Fadhil – Bakhtiar Sampaikan Pencapaian di Bidang Pendidikan

Batang Hari, Jambi – Capaian program prioritas dibidang pendidikan melalui Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Tenaga Pendidik untuk login Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan hasil 100% telah login ke PMM pada tahun 2023 menjadi 67 orang, untuk tahun 2024 telah dipersiapkan 81 orang guru penggerak sehingga nanti diharapkan menjadi 198 orang guru penggerak di Kabupaten Batang Hari.

Tiga tahun dipimpin Fadhil -Bakhtiar, Kabupaten Batang Hari di bidang pendidikan banyak kemajuan baik itu pengajar, siswa ataupun penunjang lainnya.

Selanjutnya juga pemberian beasiswa bagi guru PAUD sebanyak 98 orang dan guru kelas sebanyak 43 orang, dengan total 141 guru.

Kemudian Gerakan Membaca Al-Qur’an melalui Penyediaan Guru Ngaji sebanak 59 orang yang tersebar di 124 sekolah diperuntukkan untuk Anak Kelas VI SD dengan capaian yang lancar baca tulis Al-Qur’an tahun 2022 sebesar 85,72 persen meningkat menjadi 86,38 persen, lalu yang tidak bisa baca tulis Al-Qur’an di tahun 2022 sebesar 13,34 persen menurun drastis menjadi 0,7 persen.

Capaian program prioritas dibidang olahraga dengan merekrut Pelatih Olahraga Tangguh sebanyak 15 orang.

Pelatih Sepak Bola sebanyak 8 orang jumlah atlit 1.791 orang.

Pelatih Bola Voli sebanyak 3 orang jumlah atlit 935 orang.

Pelatih Tenis Lapangan sebanyak 1 orang jmlah atlit 25 orang.

Pelatih Bulu Tangkis sebanyak 1 Orang jumlah atlit 143 orang.

Pelatih Karate sebanyak 1 Orang jmlah 203 orang.

Pelatih Basket sebanyak 1 Orang jumlah atlit 126 orang.

Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa untuk Masyarakat Kurang Mampu/Miskin Tahun 2023 yang telah disalurkan kepada penerima manfaat sebanyak 3,651 siswa/mahasiswa.

Kemudian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Hafiz/Hafizoh, Mufasir/Mufasiroh, Qori/Qori’ah, di tahun 2023 dengan penerima beasiswa sebanyak 406 siswa/mahasiswa.

Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2023 penerima manfaat sebanyak 3,039 siswa/mahasiswa. (Red)

Perkembangan Kabupaten Batang Hari di Bidang Fisik Masa Kepemimpinan Fadhil Bakhtiar

Batang Hari, Jambi – Di bawah kepemimpinan Fadhil – Bakhtiar, walaupun baru menjabat sekitar tiga tahun, berkat tangan dinginnya Kabupaten Batang Hari berubah pesat.

dengan pembangunan yang merata di segala bidang dan dalam tempo dua tahun terakhir ini Kabupaten Batang Hari mengeliat membangun jalan yang menghubungkan antar desa/ kelurahan dan antar kecamatan sudah 120,75 km dibangun, selain itu juga juga pembangunan jalan lingkungan di setiap wilayah dalam Kabupaten Batang Hari.

Selain Pembangunan infrastruktur di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten Batang Hari dibawah Nahkoda Fadhil – Bakhtiar juga berhasil mengubah wajah Kota Muara Bulian.

dengan perubahan yang sangat signifikan di rasakan oleh Masyarakat Kabupaten Batang Hari, seperti pedestrian Tapa Malengang yang di depan rumah dinas Bupati Batang Hari, setiap hari ramai pengunjungnya dan tidak hanya orang Kabupaten Batang Hari saja yang berkunjung bahkan dari luar daerah pun mengejar untuk bersantai di Kawasan Tapa Malenggang.

