Batang Hari, Jambi – Ketua PWRI Kabupaten Batang Hari mengecam keras mengenai lambannya proses penegakan hukum pengeroyokan di Polsek Maro Sebo Ulu, Jumat (30/01/2026).

Azwar Amir Hamzah, SH., mengatakan tindakan seperti ini membuat citra penegakan hukum di wilayah hukum Polres Batang Hari menjadi preseden buruk dan adanya ketimpangan.

“Ini jelas menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Terlapor sudah dipanggil dan sempat ditahan namun dikeluarkan lagi, dan dibiarkan sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Sementara, banyak kasus tindak pidana ringan yang dilaporkan oleh perusahaan perkebunan terkait pencurian berondol kepala sawit cepat sekali diproses.

“Apa karena terlapor ini merupakan karyawan perusahaan menjadi proses hukumnya mandek,” tegasnya.

“Saya harap Propam Polda dapat memproses dan mengevaluasi kinerja Kapolsek Maro Sebo Ulu,” harapnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Diduga ketimpangan perkara hukum di Polsek Maro Sebo Ulu terlihat jelas. Kasus perkara pengeroyokan tidak mampu diungkap, sementara kasus tindak pidana ringan selalu tangkap, Jumat (30/01/2026).

Salah satu korban pengeroyokan yang dilakukan oleh karyawan PT DMP tidak kunjung terungkap.

Laporan Neldi Yusra dan Hamdani pada 26 September 2024 lalu, dengan nomor: STPL/B/98/XI/2025/SPKT/POLSEK MSU/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI sampai kini belum ada titik terang.

Neldi Yusra mengatakan, para terlapor dan rekan yang diduga ikut melakukan telah dipanggil dan diambil keterangan.

“Semua sudah dipanggil dan ada informasi akan ditetapkan tersangka dan sempat ditahan hanya beberapa jam,” ungkapnya.

“Kemarin sudah sempat mau ditahan Polsek namun ada penjamin,” ungkapnya.

Tapi, sampai saat ini Polsek Maro Sebo Ulu tidak ada menunjukkan progres yang signifikan dan terkesan mandek.

Sementara, kasus pencurian tindak pidana ringan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan selalu cepat diproses.

“Sempat ada selentingan bahwa kasus perkara kami dinomor dua kan, sementara kasus pencurian saya yang dilaporkan pihak DMP diproses duluan,” bebernya.

Berdasarkan SP2HP pada (15/01) lalu, penyidik melakukan gelar perkara naik sidik dan penetapan tersangka.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu klarifikasi dari Kapolsek untuk menanggapi soal dugaan ketimpangan hukum di wilayahnya. (Red)

Batang Hari, Jambi -Kapolres Batang Hari, AKBP Arya Tesa Brahmana, S.I.K., melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Kabupaten Batang Hari, Rabu (28/01/2025).

Pertemuan tersebut bertempat di Ruang VVIP DPRD dan Kunjungan ini menjadi ajang koordinasi sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan lembaga legislatif di daerah.

Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., anggota DPRD Irwanto Efendi, Sekretaris DPRD M. Ali, S.E., serta Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD, Asriyal, S.Sos.

Dalam kesempatan itu, jajaran Kapolres hadir lengkap untuk memperkenalkan diri dan menjalin komunikasi yang lebih erat dengan pimpinan dan anggota DPRD.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan kepolisian, mendukung keamanan, ketertiban, serta kelancaran pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Batang Hari, Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmat Hasrofi, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Batin XXIV, yang juga terintegrasi dengan Musrenbang Stunting Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2027, di Kecamatan Batin XXIV, Selasa (27/01/2026).

Kegiatan ini bertujuan menghimpun, membahas, dan menyepakati usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, Musrenbang ini juga mengintegrasikan program intervensi stunting secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target nasional maupun daerah terkait penurunan angka stunting.

Hasrofi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap usulan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Batang Hari dapat berjalan merata, efektif, dan berkelanjutan. (Red)

Jakarta – Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan kerjasama dengan Universitas Bung Karno (UBK) yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Kamis, 22 Januari 2026 di Jakarta.

MoU yang menggarisbawahi kerjasama untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan antara kedua belah pihak dan para pihak lain yang dapat dilibatkan belandaskan pada Tridarma Perguruan Tinggi, yakni program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan bersama kedua belah pihak dan para pihak lain yang dilibatkan cukup beragam, termasuk kegiatan sosial, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya.

IWO dalam penandatanganan MoU dengan UBK di Aula Dr. Ir. Soerkarno, Kampus UBK Jalan Kimia di Jakarta Pusat diwakili Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si., sementara dari pihak UBK diwakili oleh Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si yang pada kesempatan tersebut mewakili Rektor UBK Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju M.Si.

