BATANGHARI – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Sirojuddin menyayangkan sikap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batanghari yang sudah dua kali tak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)/ hearing.

Dikutip dari Bulian.id, Sirojuddin mengatakan sebelumnya DPRD bersama Dinas PMD Batanghari juga pernah melaksanakan hearing, namun sangat disayangkan Taufik selaku Kadis tidak hadir.

“Kemana Kadis PMD, hearing sebelumnya dia tidak hadir, hari ini dia juga tidak hadir,” sebut Sirojuddin kepada anak buah Taufik, Selasa (03/05/2024).

Lanjutnya, di RDP sebelumnya saat membahas masalah yang dialami perangkat Desa Sungai Lingkar, Taufik juga tidak hadir.

“Tadi alasannya hadir ke pelantikan BPD di salah satu desa. Kemarin itu entah apa alasannya. Dia sebagai pemangku kebijakan harus ada di sini, agar pembahasan ini tidak terputus,” sambungnya.

Sirojuddin menyebutkan, digelarnya RDP hari ini tak lain membahas LKPD Pemkab pada Dinas PMD tahun anggaran 2023. Dan apa saja yang harus dievaluasi, agar dapat disesuaikan dengan program yang akan dijalankan di tahun 2024 ini.

“Dalam RDP LKPD tahun 2023, kita juga ingin melakukan evaluasi laporan keuangan dinas PMD, berkenaan dengan program, serapan anggaran, dan apa yang bakal dibenahi di tahun ini,” kata pria asal Mersam ini.

Padahal kata dia, Bupati Batanghari pernah berpesan kepada pejabat Eselon II Batanghari agar menghargai dan bersinergi dengan DPRD Batanghari demi tewujudnya Batanghari Tangguh.

“Tapi kita mengundang untuk RDP saja tidak hadir. Ini sama saja dengan tidak mengindahkan instruksi atasannya sendiri. Kalau tidak siap dengan posisi jabatan Kadis, sebaiknya mengajukan mundur jabatan saja,” pungkasnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Beredar vidio amatir cekcok (adu mulut) antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan perkebunan PT Putra Muda Brothers (PMB) wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu. Diduga akibat dari penangkapan tiga pemuda Desa tersebut oleh pihak perusahaan, Kamis (02/05/2024).

Dalam vidio berdurasi 3,18 menit yang direkam oleh salah satu warga setempat menyebutkan bahwa salah satu pria bercelana loreng bukanlah TNI melainkan Tentaranya perusahaan (PMB).

Terlihat, pria bercelana loreng tersebut mengatakan, “Kalau kamu benar-benar jangan kayak gitu, mana dia siapa yang tertangkap tadi,” ucapnya.

“PMB meresahkan, masyarakat mengambil berondol 100-200 dilanjutkan kasusnya ke polisi,” ucap warga.

“Ini jalan masyarakat bukan punya perusahaan, besok kami tutup jalan ini,” tambah warga.

Tidak hanya menyoroti ke salah satu pria, perekam vidio tersebut juga menyorot ke mobil dinas TNI sambil mengatakan, ini lah Tentara pagarnya PMB bukan pagar Negara.

Beberapa masyarakat merasa kesal, lantaran setiap orang yang mengambil berondol sawit langsung ditangkap dan diproses ke Polisi setempat.

Menurut masyarakat, perusahaan bisa memproses pelaku dengan pihak setempat melalui perjanjian, baru proses ke ranah hukum.

Tidak hanya itu juga, masyarakat juga kesal lantaran perusahaan masih melewati jalan Pemda sebagai akses membawa tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit menuju Pabrik.

Sementara itu, Humas PT PMB Purba saat dikonfirmasi media ini tidak memberikan komentar yang banyak.

“Atas kejadian kemarin seperti bapak tulis itu sudah kami lapor di Polsek, supaya saya tidak salah info, bisa dikonfirmasi ke Polsek Maro Sebo Ulu,” ujarnya.

