Batang Hari, Jambi – Bupati Batanghari M Fadhil Arif yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) M Azan membuka langsung kegiatan Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi/Rotasi Penjabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Bumi Serentak Bak Regam Tahun 2022.

Dalam acara Bupati Batanghari yang diwakili Sekda Azan mengatakan, dalam visi dan misi, serta program prioritas RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026 yang telah disahkan.

“Pemerintahan Kabupaten Batanghari berkomitmen untuk mengembangkan budaya birokrasi yang harmonis serta sinergitas pembangunan daerah dan desa, evaluasi kinerja dan uji kompetensi Pejabat pimpinan tinggi saat ini adalah untuk memantapkan tata kelola penyelenggaran pemerintah yang baik,” kata Sekda Azan wakili Bupati Fadhil, Kamis (04/08/22).

Ia masih menyebutkan, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompentensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang,” imbuhnya.

Disebut Sekda Azan, Dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan sembilan sistim menit, meliputi kriteria.

1. Seluruh pejabat memiliki standar kompetensi jabatan.
2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja.
3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka.
4. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian yang objektif dan transparan.
6. Menerapkan kode etik dan kode prilaku Pengawai ASN.
7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja.
8. Memberikan perlindungan kepada Pengawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang.
9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang berintergrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Acara berpusat Ruang BPK Bappeda Kabupaten Batanghari yang dihadiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda Batanghari, para Kepala OPD Batanghari dan tamu undangan lainnya. (Red)

Tanjung Jabung Timur, Jambi – Lima tahun kepemimpinan Kepala Desa Telago limo Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi akan berakhir ditahun ini. Pada tahun ini Warga desa Telago limo bakal mencari pemimpin baru yang dianggap mampu membawa perubahan lebih baik lagi dimasa yang akan datang, Kamis (04/08/2022).

Pada tahun 2017 lalu Pemilihan Kades Telago limo digelar, ada tiga Nama kandidat, Bahari  mendapatkan suara terbanyak dari cakades Mahyarudin dan Suparmin.

Diketahui Kepemimpinan Kepala Desa Telago Limo Bahari saat ini dari tahun 2017 berakhir pada Desember 2022. Priode sebelumnya dipimpin Kades yang serupa.

Kepada Media ini, Bahari optimis menyatakan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa lagi.

“Saya tidak mencalonkan diri lagi mau istirahat dahulu, fokus tani,” tulisnya, melalui pesan WhatsApp pribadinya. Rabu malam (03/08).

Detik-detik berakhirnya Kepemimpinan Kepala Desa Telago Limo, Bahari saat ini bermunculan nama-nama calon pengganti diantaranya Mahyarudin dan Suparmin.

Kedua nama diatas digembor-gemborkan bakal bertarung diajang Perhelatan Kepala Desa Telago Limo, meskipun sebelumnya kedua nama tersebut pernah bertarung dikancah yang sama. Keduanya gugur dalam pertarungan tapi tidak menghilangkan semangat kedua calon untuk berjuang dan bersaing kembali ditahun ini.

Sementara itu, kedua nama calon Kepala Desa yang bakal bertarung di bulan Oktober tahun ini ternyata sudah mendaftarkan diri.

Kata Umar Dani selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Telago Limo, pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 16 juli dan berakhir hingga 05 Agustus.

“Hingga saat ini ada dua Nama yang mendaftar dan kedua kandidat sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” Ujarnya.

“Pilkades Telago Limo akan digelar pada tanggal 12 Oktober mendatang.” Demikian Umar Dani.(Red)

Suaralugas.com Nasional – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak melonjak hingga 100 persen. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memang dalam kondisi darurat kekerasan seksual, Jakarta Rabu (03/08/2022).

Permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual kurun empat tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada 2018, terdapat 305 permohonan dan meningkat menjadi 359 pada 2019. Meskipun permohonan sempat turun pada 2020 dengan angka 245, namun angka permohonan kembali melonjak tajam pada 2021 dengan angka 486 permohonan.

Dari angka permohonan tersebut, status hukum pemohon didominasi dengan status saksi korban (212 orang), kemudian saksi dan pelapor. Berdasarkan gender, pemohon kasus kekerasan seksual didominasi oleh perempuan sebanyak 370, sedangkan 116 sisanya adalah laki-laki. Dari segi usia, anak-anak menyumbang angka permohonan cukup siginifikan yakni 234, meskipun korban berusia dewasa masih menjadi pemohon terbanyak (252).