“Sebagai organisasi profesi wartawan yang bekerja di media online, IWO membuka kerja-kerja baik untuk memajukan kebebasan pers di Indonesia,” kata Ketum IWO Dwi Christianto usai penandatangan MoU.

Menurutnya, lembaga akademik seperti Universitas Bung Karno (UBK) mampu memberikan kontribusi untuk memajukan kehidupan pers di tanah air. Sinergi antara IWO dan UBK bisa menghasilkan output berupa Analisa-analisa kebijakan dan update dunia jurnalistik.

“Ada Fakultas Fisik dengan jurusan komunikasi di UBK misalnya bersama akademisi dari fakultas lainnya bisa kami ajak mengembangkan buah pikir untuk kemajuan kehidupan dan kebebasan pers. Termasuk, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang melingkupi profesi wartawan secara umum dan khususnya demi anggota IWO,” pungkas Dwi.

Sementara itu kerjasama antara IWO dan UBK  juga diharapkan dapat menjalin keterkaitan antara realitas dunia professional jurnalis dan perguruan tinggi, kata Wakil Rektor 4 UBK Franky Roring.

“Dunia jurnalisme dan akademik memiliki komitmen yang sama pada data dan kebenaran. Atas hal tersebut dipandang perlu Universitas Bung Karno menjalin kerjasama dengan Ikatan Wartawan Online,” kata Franky.

“Penandatanganan ini menandai langkah awal bagi kerjasama kedua lembaga tersebut ke depannya,” tambah Franky. (Red)

Batang Hari, Jambi – Angkutan Batu Bara jalur sungai kini menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Pos terpadu yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi dinilai warga sebagai dalang kerusakan lingkungan yang serius, Jumat (23/01/2026).

Pos terpadu yang bermerek lambang Polairud dan Dishub dinilai hanya tutup mata melihat banyaknya tongkang Batu Bara bermuatan dan kosong bersandar bebas di depannya.

Sementara kondisi tanah tempat tongkang bertambat terlihat makin lama makin terkikis akibat erosi. Banyak tanaman di atasnya jatuh bersama tanah akibat menahan beban kapal dan tongkang Batu Bara bermuatan.

Bertuliskan himbauan tolak premanisme, diduga hanya sebagai pajangan yang dikendalikan oleh preman yang sesungguhnya.

Keresahan warga Desa Sukaramai beberapa tahun belakangan ini bukan menjadi acuan untuk berbenah. Malah diabaikan oleh pemerintah yang kini berdampak pula di Kelurahan Pasar Muara Tembesi.

Polemik muncul ketika Ketua Perkumpulan Masyarakat Peduli Tembesi yang mendapatkan kuasa penuh dari masyarakat setempat untuk mempertahankan tanah miliknya yang dijadikan tempat pos terpadu dan bertambat bebas tongkang Batu Bara.

Ketua Perkumpulan Masyarakat Peduli Tembesi Ismar merasa prihatin dengan para pemangku kepentingan.

“Sangat miris sekali melihat para pemangku kepentingan dibalik gurita usaha pertambangan Batu Bara. Seakan penjajah yang mengadu domba masyarakat,” tuturnya.

“Kemarin sudah kita pasang papan himbauan larangan bertambat di atas tanah ini tepat di depan pos terpadu. Sekarang papan himbauan itu rusak dan pos terpadu pindah tempat,” tambah Ismar.

Malam tadi, menurut Ismar, ia disambut dengan aksi premanisme yang muncul dari dalam pos terpadu ketika mendapati adanya tongkang Batu Bara yang sandar di tanah yang dikuasakan untuknya.

“Merek papan himbauan sudah dirusak, sekarang masih ada lagi tongkang yang bertambat di depan tanah ini dan ada preman pula yang muncul dari dalam pos,” ucapnya kesal.

Kedatangan ia ke pos terpadu hanya untuk mempertanyakan siapa yang merusak merek dan siapa yang mengarahkan untuk bertambat.

“Kebetulan tongkang yang bertambat ini juga pernah bertambat di wilayah Desa Sukaramai pasca perdamaian yang sudah ada kesepakatan untuk tidak bersandar sebelum adanya kerja sama.”

Jadi, Ismar dan tokoh masyarakat setempat membawa kapten kapal ke Kantor Lurah untuk memberikan arahan secara persuasif menyelesaikan permasalahan.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Kelurahan yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Peduli Tembesi menyampaikan keresahannya atas bersandar bebasnya tongkang Batu Bara.