Program prioritas bidang infrastruktur penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, terutama rumah dalam kebun bagi petani kecil tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan Rumah Kebun sebanyak 40 Unit, kemitraan dengan BAZNAS dibangun 6 unit rumah untuk Masyarakat kurang mampu.

Pembangunan Alun-Alun Ibu Kota Kabupaten Batanghari Tahun 2023 telah dibangun Alun-alun Ibukota Kabupaten di lokasi yang saat ini dikenal dengan Alun – Alun Garuda Muara Bulian.

Penerangan Jalan Seluruh Wilayah Batang Hari Tahun 2022 sebanyak 622 Titik PJU baru dan PJU sebanyak 325 titik dan pada tahun 2023 sebanyak 526 Titik dan Pemeliharaan 300 Titik. (Red)

Pencapaian Fadhil Bakhtiar di Bidang Kesehatan

Batang Hari, Jambi – Di bawah kepemimpinan Fadhil – Bakhtiar, walaupun baru menjabat sekitar tiga tahun, berkat kerja keras dan komitmen, Kabupaten Batang Hari berubah pesat, salah satunya di bidang kesehatan. Salah satu program unggulan seperti Dokter Tangguh juga terus berjalan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang merata kepada seluruh Masyarakat.

Tidak hanya mencakup wilayah perkotaan, pelayanan dokter tangguh juga menyentuh ke pelosok desa, dari bulan Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 telah memberikan pelayanan kesehatan sebanyak 1.192 dan sebanyak 18.746 pelayanan langsung kunjungan ke rumah-rumah.

Hal tersebut dibuktikan dengan capaian Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat kurang mampu yaitu pada tahun 2020 sebanyak 146.275 peserta, tahun 2021 sebanyak 152.252 peserta, tahun 2022 sebanyak 159.253 peserta, tahun 2023 sebanyak 303.972 peserta sehingga pada tahun 2023 yang berhasil mencapai kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC) sebesar 98,85 persen.

Salah satu Warga desa teluk melintang kecamatan Mersam kabupaten Batang hari, merasakan manfaat nya pelayanan kesehatan ini, yang langsung turun ke desa di dampingi Dokter umum dan bidan desa untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Kepala desa teluk melintang Nurdin melalui Sekdes Junaidi, mengatakan Program Dokter tangguh ini Sangat lah bermanfaat bagi masyarakat kami khususnya warga desa teluk melintang katanya.

Dalam program dokter tangguh ini ada juga senam sehat untuk anak paud, SD, lansia dan pemberian makanan sehat buah-buahan gratis. dan alhamdulillah nanti nya akan di periksa kembali untuk di lihat lagi kesehatan masyarakat. Dan ini sangat membantu sekali untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat desa teluk melintang.

“Untuk selama ini kegiatan dokter tangguh yang sudah datang ke desa setiap bulan. gratis tidak di pungut biaya. Bagi warga yang mau berobat dan di periksa kesehatan nya hanya membawa KTP dan Foto Copy Kartu keluarga, ungkapnya. (Red)

Fadhil Serahkan Sertifikat PTSL, Wakaf dan Beasiswa

Batang Hari, Jambi – Bupati Batang Hari Mhd Fadhil Arief hadir menyerahkan secara simbolis sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL), sertifikat wakaf dan penyerahan beasiswa Batanghari TANGGUH tahun 2023 se-Kelurahan Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (21/02/2024) kemarin.

Adapun penerima sertifikat PTSL berjumlah 128 penerima,untuk sertifikat tanah wakaf sebanyak 22 sertifikat dan beasiswa Batang Hari Tangguh yang di serah kan sebanyak 252 penerima manfaat masyarakat dalam lingkup Kecamatan Bajubang.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari atas program PTSL dan tanah wakaf berjalan dengan baik.

” Saya ucapkan selamat kepada penerima sertifikat,semoga dengan ini memberi manfaat nyata dalam kehidupan,” kata Bupati Fadhil.

