Tanjabbar, Jambi – NR (15) gadis Kuala Tungkal menjadi korban nafsu bejat seorang nelayan yang berinisial SY (24). Tidak menunggu waktu lama, personel Polres Tanjung Jabung Barat Polda Jambi dengan gerak cepat berhasil meringkus SY (24).

Dikutip dari lintastungkal.com Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki, SIK., MM., menyampaikan terduga Pelaku persetubuhan inisial SY diamankan pada Jum’at Malam (19/4/24) sekira Pukul 23.45 Wib setelah di hari yang sama diterimanya laporan dari keluarga korban.

“Pelaku SY kita amankan di Rumah nya tanpa perlawanan. Pelaku diduga telah menyetubuhi NR yang masih berusia 15 Tahun,” beber Kapolres, Sabtu (20/4/24).

Tindak pidana persetubuhan ini beber AKBP Agung Basuki, terjadi pada Sabtu (30/3/24) lalu sekira Pukul 20.30 Wib di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

AKBP Agung juga menuturkan, awal tindak pidana persetubuhan Anak di bawah umur diketahui oleh Ibu Kandung korban, Jum’at 19 April 2024 Sekira pukul 19.00 wib  RS Warga Kecamatan Tungkal Ilir  datang ke Rumah kakak kandungnya MY.

“Datang ke Rumah MY, Ibu Kandung Korban  RS ini meminta solusi karena melihat perilaku NR Korban yang sudah berubah dan RS mencurugai jika Korban telah hamil,” kata Kapolres.

Curiga terhadap Perilaku Korban RS langsung menanyakan apakah benar Korban telah disetubuhi oleh diduga Pelaku SY.

“Saat ditanya RS korban tidak mengaku. Tetapi ketika MY kakak kandung RS yang bertanya kepada korban, korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh diduga Pelaku SY,” bebernya.

Kepada MY, korban mengakui telah setubuhi oleh diduga Pelaku SY dari Bulan Februari 2024 hingga terakhir pada Sabtu (30/3/24).

Lebih lanjut AKBP Agung Basuki menyebutkan, setelah menerima laporan dari Keluarga korban Personel Polres langsung bergerak mengamankan terduga Pelaku.

“Laporan dari Keluarga Korban kita terima Hari Jum’at 19 April 2024. Dan pada Jum’at Malamnya Pelaku kita amankan di Rumah nya. Dimana saat ini tengah dilakukan pemeriksaan  lebih lanjut di Mapolres Tanjab Barat,” tukas Kapolres.(Red)

Batang Hari, Jambi – Pasca terjadi kebakaran hebat pada 9 Februari 2024 lalu, ternyata api belum padam seratus persen.

Saat ini kobaran api akibat kebakaran sumur minyak ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batang Hari ternyata kembali menyala.

Meski kobaran api tidak begitu tinggi, akan tetapi kandungan gas dari sumur minyak ilegal tersebut dinilai lebih tinggi dari sebelumnya.

Jelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya di akhir Bulan Ramadhan 1445 Hijriah lalu, sempat dinyatakan sudah padam. Namun kobaran api akibat Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di kawasan Tahura yang berlokasi di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi itu, kembali menyala.

Kondisi ini membuat jajaran Polres Batanghari bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Langsung turun ke lokasi pada Kamis 18 April 2024 kemarin. 

Dikutip dari media jambitv.disway.id , hasil pantauan, meski ketinggian api hanya diperkirakan mencapai dua sampai tiga meter lebih. Namun kandungan gas dari lubang sumur minyak tersebut dinilai lebih tinggi dari sebelumnya.

“Kamis kita dapat informasi, kalau api yang ada di sumur illegal drilling itu menyala lagi, kan sebelumnya sudah padam. Sehingga kita langsung cek kesana dengan Dinas LH dan BPBD. Ketika kita cek kesana memang benar, menyala lagi. Ketinggian mungkin kira kira 2 meteran lah, cuman gasnya tinggi,” kata AKBP. Bambang Purwanto Kapolres Batanghari.