Permohonan yang masuk berasal dari 27 provinsi yang melingkupi 104 kota. Permohonan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 100 permohonan, diikuti oleh DKI Jakarta (83); Sumatera Utara (37); Jawa Tengah (35); dan Lampung (28).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa data LPSK tersebut menjelaskan beberapa hal.

Pertama, kasus kekerasan seksual di Indonesia masih jadi ancaman serius bahkan meningkat setiap tahunnya.

Kedua, masyarakat khususnya korban sudah sadar akan haknya dan mengetahui dimana tempat memohonkan perlindungan.

Dan terakhir data tersebut menunjukan bahwa LPSK sudah mendapat kepercayaan dari khalayak.

Hasto menambahkan, berdasarkan data LPSK, sebanyak 172 korban kekerasan seksual merupakan anak dalam fase sekolah di SMP dan SMA. Hal tersebut bahwa usia sekolah menengah paling rentan menjadi korban kekerasan seksual.

“Namun demikian, pemohon yang berasal dari usia sekolah dasar dan pra sekolah juga cukup tinggi” ujar Hasto.

Hasto mencatat hal menarik terkait profil pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Perilaku perbuatan keji ini paling banyak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh para korban, sebanyak 34% pelaku merupakan teman korban; 24% keluarga; 20% dari lingkungan terdekat; 9% pendidik. Namun begitu, terdapat beberapa pelaku yang merupakan tokoh masyarakat/agama serta pejabat di instansi pemerintahan.

“Salah satu faktor penyebab terjadinya banyak kasus kekerasan seksual adalah adanya relasi yang timpang antara pelaku dan korban, bisa antara guru dan murid, atasan dengan pegawai dibawahnya, orang tua dan anak dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain menerima permohonan, pada 2021 LPSK telah memberikan sebanyak 1.099 program perlindungan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual dan anak yang telah ditetapkan menjadi terlindung. Para terlindung LPSK paling banyak mengakses program pemenuhan hak prosedural (500 terlindung), Rehabilitasi psikologis (236), Restitusi (189), Rehabilitasi Psikososial (76) serta program lainnya.

LPSK mencatat, pada 2021 terdapat 27 terlindung penyandang disabilitas yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Mereka terdiri dari disabilitas rungu wicara (6), disabilitas intelektual (20), dan disabilitas wicara (1).

“Banyak penyandang disabilitas tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk dalam memahami bahasa isyarat,” kata Hasto.

Hasto lebih lanjut menjelaskan, jumlah perlindungan yang diberikan LPSK pada 2021 meningkat dengan jumlah 547 terlindung dibanding tahun sebelumnya dengan angka 533 terlindung. Peningkatan jumlah ini tidak lepas sinergi yang terjalin antara LPSK dengan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan lainnya” tandasnya. (**)

JAMBI – Pernyataan Zulhas atau Zulkifli Hasan di hadapan para petani sawit (01/08), tentang dipastikannya seminggu mendatang harga Tandan Buah Segar (TBS) di pastikan akan melampui harga Rp. 2000,-/ kilogram, dan petani wajib ‘menuntut’ kepada gubernur Jambi, Al- Haris jika harga masih tetap di bawah Rp. 2000,- saat mendampingi Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

Menyikapi pernyataan Zulkifli Hasan, dihadapan para petani serta di dapingi  Al- Haris terhadap anjloknya harga TBS Sawit hingga ke angka Rp. 1.200. membuat resah para petani sawit di Jambi., mendapat tanggapan dari H. Nasroel Yasier, seorang pengamat sosial.

Nasroel Yasier berpendapat dan menyarankan, pernyataan dari Zulkifli Hasan, yang menyerahkan dan memberi tanggngjawab kepada Gubernur Jambi , Al- Haris untuk memperbaiki harga TBS yang meresahkan petani sawit harus terus dipantau pergerakan harga agar tidak berada dibawah Rp.2.000, melalui Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. serta tidak lupa melibatkan Kadin.

“Intruksi dari Zulkifli Hasan, dihadapan para petani dan memerintahkan Gubernur Jambi untuk menaikan harga TBS hingga di atas Rp. 2000,- bukan hal main main, walau di ucapkan secara ringan, namun tanggunjawab yang besar bagi Al-Haris untuk menggunakan waktu yang singkat ini, hingga seminggu kedepan harus sudah melampui Rp. 2000,- “ Jelas Nasroel yang juga ketua KAD.

Lebih lanjut Nasroel Yasier, menyarankan kepada Al- Haris, sebagai puncak pimpinan daerah Jambi dan berkewajiban mensejahterkan rakyatnya menyarankan.