Ia juga menjelaskan, bahwa beasiswa Batanghari TANGGUH merupakan implementasi visi misi 36 program perioritas Pemerintah Daerah untuk masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi untuk mahasiswa/pelajar .

Di kesempatan ini dihadiri Asisten I Setda Kabupaten Batanghari,Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari,OPD terkait, Forkopimcam Bajubang dan masyarakat. (Red)

PSU di Kecamatan Muara Tembesi, Masyarakat: Pengawas TPS Hanya Berfoto-foto

Batang Hari, Jambi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang Hari telah menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Desa Kecamatan Muara Tembesi pada Sabtu 24 Februari mendatang. Penetapan PSU tersebut akibat adanya temuan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS berbeda.

Terjadinya PSU membuat beberapa masyarakat bertanya-tanya fungsi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Rabu (21/02/2024).

Beberapa masyarakat beranggapan bahwa PTPS tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas kegiatan Pemilu.

“Panwas TPS cuma berfoto-foto, selfi, buat status dengan rompinya itu. Tidak mengerti tugasnya di lapangan,” ucap salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Padahal, setiap pencoblos itu diberikan tanda tinta di jarinya. Sehingga secara Kasat mata bisa membedakan mana yang belum dan sudah mencoblos.

“Apa mereka tidak melihat tanda tinta itu?” Tanya masyarakat. Terlebih lagi dalam persiapan pemungutan suara, tentunya ada berbagai macam pleno, mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) mau pun tambahan, jelas sering dilakukan.

“Masa iya, dalam satu Kecamatan tidak bisa memeriksa ketika ditemukan pemilih ganda. Kami juga meminta kepada Gakkumdu untuk memeriksa apakah ada unsur kesengajaan dari yang bersangkutan atau kelalaian dari petugas di TPS,” singkatnya.

Untuk diketahui, Dilansir dari fahum.umsu.ac.id, berikut adalah tugas yang dimiliki oleh Pengawas TPS:

Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu: Mencegah kemungkinan adanya pelanggaran Pemilu sehingga proses berlangsung secara fair.
Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilu: Memantau setiap tahap dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara untuk memastikan keakuratan hasil.
Pengawasan Pergerakan Hasil Penghitungan Suara: Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara guna menghindari potensi manipulasi atau ketidakadilan.
Penerimaan Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu: Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari berbagai pihak dan menanggapi dengan cepat.
Penyampaian Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan: Menyampaikan laporan atau temuan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan melalui prosedur yang ditetapkan.

Gaji Pengawas TPS

Berikut adalah gaji yang dimiliki oleh Pengawas TPS berdasarkan posisi dan pengalaman mereka:

Ketua Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024: Rp2.200.000 per bulan
Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024: Rp1.900.000 per bulan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024: Rp1.550.000 per bulan
Pelaksana Teknis pada Pemilu 2024: Rp900.000 per bulan
Pelaksana Teknis non PNS pada Pemilu 2024: Rp1.500.000 per bulan
Panwaslu Desa pada Pemilu 2024: Rp1.100.000 per bulan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024: Rp750.000 per bulan
Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) pada Pemilu 2024: Rp1.000.000 per bulan. (Red)

BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem

Batang Hari, Jambi – Dugaan permainan penempatan PPPK yang masih menjadi perbincangan publik, sepertinya memasuki babak baru. Pasalnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengaku hanya menginput data peserta yang lulus berdasarkan sistem, Selasa (20/02/2024).

Kepala BKPSDMD melalui Kabid Pengadaan, Lina Dinanti mengaku juga merasa heran karena pengumuman yang ia buat berbeda dengan hasil yang keluar dari Panselnas.

“Kami juga bingung kenapa berbeda dari pengumuman yang sudah kami buat dengan hasil yang keluar. Ada yang guru TK jadi Guru SD, ada juga pelamar yang dapat ke formasi Sekolah yang jauh, bahkan ada yang mengundurkan diri,” tuturnya.