Menurut Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto. Bahwa kobaran api ini diperkirakan sudah menyala dalam beberapa hari terakhir.

Meski demikian Kapolres mengklaim, sejumlah sumur minyak ilegal yang sebelumnya sempat beroperasi di kawasan tersebut. Kini sudah ditinggal pergi oleh para pekerja atau perambah Tahura Sultan Thaha Syaifuddin tersebut. Sebab dilokasi itu diklaim sudah tidak lagi terlihat adanya peralatan pengeboran pasca terjadinya kebakaran.

“Kita kesana kemarin, sumur-sumur illegal driliing itu memang sudah bersih. Disekitarnya sudah bersih, kita lihat canting-canting memang sudah tidak ada, mungkin orang takut kan. Karena sembuaran api itu,” ungkap AKBP Bambang Purwanto.

Untuk diketahui, peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifudin menewaskan seorang pekerja. Kebakaran dipicu akibat ledakan dari salah satu lubang sumur minyak ilegal yang baru beroperasi.

Tingginya kandungan gas dari lubang sumur itu, membuat kobaran api terus menyala. Sehingga pihak berwenang sampai saat ini masih kesulitan untuk memadamkan api di kawasan Tahura tersebut. (Red)

Sumber: jambitv.disway.id

Batang Hari, Jambi – Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Tahun Anggaran 2024 ini akan kembali memaksimalkan Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah setempat. Bahkan di tahun ini, ada sekitar 565 unit lampu yang akan dipasang untuk penerangan titik ruas jalan di daerah setempat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Batang Hari, Abdul Shomad mengatakan. Bahwa di tahun ini, Pemerintah Daerah setempat kembali menggunakan lampu jenis Solar Cell.

Jenis lampu ini tidak menggunakan aliran tenaga listrik, melainkan bersumber dari sinar matahari. Yakni terdiri dari lampu LED, serta sebuah panel surya Fotovoltaik, maupun baterai isi ulang.

“Penambahan lampu jalan, dan kita dari tahun 2023 lalu tidak menggunakan listrik lagi. Jadi kita tetap menggunakan lampu solar cell (tenaga surya_red). Nilai dananya itu berkisar Rp. 12,5 Miliar. Bersumber dari APBD,” kata A. Shomad, Kamis (18/04/2024).

Menurutnya, ratusan unit lampu solar cell tersebut akan dipasang dan disebar ke seluruh wilayah kecamatan. Akan tetapi tetap difokuskan terhadap titik ruas jalan Desa maupun Kelurahan yang masih membutuhkan penerangan, atau dianggap rawan.

“Untuk penambahan lampu jalan tahun ini, sesuai dengan permohonan. Salah satunya melalui hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan,” ungkapnya.

Abdul Shomad menargetkan, proses pengerjaan atau pemasangan lampu jalan tersebut  akan segera dilaksanakan. Terlebih penerangan lampu jalan ini, dinilai akan sangat bermanfaat bagi Masyarakat di Kabupaten Batang Hari. Terutama terhadap wilayah-wilayah atau Desa yang masih gelap dan jauh dari jangkauan listrik.

“Kita sudah DED (Detail Engineering Design) perencanaan, itu sudah tayang. Kalau tidak salah sudah kontrak kemarin, berarti lebih kurang kita sudah mulai ready fisik, Insya Allah di bulan April ini,” sebutnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, SP menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari dalam Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun 2023.

Rapat Paripurna dilaksanakan di Ruang Pola DPRD Batanghari, Pada Rabu (17/04/2024) Siang.

Pemerintah Daerah telah menyampaikan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD tanggal 19 Maret 2024 yang lalu, yang memuat arah kebijakan umum Pemerintah Daerah.

Selain itu, juga Kebijakan Perubahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan dan Belanja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Desentralisasi termasuk penyelenggaraan tugas pembantuan Tahun 2023.

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Batanghari tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan berpedoman pada peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026.

Dan Peraturan Bupati Batanghari nomor 42 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Batang Hari nomor 40 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batanghari tahun Anggaran 2023.