“Al- Haris untuk memperbaiki harga TBS yang meresahkan petani sawit harus terus dipantau pergerakan harga agar tidak berada dibawah Rp.2.000, melalui Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. serta tidak lupa melibatkan Kadin,” sarannya.

“Selain itu,petani sawit yang telah dijanjikan oleh Zulkifli Hasan, dan diberi tanggunggungjawab kepada gubernur Jambi, juga tetap aktif memantau pergerakan Gubernur Jambi dalam usaha kembali menaikan harga TBS dengan melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. serta tidak lupa melibatkan Kadin” sambungnya.

Seperti kita ketahui, kehadiran Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (2/8) yang paling utama adalah meminta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani maupun mitranya dengan harga di atas Rp2.000 per kilogram.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan di Jambi, Selasa, usai melakukan kunjungan kerjanya ke Pasar Angso Duo Jambi.

“Saya minta mulai minggu depan, harga TBS harus di atas Rp2.000 per kilogram dan para pengusaha wajib mentaati aturan yang telah disepakati,” kata Mendag Zulkifli Hasan.

Kebijakan itu, lanjutnya, diambil setelah melalukan dialog dengan para petani sawit. 

Saat berdialog dengan petani kelapa sawit dan para pengusaha, Mendag Zulkilfi Hasan menegaskan dalam waktu minggu depan harga TBS sawit sudah harus di atas Rp 2.000 per kilogram.

“Ini Instruksi langsung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah di atas Rp 2.000 per kilogram,” ujar Mendag. Kemendag, katanya, sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit.

“Jika minggu depan TBS Sawit di bawah Rp2.000 per kilogram, protes dengan gubernur.Jambi” ujarnya, sementara Al-Haris gubernur Jambi, yang berdiri di samping Menteri Perdagangan, tersenyum.

“Baik mitra maupun non-mitra perusahaan, harganya (TBS) harus di atas Rp 2.000 per kilogram. Jika tidak berani, boleh protes, jangan jual TBS-nya,” kata Mendag.

Berita ini telah terbit di existjambi.news

Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati (Wabup) Batang Hari H Bakhtiar menyambut Kunjungan kerja (Kunker) Menteri Perdagangan Rupblik Indonesia (Mendag RI) Zulkifli Hasan ke Desa Simpang Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Selain Wakil Bupati, Kunker Mendag juga disambut oleh GubernurJambi beserta jajaran, Pj Bupati Tebo, Forkompimda Jambi dan forkompimda Batang Hari.

Kehadiran perdana Mendag Zulhas di Bumi Serentak Bak Regam itu dalam rangka peletakan batu pertama revolusi teknologi pengelolaan minyak sehat (SPOT Technology) di PT. Nusantara Green Energy yang berlokasi di Desa Simpang Jelutih.

Dalam sambutannya H Bakhtiar mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Mentri beserta jajarannya di Kabupaten Batang Hari, ia juga menyambut baik dan berbahagia atas pembangunan PT Nusantara Green Energy ini.

“Kami selaku pemerintah daerah menyampaikan ke pak mentri, untuk ketersediaan bahan baku di Batang Hari ini memang lebih banyak 32 persen wilayah Kabupaten Batang Hari ini dari 5 ribu 8 ratus persegi itu adalah ditanami kelapa sawit. Saat ini, tercatat 173 ribu hektare di daerah ini kelapa sawit dan pabriknya berjumlah 12 perusahaan dengan kapasitas 45 ton per jam,” ungkap Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Selasa (02/08/2022).

Ia menyebut dari 173 ribu hektare, hanya 37 persen wilayah kebun perusahaan, selainnya kebun masyarakat dan plasma dari pada perusahaan. Dengan kehadiran pabrik ini, diharapkan bisa berkembang hingga ke kebun masyarakat.

Ia juga mengatakan, dengan adanya pabrik tersebut tidak menutup kemungkinan kalau membangun pabrik dengan kapasitas 45 ton per-jam masih terbuka 8 unit pabrik lagi. (***)

Suaralugas.com Nasional – Infotek Lemdiklat Polri latih personel satdik wajib mahir dalam multimedia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas humas satdik, Selasa (02/08/2022).

Pelatihan dibuka pada Selasa (2/8) dan ditutup Jumat (5/8/2022) di Hotel Grand Whiz Poins Simatupang, Cilandak Jakarta.