“Terkait tentara mohon dikonfirmasi ke instansi terkait dan masalah jalan Pemda juga bisa dikonfirmasi ke instansi Pemda,” singkat Purba.

Dikutip dari media globalhukumIndonesia.com , Kades Sungai Lingkar Kitmer mengatakan bahwa tidak jelas. Pasalnya sampai saat ini belum ada yang memberi tahu kejadianya.

“Kalau maling di mana tempat tetap salah,tapi kalau main tangkap dan dijebloskan ke penjara harus sesuai dengan banyak yang dicuri dan saya selaku kades tidak membenarkan, yang namanya maling tetap salah,” tutur Kitmer.

“Namun Sampai kini pihak PT. PMB, belum pernah konsultasi/komunikasi dengan kami pihak Desa tentang masalah pencurian brondol tersebut. Tapi kalau mereka benar melakukan sesuai dengan kesalahan, kami pihak Desa tidak melakukan apa-apa, mereka yang tertangkap harus menjalankan hukuman sesuai dengan kesalahannya,” kata Kades. (Red)

Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar menghadiri acara Lepas Bai’at dan Ikrar Setia NKRI Jaringan Jama’ah Ansharu Syariah dan Eks Napiter Wilayah Jambi, yang dilaksanakan di ruang pola besar kantor Bupati Batang Hari, Selasa (30/04/2024).

Wabup Bakhtiar membacakan sambutan Bupati Batang Hari, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan bagi kepada seluruh peserta yang akan mengucapkan ikrar atas upaya bersama dalam meningkatkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Batanghari untuk menjaga melestarikan dan membangun keutuhan bangsa dan negara. 

Saya menyampaikan aspirasi dan terima kasih secara khusus kepada bapak Direktur identifikasi sosial Densus 88 Mabes Polri serta Bapak Gubernur, bapak Kapolda Jambi dan bapak-bapak yang telah berkenan hadir memberikan support luar biasa terhadap kegiatan ini, lanjut Wabup.

“Saya berharap yang melaksanakan ikrar setia pada hari ini membantu aktif menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menangkal paham intolerasi dan radikalisme. Saya yakin dan percaya berkat sinergitas yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dapat menangkal paham intoleransi dan radikalisme di bumi Serentak Bak Regam yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Direktur Indentifikasi Sosial Densus 88 Mabes Polri, Brigjen Arif Makhfudiharto dalam sambutannya juga mengungkapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah mempersipkan acara ini dan tentunya kami sangat apresiasi sekali atas support dan perhatian Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Kapolda Jambi yang tentunya mensupport densus 88. 

“Dan juga kita sampai saat ini selalu mengharapkan bantuan dari bapak-bapak dan sehingga secara geografis kali ini bisa semakin mencintai Negara Republik Indonesia dan bisa konstitusi secara positif untuk kemajuan Provinsi Jambi,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah tak lain dari strategi Densus 88 yang lebih mengedepankan pada pendekatan soft power dengan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengelola situasi tentunya secara dinamis dilakukan analisa dan evaluasi terhadap pendekatan soft power ini dengan pendekatan kebenaran lain.

Kami harapkan kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka namun bisa digunakan ketika kedepannya,” tutupnya.

Sementara Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Kegiatan lepas bai’at dan ikrar setia kepada NKRI karena apa? Karena setia kepada NKRI ini merupakan jawaban dari kondisi bangsa sekarang ini, karena kondisi Global tidak baik-baik saja sehingga kita sebagai seluruh anak bangsa punya kewajiban bagaimana kita bersama-sama menghadapi masalah globalisasi dan juga tentunya permasalahan-permasalahan nasional masalah pangan dan sebagainya, ini membutuhkan pemikiran kita bersama, tenaga kita bersama.