“Hal itu juga sudah disampaikan ke Kemendikbud langsung pada saat ke Jakarta beberapa waktu lalu.”

Setelah proses penjaringan PPPK mendekati pengumuman kelulusan, ada perubahan langsung dari Kemendikbud berdasarkan surat dari Kepmenpan nomor 149/2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai ASN dan fungsional Guru di lingkungan daerah tahun anggaran 2022.

“Kemendikbud langsung mengambil data perubahan dari Dapodik terbaru, jadi mereka langsung menyesuaikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Perubahan itu memang secara serentak, artinya seluruh Indonesia ini berbeda dengan apa yang sudah diumumkan.”

Terkait teknisnya, Lina menuturkan itu adalah kewenangan dari Kemendikbud atau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari, karena mereka yang mempunyai aplikasi Dapodik.

Tidak dipungkiri, semua pengumuman dan persyaratan yang dibuat memang sia-sia.

“Kami pun capek juga mengetik sebanyak ini. Tetapi kami cuma bisa membuat pengumuman dan aturan berdasarkan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Lina membenarkan, bahwa peserta yang lulus membuat surat lamaran yang baru berdasarkan formasi kelulusan.

“Karena itu syarat kelengkapan berkas dan saat mengajukan lamaran kami juga hanya melihat kelengkapan berkas peserta,” imbuhnya.

Permasalahan ini seperti sudah diprediksi, pasalnya ada peserta yang tidak membuat lamaran berdasarkan formasi yang tersedia dan ada juga salah satu pengawas sekolah yang mengungkapkan pelamar bisa ditempatkan di sekolah yang membutuhkan.

Terkait dengan prediksi tersebut, Lina tidak banyak berkomentar.

“BKPSDMD hanya menginput data kelulusan berdasarkan sistem. Permasalahan ini juga sudah sampai ke Bupati,” tegasnya. (Red)

HTR Terbakar Ulah Illegal Drilling, Usman LSM Kompihtal: Mabes Polri dan KLHK Harus Tindak Tegas

Batang Hari, Jambi – Kegiatan Illegal Drilling di Hutan Taman Rakyat (HTR) Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Batang Hari sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Kebakaran sumur beberapa waktu lalu memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut masih beroperasi, Selasa (20/02/2024).

Akibatnya puluhan hektar HTR hangus terbakar dan memakan korban jiwa. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar juga ikut terdampak.

Salah satu aktivis lingkungan, Usman Yusup ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Peduli Hutan Tahura dan Lingkungan (Kompihtal) angkat bicara.

“Kami mendapat informasi bahwa api di kawasan tahura yang disebabkan oleh meledaknya sumur minyak ilegal sampai saat ini belum bisa dipadamkan. Saat ini sudah berjalan selama dua minggu,” katanya saat ditemui di kantor Kesbangpol Batang Hari.

Ia menuturkan, akan membuat surat laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Saya akan membuat surat laporan ke kementrian KLHK dan semua kementrian terkait kalau perlu sampai ke presiden,” ucapnya berang.

Karena kami lihat aktifitas illegal drilling di kawasan hutan tahura senami seolah olah kebal hukum.

“Semakin hari semakin menjadi, bukannya semakin berkurang. Hal ini tentu saja tak terlepas dari keterkaitan dengan para oknum aparat yang diduga ikut andil dalam aktifitas tersebut,” tegas Usman.

Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari tidak akan sanggup untuk berbuat, apa lagi untuk menghentikan aktivitas tersebut. Selain tak punya kekuatan, personil DLHjuga pasti merasa takut untuk bertindak karena diduga ada para oknum penegak hukum yang bermain.

“Jadi jalan satu satunya kita harus buat laporan ke kementrian dan Mabes POLRI. Karena, aktivitas illegal drilling di kawasan Tahura saat ini bukan hanya soal eksploitasi minyak bumi secara ilegal tetapi juga sudah mengancam kerusakan hutan seperti saat ini puluhan hektar hutan terbakar siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Usman Yusup. (Red)

PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai

Batang Hari, Jambi – PT Perkebunan Nusantara 6 (PTPN 6) di wilayah Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV diduga melakukan penanaman kelapa sawit di bibir anak sungai setempat, Selasa (20/02/2024).