“Kita semua bersyukur, bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari selama ini tetap dan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya sesuai harapan bersama dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” Ujarnya.

“Kami mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023 telah menunjukan trend yang baik dan meningkat di bandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam proses itu semua,” Tutupnya.

Paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Forkompimda, Kepala Pengadilan Agama, Kepala OPD dan jajaran serta undangan lainnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – SM seorang pemilik kebun terluka setelah ia menangkap basah seseorang yang hendak maling buah sawit dikebun miliknya di Desa Tanjung Putra, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, Pada Kamis (18/4/2024).

Merasa perbuatannya ketahuan pelaku maling bernama MD (28) melakukan penganiaya terhadap pemilik kebun.

Didalam perkelahian itu pelaku berhasil melukai tangan korban dengan sebilah parang. Beruntung saja korban masih bisa menyelamatkan diri.

Saat dikonfirmasi Kapolsek Mersam melalui Bripka Irwan Hapis, SH Kanit Reskrim Polsek Mersam mengatakan, saat itu pelaku hendak membacok korban, korban sempat menahan golok pelaku dengan cara memegang hingga tangan korban terluka parah.

Lanjut Kanit, Setelah melakukan pembacokan, pelaku langsung melarikan diri.

“Pelaku langsung lari, ini lagi melakukan pengejaran,” Ujar Bripka Hapis. (Red)

Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi merilis laporan kinerjanya pada tahun 2023.

Ada pun laporannya sejak Mei – Agustus, sebagai berikut:

7 Mei, Memulai kembali rangkaian “Road Show Bus KPK: Bangun antikorupsi.

16 Mei, Bekali kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) pada kegiatan penguatan antikorupsi penyelenggara berintegritas (PAKU Integritas).

30 Mei, Berbagi strategi pendidikan antikorupsi dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN Parties Againts (ASEAN-PAC).

5 Juni, Imbau rektor PTN, PTKIN, dan direktur politeknik negeri, akan transparansi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

7 Juni, Rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi III DPR RI mengenai penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.

16 Juni, Program piloting pemberantasan korupsi untuk Pemkab Simalungun Sumatera Utara.

20 Juni, Sinergi pencegahan korupsi Pemkab Nunukan Kalimantan Utara, pada sektor tata kelola proyek infrastruktur.

11 Juli, Penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas) pada kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

24 Juli, Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL).

26 Juli, Bersama kejaksaan agung, mengevaluasi perjanjian kerja sama (PKS) koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi.

27 Juli, Bersama Lemhanas, dorong percepatan rancangan undang-undang (RUU) tentang perampasan aset tindak pidana.

07 Agustus, Audiensi pemberantasan korupsi bersama divisi hubungan internasional Polri.

11 Agustus, KPK ajak Polisi pegang teguh Catur Prasetya untuk bentengi diri dari korupsi.

21 Agustus, Pertemuan bilateral dengan the ethnic dan anti-corruption commission (EACC) Republic of Kenya.

30 Agustus, Rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi III DPR RI terkait entitas pengelolaan keuangan negara. (Red)

Merangin, Jambi – Puluhan warga menuntut Kades untuk mengundurkan diri dengan mendatangi DPMD Merangin. Kedatangan warga tersebut dengan membawa 10 tuntutan, salah satunya dugaan asusila. Warga Desa Mekar Limau Manis minta, kades segera mundur, Kamis (18/02/2024).

Kepemimpinan Muhamad Bisro Dirhamsyah sebagai kepala desa, menuai protes puluhan warganya.

Aksi protes warga Desa Mekar Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir itu disambut Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Merangin, Andrie Fransusman dan pejabat DPMD lainnya.

Tokoh masyarakat dan pemuda menyampaikan protes di ruang Aula pada Kadis DPMD beserta Sekdin dan Kabid Bina Pemdes.

“Kami sempat kaget, kedatangan bapak ibu. Kami menyambut baik kehadiran bapak-ibu sekalian,” buka Andrie

Ada 10 tuntutan yang dilayangkan warga pada kades tersebut.