Dilanjutkannya, Bagaimana kita bisa menjawab dari pada tantangan-tantangan itu sendiri dan ternyata tantangan itu tidak bisa kita jawab kelompok tetapi harus dijawab oleh seluruh anak bangsa yang mengaku sebagai bagian dari pada bangsa dan negeri yang sama-sama kita cintai itu harus bisa jawab dan tentunya kegiatan pada pagi hari ini merupakan jawaban kita sebagai anak bangsa.

Mudah-mudahan sekali lagi apa yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini menjadi modal bagi kita semua bagaimana kita terus bisa membangun terus kita bisa membangkitkan gairah berkehidupan masyarakat yang damai khususnya yang ada di Provinsi Jambi, ujar Kapolda.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT dan diberikan kekuatan dan kemudahan untuk terus bisa untuk negeri dan bangsa yang sama-sama kita cintai,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubenur Jambi, Kepala Jambi, Direktur Identifikasi Sosial Densus 88, Analis Kebijakan Utama Bidang Penindakan Densus 88, Sekda Provinsi Jambi, Sekda Kabupaten Batang Hari, Para Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batang Hari (Forkompinda) dan tamu undangan lainnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Azwar, Pimpinan Redaksi Media Online Erajambi.com resmi menjabat sebagai Ketua Organisasi JOIN (Jurnalis Online Indonesia) Daerah Kabupaten Batang Hari Periode 2024/2026. Senin, 29 April 2024.

Jabatan pimpinan itu didapatkan secara Aklamasi (Kesepakatan) oleh Anggota tergabung pada DPD JOIN Batang Hari yang berlangsung di Sekretariat DPD JOIN di Muara Bulian.

Rapat pembentukan kepengurusan baru tersebut di lakukan berdasarkan instruksi dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jambi pasca berakhir nya masa bakti Ketua DPD JOIN, Supan Sopian Periode 2022/2024 sejak 11 Maret 2024 lalu.

Dari hasil rapat telah disepakati susunan kepengurusan sebagai berikut

Ketua         : Awar

wakil ketua : Herlas

Sekretaris  : Gunawan Edo Wardoyo

Bendahara. : Aspin

Serta kepengurusan pada bidang bidang yang terdiri dari para anggota wartawan yang tergabung dalam DPD JOIN Batang Hari.

Azwar ketua terpilih secara Aklamasi berharap agar pada periode kedepan Wartawan batang Hari dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah dan masyarakat dalam menyajikan informasi yang dapat mengedukasi semua pihak.

” Kita sangat berharap untuk kedepan nya kita dapat menyajikan informasi yang mengedukasi dan inspiratif bagi pemerintah dan masyarakat banyak ” Kata Azwar.

Hadir pada Musyawarah Luar Biasa, Seluruh Pengurus DPD JOIN Periode 2022/2024, penasehat serta Anggota baru dari beberapa pewarta Media online lingkup Kabupaten Batang Hari. (Red)

Batang Hari, Jambi – Pembangunan Puskesmas Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Jambi, apakah akan senasib dengan Puskemas Bungku?

Dimana sebelumnya pada proses pembangunan puskesmas tenam yang menelan anggaran sebesar Rp7. 315. 838. 637. 31 diduga dikerjakan tidak sesuai Spek, mulai dari SIO, APD para kontraktor dan juga CCO di dalam proses pelaksanaan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang Hari Tahun Anggaran (TA) 2023 lalu.

Menurut keterangan dari berbagai sumber yang enggan namanya disebut mengatakan, bahwa bangunan Puskesmas Tenam ini masih dalam proses pemeriksaan di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi.

“Masih menunggu hasil LHP BPK,” kata Sumber yang berada di Dinkes Batang Hari, Senin.

Senada dikatakan, Rahman, salah seorang warga di Kecamatan Muara Bulian mengatakan, terkait dengan proses pengerjaan yang dilakukan pihak rekanan pada waktu itu dan juga termasuk pihak Dinkes Batanghari, bahwa terlalu banyak indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kedua bela pihak ini.