Karo Jianbang Lemdiklat Polri Brigjen Pol Drs. Raden Purwadi, S.H, mewakili Kalemdiklat Polri, membuka kegiatan Pelatihan Multimedia.

Pada pembukaan tersebut Karo Jianbang menjelaskan Lemdiklat Polri dalam rangka transparansi proses pendidikan dan pelatihan, Polri membutuhkan personel yang berkualitas dan cakap dalam mengelola informasi.

“Selain membutuhkan peralatan yang maksimal, juga dibutuhkan personel yang professional di bidangnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, bagi masyarakat,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kabag Infotek Lemdiklat Polri Kombes Pol Subiantoro, S.H.  S.I.K., M.Si., mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dari para humas Satdik yang ada di Lemdiklat Polri.

“Harapannya bagi seluruh Humas Satdik yang memegang media wajib mahir dan terampil dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini serta manajemen media untuk mendukung kepercayaan publik terhadap polri sekaligus juga dukungan Lemdiklat Polri terhadap Program Prioritas Kapolri untuk menciptakan SDM Polri yang unggul,” katanya.

Salah satu narasumber dalam pelatihan tersebut, Kombes Pol Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., Kabag Pensat Divisi Humas Polri mengutip pernyataan dari Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M..

Humas Polri bukan hanya sebagai juru bicara, Humas bukan sebagai corong daripada lembaga ini, tapi kita bagian daripada representasi dari lembaga ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ter up-to-date, terpercaya, dan ter-legitimasi.

Secara teknis Hendra menyampaikan pelatihan bagaimana memilih diksi untuk membuat judul suatu berita dan narasi berita, serta memberikan gambaran tantangan Humas Polri di era digital dan di era percepatan arus informasi serta bagaimana menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Tak hanya itu, beberapa narasumber lainnya yang memberikan materi seperti Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., Heri Setianto, Ardhy Candra Edwinsyah, Awan Tupo, dll.

“Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang memang ahli dan mumpuni pada bidangnya, harapannya dengan terselenggaranya kegiatan ini mampu menghasilkan SDM Lemdiklat Polri yang terampil dalam mengemas sebuah informasi untuk pelaksanaan tugas, sebagai pengemban fungsi penyajian informasi Lemdiklat Polri” pungkas Narasumber lainnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Kelebihan bayar honorarium panitia seleksi Jabatan Pratama Tinggi (JPT) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumder Daya Manusia Daerah (BKPSDMS) Batang Hari, Senin (01/08/2022).

Hal itu disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi dalam laporan hasil pemeriksaannya tahun 2021.

BPK menjelaskan, honorarium sekretariat panitia yang diberikan oleh BKPSDMD tidak sesuai dengan Kepbub Nomor 36.A Tahun 2021 sebesar Rp. 71.970.000.

Dengan penjelasan, keputusan kepala BKPSDM nomor 56 Tahun 2021 untuk pembentukan sekretariat panitia seleksi JPT berjumlah 17 orang. Berdasarkan realisasi pembayaran bahwa hornor panitia yang diberikan Rp. 125.000/jam, sedangkan Kepbup Nomor 36.A Tahun 2021 telah menetapkan honorarium untuk sekretariat sebesar Rp. 200.000/bulan. Sehingga ditemui kelebihan pembayaran sebesar Rp. 71.970.000.

Seanjutnya, Bupati Batang Hari menetapkan pembentukan panitia seleksi calon pimpinan tinggi pratama berdasarkan Kepbup 147 Tahun 2021. Kemudian keputusan Sekretaris Daerah Nomor 129 Tahun 2021 untuk pembentukan sekretariat panitia seleksi JPT Pratama sebanyak 10 orang.

Berdasarkan realisasi pembayaran bahwa hornor panitia yang diberikan Rp. 125.000/jam, sedangkan Kepbup Nomor 36.A Tahun 2021 telah menetapkan honorarium untuk sekretariat sebesar Rp. 200.000/bulan. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 81.037.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium pada BKPSDMD sebesar Rp. 153.007.500.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang Hari agar memerintah Kepala BKPSDMD selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk mengetahui tindakan LHP terhadap OPD terkait, Kepala BPKSDMD Mula P Rambe Saat dikonfirmasi membernarkan adanya temuan oleh BPK.

“Iya benar, kalau sudah menjadi temuan sudah wajib kami lakukan tindakan pengembalian. Dan itu sudah kita lakukan pengembalian, silahkan tanya langsung ke Inspektorat, kecuali kalau mereka masih ada catatan yang belum dilaksanakan nanti saya konfirmasi lagi, saya panggil anggota saya untuk melengkapi apa yang belum,” ucapnya.