1. Dugaan perbuatan asusila

2. Gaji perangkat desa yang tidak dibayar

3. Dana BUMDes yang tidak jelas

4. Dana sertifikat (700 sertifikat)

5. Dana Perawatan Kendaraan Dinas

6. Uang Penjualan Sapi

7. Dana BPJS Kesehatan

8. Keadilan tidak ditegakkan

9. Anak perangkat desa sekolah di desa tetangga

10. Janji yang tak ditepati.

Perwakilan masyarakat sendiri sedianya hadir lebih banyak. Namun lantaran jalan rusak, warga hanya mengirim perwakilan.

“Tadinya ada 2 PS (truk,red) yang akan datang. Tapi karena jalan rusak, kita datang sedikit pakai mobil kecil. Karena bisa diangkat,” sebut perwakilan.

Sargawi salah satu warga menyebutkan, permasalahan khususnya dugaan asusila ini berdampak pada budaya masyarakat setempat. Warga semenjak kasus ini mencuat, tak lagi memakai adat dan budaya.

“Langsung ijab kabul. Biasanya sebelumnya pakai adat sebelum ijab kabul,” katanya Sargawi seraya menambahkan dampak ini berlangsung sejak Januari 2024 lalu.

Sementara Kadis DPMD mengatakan, pihaknya telah membentuk tim terpadu dengan Inspektorat, Kabag Hukum serta Kabid Pemdes untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Tim terpadu sendiri masih memproses aduan masyarakat tersebut. Secara bertahap, kades, istri dan lembaga adat sudah dipanggil terkait hal ini.

Mulai akhir Maret hingga pekan pertama April lalu. Namun kemudian cuti bersama dan hari raya, proses tertunda.

DPMD meminta, agar masyarakat menjaga kondusifitas desa saat proses aduan ini berlangsung. (Red)

Batang Hari, Jambi – Semenjak kepimpin Fadhil-Bakhtiar, masyarakat dengan leluasa bermain ke serambi rumah dinas Bupati Batang Hari.

Apa lagi di saat lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Bupati Batang Hari Fadhil menggelar open hause di rumah dinasnya untuk masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Pantauan media dilapangan terihat masyarakat terus berdatangan ke Serambi Rumah Dinas untuk menjalin silaturahmi dengan Bupati Fadhil Arief, Wabup Bakhtiar, dan istrinya.

Sementara arena Serambi Rumah Dinas, juga tersedia Serambi Kanak-kanak, berbagai objek wisata lain yang membuat anak-anak bertambah betah.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief juga menyampaikan, masyarakat jangan merasa sungkan untuk berkunjung ke Serambi Rumah Dinas, karena memang disediakan untuk masyarakat.

”Jangan sungkan-sungkan, jika merasa lapar kita menyediakan berbagai makanan dan minuman untukmasyarakat. Jika mau shalat, juga ada Musholla,” katanya Fadhil Arief.

Sementara salah seorang warga Aur Gading, Kecamatan Bathin, Salek juga menuturkan, masyarakat merasa nyaman saat berkunjung ke Serambi Rumah Dinas.

”MasyaAllah  .. memang jauh perubahan Batanghari sejak dipimpin pak Fadhil Arief dan pak Wagub Bakhtiar. Dan saya tak pernah masuk ke Serambi Rumah Dinas, baru di masa kepemimpinan pak Fadhil dan pak Bakhtiar bisa merasakan masuk,” ungkap Salek yang juga merupakan sebagai iman Masjid di Aur Gading.

Salek juga mengatakan, penyambutan petugas Serambi Rumah Dinas dan petugas Sat Pol-PP juga ramah terhadap masyarakat yang datang.

”Pemimpin seperti ini yang di sukai masyarakat. Jika ada yang mengatakan tidak ada perubahan, itu pasti orang yang memiliki hati kebencian,” ujarnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Kepala Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam beberapa waktu lalu sempat heboh karena beredar vidio sedang bermain judi online (Slot), kini diduga menilap dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT IAA.