“Tidak ubah seperti pekerjaan pada Puskesmas Bungku yang beberapa orang sudah menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Jambi. Kini proses bangunan Puskesmas Tenam ini harus segera ditindaklanjuti terkait dugaan yang sudah di publikasikan di media online beberapa waktu lalu,” kata Rahman.

Dia juga mengatakan, terkait dengan pihak rekanan yang diduga tidak memakai sertifikat operator atau SIO dan juga beberapa pekerjanya juga tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) di lokasi bangunan pada waktu itu.

“Ya, SIO itu adalah Sertifikat Izin Operator) dan melihat kapasitas ketahanan beton. Dan waktu kita turun ke lokasi pada sempat kita lihat bahwa mereka memakai K250, seharusnya mereka memakai K300. Kita minta pihak instansi terkait mengetahui akan hal ini,” jelasnya.

Memurut dia, dampak dari tidak adanya SIO di khawatirkan kapasitas beton yang di buat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak sesuai spek.

“Kita juga sudah melaporkan ke bagian laboratorium pihak Dinas PUPR Batanghari dan mereka minta kamin membuat laporan secara tertulis dan menurut pengakuan pihat tersebut, bahwa mereka tidak di libatkan dalam proses pembangunan Puskesmas,” paparnya.

Kembali dia juga mengatakan, terlihat di lokasi bangunan yang dibangun dan berdasarkan dari informasi kepala tukangnya mengatakan bahwa mereka ragu menentukan kapasitas beton.

Perlu diketahui, berdasarkan pantauan Jurnalishukum.com di lokasi belum lama ini, Ridwan, salah seorang operator molen mengatakan, bahwa dirinya mengakui tidak memiliki SIO dan untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi kepada kepala tukang.

Ketika ditanya, berapa lama pekerjaan ini sudah mulai dilaksanakan,? Dia menjawab, lebih kurang 1 bulan pekerjaan pembangunan puskesmas Tenam.

Sementara itu, Adi, seorang kepala tukang mengatakan, untuk RAB dirinya tidak mengetahui, sebab RAB di pegang oleh tenaga ahli perusahaan. Dimana, dirinya juga menjelaskan, untuk luas bangunan seperti bangunan pada lantai 1 seluas 2740×2820 meter dan untuk bagian lantai 2 seluas 750×3290 meter. Bahkan selain bangunan itu ada juga bangunan untuk rumah dinas dan juga bangunan tempat sampah medis.

Berdasarkan pantauan Jurnalishukum.com di lapangan melihat pada papan merek yang terpasang di lokasi bangunan tertulis nomor kontrak 050/ 73/ Kontrak/ Dinkes/ 2023, nama kegiatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan dan Fisik Penguatan Sistem Kesehatan atau Pembangunan puskesmas Tenam.

Disamping itu untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut adalah CV Putra Jaya Perkasa dan untuk konsultan pelaksana yakni CV. Dwi Talenta Design. Bahkan, hingga berita ini disiarkan Kepala Dinkes Batang Hari melalui Sekdis, Dr Beby Andihara beberapa kali di konfirmasi terkait persoalan masalah dinas, tidak pernah memberi jawaban dan sepertinya memilih diam terhadap masalah di instansi terkait dan juga termasuk bangunan Puskesmas Tenam. (Red)

Batang Hari, Jambi – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN ) dalam lingkung Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengikuti apel Peringatan Hari Otonomi Daerah ke – XXVIII tahun 2024 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati, Kamis (25/04/2024).

Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief dalam pidatonya mengatakan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan upacara Peringatan Hari  otonomi daerah yang ke- XXVIII dengan tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

“untuk memperkokoh komitmen tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” kata Fadhil Arief.

Bagi generasi mendatang perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari satu abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memenuhi kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang pada pasal 18 undang-undang Dasar 1945.

Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada daerah yang bersangkutan atau endogenius development serta pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

“Tampil serta responsif dari segi tujuan demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau sipil Society proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan Perwakilan Daerah secara langsung yang akan kita laksanakan nanti di bulan November tahun 2024,” pungkas Fadhil Arief. (Red)

Batang Hari, Jambi – Bupati Batanghari Mhd. Fadhil Arief secara langsung pengambilan sumpah/janji dan penyerahan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023 di Halaman Kantor Bupati Batang Hari tahun 2024, pada Kamis (25/04/2024).

Adapun PPPK yang di ambil sumpah sebanyak 846 orang, untuk Tenaga Kesehatan 477 orang, Guru 319 orang dan teknis 50 orang.

Dalam sambutan Bupati dalam Pelantikan sumpah/Janji PPPK, bahwa pelantikan sumpah/janji bukan hanya seremonial saja. Bagaimana hal itu terus terinternalisasi kedalam diri yang di lantik.

Karena Kata Fadhil, ia yakin ada unsur yang tersirat dalam hal itu, komitmen diri terhadap Masyarakat dan Bangsa dan komitmen diri terhadap sang khalik pencipta.

“Sebab kunci sukses jelas masuk dalam komitmen diri tersebut, adanya hubungan baik secara horizontal (sesama manusia dan komitmen diri baik secara vertikal (Tuhan),” Sebutnya.

Bupati juga melanjutkan pesan orang tua beliau dahulu untuk diri beliau dan untuk kita semua.

“Niatkan membaca setiap hari satu lembar tulisan, baik perihal aturan dan informasi,” ungkap Fadhil.

Karena ia yakin dengan banyak membaca akan menambah pundi literasi bagi diri dan keilmuannya.

“Kita sadari bahwa angka literasi bagi kabupaten Batang hari masih rendah, dengan hal itu bisa mendongkrak angka literasi menjadi lebih baik,” Ungkapnya.

Diakhir sambutan, MFA mengucapkan selamat atas keberhasilan dan kesuksesan PPPK.

“Semoga kedepan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi semua,” tutupnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Pemerintah Kabupaten Batanghari yang tergabung dalam Tim Patroli Karhutla Senami Desa Jebak Kabupaten Batang Hari. Terkait semarak nya, aktivitas ileggal Drilling bersama unsur masyarakat hentikan dan memusnahkan puluhan lobang sumur minyak ileggal Driling pada Rabu (24/04/2024).

Tim gabungan ini terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Dinas Kehutanan, Kepala Desa sekitaran, TNI, POLRI, Pol PP dan juga melibatkan para warga dari tiga (3) desa sekitar.

Terpantau di lokasi tidak ada lagi satu orang pun pelaku yang melakukan aktivitas bahkan ditinggal begitu saja tanpa diketahui siapa pemilik sumur tersebut.

Kepala Desa Jebak, A.Rahman dan Sekretaris Desa Jebak M.Nuh mengapresiasi kegiatan Tim Gabungan ini, karena ini pertama kali dilakukan selama adanya aktivitas illegal Drilling.

“Untuk patroli besar-besaran baru kali ini, memang selama ini sudah sering kali dirazia pihak kepolisian dan Dinas Lingjungan Hidup akan tetapi tidak membuat efek jera, bagi para pelakunya,”ujar A.Rahman.

Ditambahkan juga oleh M.Nuh,”disini warga kami sangat mendukung dengan adanya Tim Patroli Gabungan ini terkesan sangat luar biasa, harapan kami mudah-mudahan tidak ada lagi kegiatan illeggal Drilling di wilayah Karhutla,” terang M.Nuh.