Dari pantauan awak media, ada beberapa kelapa sawit dekat dengan anak sungai jembatan kecil di jalan masuk ke Desa Terentang Baru. Selain itu, ada juga di abling tiga wilayah perkebunan PTPN 6 terdapat beberapa titik kelapa sawit yang sudah direplanting dan ditanam bibit baru dekat dengan aliran anak sungai terentang.

Beberapa masyarakat setempat beranggapan, akibat replanting atau pun kelapa sawit yang sudah ada di bantaran sungai tersebut mengakibatkan banjir.

“Kalau intensitas hujan tinggi, pasti banjir menggenangi fasilitas umum. Seperti pasar dan gereja,” ungkap warga.

Menurur mereka, aliran sungai terentang sudah terlalu dangkal diakibatkan sampah dahan pelepah sawit di bantaran sungai, sampah sisa replanting atau tanah yang mengalami erosi.

“Masalah ini sudah pernah disampaikan ke pihak perusahaan PTPN 6 namun belum ada tanggapannya,” tambah warga.

Terpisah, Humas PTPN 6 bersama rekannya, Arif Budiman dan Daham saat dikonfirmasi mengatakan bahwa aliran sungai yang ada di ambling tiga itu bukanlah anak sungai, melainkan parit yang sudah dibuat Perusahaan sebelum PTPN 6.

“Itu bukan sungai, karena kalau sungai ada hulu dan hilirnya. Kalau yang di ambling tiga itu tidak ada anak sungai, karena hulunya aliran tersebut bukan sungai melainkan rawa,” ungkap mereka.

Mereka menambahkan, “Air yang ada di parit tersebut karena saat ini musim hujan saja, kalau musim kering itu tidak ada airnya.”

Memang dari dulu, pasar dan gereja itu menjadi langganan banjir ketika intensitas hujan tinggi, bukan karena PTPN 6. Kemungkinan dikarenakan hilirnya banyak sampah, jadi air tidak mengalir dengan lancar sehingga mengakibatkan banjir.

Menurut mereka, dua sungai yang berada di PTPN 6 berada di luar HGU. Saat ditanya mengenai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), mereka hanya bersedia memberikan kepada dinas terkait.

“Kalau Dinas terkait ingin melakukan pemeriksaan, kami bersedia untuk sama-sama memeriksa dan turun ke lapangan,” tuturnya.

Untuk diketahui, penanaman kelapa sawit di bantaran sungai melanggar aturan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 32 Tahun 1990 yang telah menegaskan bahwa area sempadan sungai tidak boleh ada aktivitas baik pemukiman, perkebunan, industri dan lain sebagainya. (Red)

Hasil Perolehan Partai Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari dalam Pileg 2024

Batang Hari, Jambi – Ajang pemilihan legislatif seperti menjadi ajang bagi-bagi wilayah kemenangan Dapil oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar Bakar, Senin (19/02/2024).

Seperti kita ketahui Muhammad Fadhil Arief adalah Ketua DPW PPP Propinsi Jambi dan juga Bupati Batanghari. Sedangkan, Bakhtiar Bakar selaku Ketua DPD NASDEM Kabupaten Batanghari yang juga wakil Bupati Batang Hari.

Sudah hampir di pastikan Partai PPP besutan Fadhil menguasai tiga Dapil yakni Dapil I ( Muara Bulian – Maro Sebo Ilir), Dapil II ( Pemayung dan Bajubang) dan Dapil IV ( Mersam – Maro Sebo ulu). Sedangkan Partai yang di nahkodai Bakhtiar menguasai satu Dapil yaitu Dapil III ( Tembesi dan Batin XXIV).