Dana CSR yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, diduga diambil oleh Kades tersebut untuk keperluan pribadinya.

Karyawan perusahaan tersebut mengaku telah memberikan uang pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk membantu biaya perbaikan jalan setapak Desa, selanjutnya Rp. 5.000.000,00, selama 5 bulan untuk PADes (Pendapatan Asli Desa) namun tidak direalisasikan oleh Kades tersebut.

“Kami kemarin sudah memberikan uang dengan total Rp 7.000.000,00, namun untuk jalan tersebut ternyata tidak diperbaiki sama sekali,” tuturnya.

Terpisah, salah satu warga setempat menyayangkan atas kejadian tersebut.

“Kalau untuk jalan sepertinya memang tidak diperbaiki, sedangkan untuk PADes sama sekali tidak diberitahukan kepada pemerintah Desa mau pun masyarakat penggunaan untuk apa,” tutur warga tersebut.

Kepala Desa Sengkati Kecil Saprianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa uang yang diberikan oleh PT IAA itu ada.

“Dari PT IAA itu benar, yang dikatakan dibayar perbulan sebanyak lima juta itu salah. Hanya dibayarkan sebanyak empat juta selama empat bulan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Dana dari PT IAA bukanlah PADes, melainkan kontribusi Perusahaan. Kalau PADes itu tercatat dalam administrasi desa.”

Aliran dana itu, menurut Saprianto sudah diketahui oleh pihak Pemdes dan Ketua RT peruntukannya.

“Ada yang dipakai untuk kegiatan Jambore di Kecamatan, memberikan gaji penjaga balai desa dan ada juga peruntukan lainnya yang tidak saya ingat.”

Mengenai perbaikan jalan, ia menyebutkan kalau sebanyak dua juta itu tidak cukup untuk perbaikan jalan.

“Yang pastinya realisasi penggunaannya diketahui oleh para penggiat desa,” tuturnya. (Red)

Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi merilis laporan kinerjanya pada tahun 2023.

Ada pun laporannya sejak Januari – April, sebagai berikut:

2 Januari, KPK wanti-wanti soal gerbang politik 2024 yang rawan korupsi.

3 Januari, Penetapan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi hingga Rp 50 Miliar.

5 Januari, Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi sebesar Rp. 19,6 Miliar.

6 Januari, Penyitaan uang Rp 8 Miliar dari Bupati Morowali Utara pada kasus korupsi pembangunan gedung DPRD.

10 Januari, Penetapan tersangka suap ketok palu R-APBD Provinsi Jambi.

27 Januari, KPK, Kementerian Agama dan BPKH implementasikan rencana aksi penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

6 Februari, Pelantikan 21 penyidik dan penyelidik pada kedeputian bidang penindakan dan eksekusi.

14 Februari, Pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) tentang perencanaan dan penganggaran rencana kerja pemerintah (RKP) 2024.

25 Februari, Pemeriksaan mantan hakim Agung Sofyan Sitompul penyunat vonis eks menteri kelautan dan perikanan Edy Prabowo.

28 Februari, Pemanggilan Rafael Alun untuk klarifikasi sumber harta Rp 56 Miliar.

7 Maret, Paparan kajian pemetaan potensi korupsi pada dana transfer ke daerah (TKD).

8 Maret, Kunjungan Anti-Corruption unit kerajaan Kamboja dalam rangka peningkatan kerja sama antar lembaga.

9 Maret, Penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 tentang fokus 2 stranas PK: keuangan negara.

21 Maret, Rapat koordinasi pimpinan kementerian/ lembaga pada program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator monitoring center for prevention.

3 April, Amankan safe deposite box milik Rafael Alun Trisambodo yang menyimpan uang tunai Rp 32,2 Miliar.

4 April, Himbauan Inspektorat Jenderal pada Kementerian/ Lembaga untuk perkuat komitmen cegah penyimpangan pada unit kerja.

19 April, Meraih akreditasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dari lembaga administrasi negara (LAN) RI dengan nilai 83,193. (Red)

Sumber: Twitter @KPK_RI