Menurut Mula P Rambe, temuan itu bisa saja karena salah tafsir, sebab pada saat pelaksanaan menurut kami sah-sah saja, cuma kalau sudah jadi temuan harus kami tindaklanjuti. (Red)

Batang Hari, Jambi – Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah ribuan warga ikut serta pawai taaruf dalam acara grebek suro yang diselengarakan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kelurahan Sridadi kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Sabtu (30/07/2022).

Hadir dalam acara ini Peserta Pawai disambut dan dihadiri Bupati Batanghari M.Fadhil Arief,SE,Kapolres Batanghari AKBP M.Hasan,S.I.K.,MH,Danramil Muara Bulian,Camat Muara Bulian Amir Yusup,SE,Lurah Sridadi Turino,Spd dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Arif Budiman,SE serta tamu undangan lain-nya.

Bupati Batanghri MFA dalam kata sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi dengan adanya acara Grebeg suro di Kelurahan Sridadi dan mudah-mudahan untuk kedepannya Pemkab Batang Hari bisa ikut memfasilitasi kegiatan ini dan menjadi agenda tahunan untuk Provinsi Jambi.

“Saya juga berharap Acara ini bukan hanya Masyarakat kelurahan sridadi saja yang mengadakan acara ini tapi semua masyarakat Kabupaten Batanghari juga ikut memeriakan hari islam 1444 H.”

Sementara itu Lurah Sridadi Turino saat di wawancarai mengatakan, acara ini akan berlangsung selama sepuluh hari dan jumlah orang pada masing-masing peserta yang mendaftar bervariasi.

“Kami memperkirakan ribuan peserta akan hadir di acara yang sempat tidak terselenggara selama satu tahun akibat pandemi COVID-19 baru bisa terlaksana pada Tahun ini dan semoga acara ini terus akan berlangsung pada tahun-tahun yang akan mendatang.”

Dan ditempat yang sama Ketua Panitia Pelaksana Saipul Anwar juga mengatakan, Kegiatan ini atas dasar kekompakan para warga Sridadi yang berkeinginan merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1444.

“Saya ucapkan terimakasih kepada jajaran Polres dan Bupati Batang Hari yang telah memberikan izin untuk terselenggaranya acara ini, terutama dari Pihak Polres Batanghari yang akan siap ikut menerjunkan Personil dalam Pengamanan selama sepuluh hari kedepan.”

“Untuk Tim Panitia berkisar ada empat puluh Orang dalam Kegiatan ini, harapan saya untuk warga dari luar bisa ikut memeriahkan kegiatan ini, banyak macam perlombaan nantinya yang akan kita lombakan, dari lomba kuda lumping, lomba reog sampai ke lomba Karaoke Lagu Didi Kempot dan terbuka untuk Umum,” ucap panitia. (Red)

Batang Hari, Jambi – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan jambi, menemukan aset tetap peralatan mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari senilai 1,2 Milyar tidak ditemukan, Minggu (31/07/2022).

Sebanyak tiga jenis barang, yaitu 120 unit (60,60) Client Clearing House dengan total Rp. 763.952.400, 82 unit client PC Rp. 522.034.140. Dengan total keseluruhan Rp. 1.285.986.540.

Saat melakukan cek fisik pada 13 April 2022 client clearing house yang ditemukan hanya satu buah, sementara client PC tidak ditemukan sama sekali keberadaannya.

Mengenai hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari Zulpadli melalui Sekretaris Rokim, Senin (25/07/2022) mengatakan, sudah menemukan apa yang barang tersebut, sudah siap untuk dipertanggungjawabkan dan sudah disampaikan.

“Ini yang perlu kami klarifikasi, karena ada kesalahan atau ketidak tahuan pada kami, setelah ditelusuri barang itu ada, 80 unit, 120 unit. Yang katanya tidak ditemukan kami sudah bisa menunjukkan dimana barangnya.”

“Karena ada kesalah pahaman tentang namanya, saat ditanya client clearing house yang ditunjukkan vacum cleaner,” katanya.

Ia menambahkan, “Barangnya ada di SMPN 21, SMPN 3, dan SMPN6. Sesuai dengan jumlah tersebut.”

“Cleant clearing house itu berupa komputer yang sudah didesain menyatu dengan satu induk, jadi komputer itu tidak akan bisa dicuri, walaupun dicuri komputer itu tidak akan bisa digunakan,” jelasnya. (Red)