Kemenangan Partai kedua pemimpin Kabupaten Batanghari ini, bukan tanpa sebab. Selain Kepiawaian memilih calon anggota legislatif juga akibat dampak gaung perubahan dan pembangunan yang terjadi secara merata di Kabupaten Batanghari.

Perubahan signifikan ini, menjadi point tersendiri, terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Partai PPP dan Nasdem. Hingga berdampak melonjaknya suara kedua partai tersebut. (Red)

57 Jiwa Gugur Dalam Pemilu 2024, KPU Siapkan Santunan

Nasional – Petugas KPPS saat ini menjadi viral, lantaran kerja sehari dibayar hingga 1 Juta Rupiah. Sehingga banyak konten kreator yang membuat parodi/vidio lucu tentang petugas KPPS.

Ternyata petugas KPPS bertaruh nyawa dalam menjalankan tugas, pasalnya banyak yang gugur saat bertugas dalam pemilu 2024, Minggu (18/02/2024).

Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat peningkatan jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal dunia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 18.00 WIB, jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia mencapai 57 jiwa.

“Angka kematian mencapai 57,” kata Siti Nadia Tarmizi.

Data itu mengalami peningkatkan pada Kamis (15/2/2024) ketika 18 petugas dilaporkan meninggal dunia dalam sehari.

Mengacu pada data yang dihimpun Kemenkes, petugas yang paling banyak memakan korban jiwa adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berikut rincian petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia per Sabtu (17/2/2024): Petugas KPPS: 29 orang meninggal dunia Petugas Linmas (Perlindungan masyarakat) 10 orang meninggal dunia Petugas saksi: 9 orang meninggal dunia Petugas: 6 orang meninggal dunia Petugas Panitia pemungutan suara (PPS): 2 orang meninggal dunia Petugas Bawaslu: 1 orang meninggal dunia.

Sebaran petugas pemilu yang meninggal dunia Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, Minggu (18/2/2024), jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia paling banyak berada di wilayah Jawa Barat, yakni 13 orang. Di Jawa Timur, 12 petugas dilaporkan meninggal dunia dan 11 orang di Jawa Tengah. Berikut sebaran petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia:

Sumatera Utara: 2 kasus Riau: 1 kasus Sumatera Barat: 1 kasus Sumatera Selatan: 2 kasus Banten: 2 kasus DKI Jakarta: 6 kasus Jawa Barat: 13 kasus Jawa Tengah: 11 kasus Daerah Istimewa Yogyakarta: 1 kasus Jawa Timur: 12 kasus Kalimantan Barat: 2 kasus Kalimantan Timur:1 kasus Sulawesi Selatan: 2 kasus Sulawesi Utara: 1 kasus.

Penyebab petugas KPPS meninggal dunia Penyebab kematian puluhan petugas Pemilu 2024 itu dikaitkan dengan penyakit kronis, seperti jantung dan kecelakaan.

Berikut rincian penyebab kematian petugas Pemilu 2024:

Penyakit jantung: 13 korban Meninggal saat sampai di rumah sakit: 11 korban

Kecelakaan: 8 korban.

Acute Respiratory (ARDS): 5 korban.

Hipertensi: 5 korban.

Penyakit serebrovaskular: 4 korban.

Kegagalan multi organ: 2 korban.

Septic shock: 2 korban.

Sesak napas: 1 korban.

Asma: 1 korban.

Diabetes Melitus: 1 korban.

Sementara 4 korban jiwa lainnya masih dikonfirmasi penyebab kematiannya.

KPU siapkan santunan bagi petugas Pemilu yang meninggal Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan santunan bagi petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu.

“Iya, disiapkan santunan,” kata Hasyim, dilansir dari Antara. Santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Adapun besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Mengacu pada aturan tersebut, besaran santunan petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia adalah Rp 36 juta. Selain mendapat santunan, KPU juga memberikan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta. (Red)