Kegiatan berjalan aman, lancar dan terkendali, walaupun tim terlihat kewalahan untuk menjangkau ke lokasi tersebut, karena Karhutla wilayahnya agak bertebing dan sulit dilalui oleh kendaraan baik roda empat maupun roda dua, untuk bisa lebih maksimal harus ditempuh berjalan kaki. (Red)

Batang Hari, Jambi – Heboh perkara ilegal drilling di wilayah hukum Polres Batang Hari, namun terkesan adanya pembiaran oleh penegak hukum, Minggu (21/04/2024).

Hasil investigasi tim media di lapangan, masih ditemukan pelangsir minyak ilegal yang aktivitasnya aman terkendali. Menunjukkan bahwa aktivitas pengambilan minyak secara ilegal di Senami masih berjalan, meskipun ada sumur yang sudah terbakar.

Tidak hanya itu, beberapa bukti vidio adanya minyak ilegal yang sudah terkumpul oleh beberapa pengepul dalam tedmon siap dipasarkan di Desa Bulian Baru. Sudah dilaporkan langsung ke WA Kapolres Batang Hari, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

Padahal, minyak ilegal tersebut bisa menjadi barang bukti yang mesti ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) nomor 8 tahun 1981 kewajiban dan wewenang penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, selanjutnya mencari keterangan dan barang bukti.

Kapolres Batang Hari AKBP Bambang Purwanto setelah menerima laporan mengatakan, nanti saya sampaikan ke Reskrim.

“Oke pak nanti saya sampaikan ke Reskrim,” jawab Kapolres.

Tidak hanya itu, Kasat Reskrim AKP Husni Abda juga mengatakan, nanti kami tindak.

“Terima kasih infonya pak, nanti tindak laks lidik,” balas AKP Husni.

Namun sayangnya, ditunggu hingga sore hari, tidak kunjung datang personel Polres. Padahal, awak media ingin langsung merekam aksi tegas dari Tim Polres Batang Hari.

Atas kejadian tersebut tidak dipungkiri bahwa kegiatan tersebut disinyalir seperti dilindungi.

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa satu tersangka yang ditetapkan oleh Polres Batang Hari atas dugaan pelaku ilegal drilling hanya dijadikan sebagai tumbal.

Diketahui, Kapolres Batang Hari beberapa hari lalu sudah turun ke lokasi sumur yang masih terbakar. (Red)

Batang Hari, Jambi- Drs. H.Ardani Z Putra. MM dan Istri (Hj. Laila) orang tua dari Rashad Ramzi Alias Aji korban pengeroyokan, memohon keadilan kepada aparat penegak hukum agar para pelaku pengeroyokan terhadap anaknya ditangkap dan diadili, Sabtu (20/04/2024).

Rashad Ramzi (Aji) dikeroyok di depan kantor Gubernur Jambi Telanaipura Kota Jambi pada (01/04). Ia mengalami koma selama 16 hari di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Berdasarkan keterangan Ibu Korban mengatakan, pelaku pengeroyokan terhadap anaknya sangat sadis dan tidak mempunyai perikemanusiaan sehingga menyebabkan koma di rumah Sakit Raden Mattaher.

“Sebetulnya perbuatan pelaku pengeroyokan terhadap anak saya bukan lagi pengeroyokan biasa itu sama dengan pembunuhan,” tuturnya.

Kenapa saya katakan demikian kata Laila, sebab kepala anak saya diinjak-injak sampai ada pembekuan darah di otaknya dan kepalanya juga sampai bocor sehingga harus dioperasi.

“Selaku orang tua Aji saya berharap kepada Aparat Penegak Hukum, agar siapapun pelakunya segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya.”

Sambil melihatkan keadaan anak di kamarnya, Laila menyebutkan sampai saat ini Aji masih terbaring di tempat tidur dan belum bisa diajak komunikasi.

Laila berharap Kapolda Jambi memberikan keadilan kepada anak saya (Aji). Kami tidak terima jika pelakunya hanya dua orang saja, padahal sudah jelas semua yang hadir di tempat kejadian mengurung anak saya. (Red)