“Selama ini memang tidak ada inisiatif dari para pemangku kepentingan untuk melihat dampak kerusakan lingkungan dan melakukan penertiban. Kalau ini biarkan tanah Kelurahan Pasar Muara Tembesi akan terkikis habis jatuh ke sungai,” singkatnya.

Berdasarkan pantauan awak media, kesepakatan antara kapten dan masyarakat di ketahui oleh Lurah setempat. (Red)

Batang Hari, Jambi – Sebuah jaringan internet bermerek puputnet telah beroperasi dan menyebar di Kabupaten Batang Hari. Jaringan tersebut diduga belum kantongi izin berusaha dari pemerintah setempat, Kamis (22/01/2026).

Terpantau, puputnet telah memiliki sejumlah konsumen. Namun, konsumen belum mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut legal atau ilegal.

Kekhawatiran konsumen muncul jika kegiatan usaha tersebut ilegal, maka konsumen tidak tau kemana harus mengadu.

Beberapa sumber menyebutkan menggunakan produk WiFi yang memiliki izin resmi (bersertifikat, misalnya sertifikasi Postel/Kominfo di Indonesia atau Wi-Fi Alliance secara internasional) memberikan berbagai keuntungan krusial bagi konsumen, terutama dalam hal keamanan, kinerja, dan kepastian hukum.

Penggunaan WiFi ilegal dapat menimbulkan risiko hukum, baik bagi penyedia maupun penggunanya, termasuk risiko penggunaan jaringan palsu untuk pencurian data. Dengan menggunakan produk dan layanan berizin, konsumen terhindar dari pemutusan layanan secara sepihak oleh pemerintah (Kominfo).

Hingga berita ini diterbitkan pihak manajemen puputnet belum memberikan tanggapan resmi. Awak media masih berupaya mencari informasi yang berimbang. (Red)

Batang Hari, Jambi – Lagi-lagi aktivitas Batu Bara di Batang Hari Provinsi Jambi disinyalir minim pengawasan. Akibatnya anak sungai sekitar Stockpile Batu Bara PT PUS diduga tercemar, Rabu (21/01/2026).

PT Pelabuhan Universal Sumatera yang berada di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi, kini jadi sorotan masyarakat.

Terpantau di lapangan, kolam pembuangan limbah terlihat kosong. Diduga aliran menuju kolam tersebut tidak tersedia sebagaimana mestinya.

Sementara ada aliran menuju sungai kecil di sekitar Stockpile pelabuhan khusus tersebut yang diduga menjadi penyebab pencemaran.

Stockpile dan pelabuhan ini diganyang-gayang menjadi salah satu percontohan yang tertib aturan dan pernah dikunjungi oleh Gubernur Jambi.

Pantauan di lapangan masih banyak kejanggalan mengenai kepatuhannya terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan data dari situs resmi kemenlh, belum ditemukan dokumen AMDAL PT PUS yang sudah diregistrasi.

Hingga berita ini diterbitkan awak media masih menunggu klarifikasi dari pihak manajemen PT PUS mengenai perizinan terminal khusus dan laporan AMDAL kegiatan usaha Batu Bara miliknya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari hadir dalam acara Welcome Dinner Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate GOKASI Tahun 2026, yang berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari.Kehadiran Ketua DPRD menunjukkan dukungan legislatif terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala nasional di Bumi Serentak Bak Regam.Jumat(16/01/2026)

Kejurnas Karate GOKASI 2026 diikuti peserta dari 12 provinsi, mencakup wilayah Sumatera maupun luar Pulau Sumatera. Welcome dinner digelar sebagai ajang ramah tamah antara pengurus, atlet, dan pihak penyelenggara, sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling mengenal sebelum kompetisi dimulai.

Ketua Umum DPP GOKASI, Suradi Agung Slamet, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas dukungan dan fasilitas yang diberikan, sehingga Kejurnas Karate GOKASI dapat terselenggara dengan lancar di Kabupaten Batang Hari.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Batang Hari menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Batang Hari sebagai tuan rumah kejuaraan. Ia menekankan bahwa kegiatan olahraga seperti ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pengembangan prestasi atlet, pembinaan karakter, dan promosi daerah.

“Kehadiran Kejurnas Karate GOKASI di Kabupaten Batang Hari merupakan momentum bagi kita semua untuk mendukung pengembangan olahraga, sekaligus memperkenalkan potensi dan budaya daerah kepada peserta dari berbagai provinsi,” kata Ketua DPRD.

Acara ini turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Batang Hari, Asisten I Setda Batang Hari, Ketua Umum DPD GOKASI Jambi, Ketua KONI Batang Hari, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengurus GOKASI, serta tamu undangan lainnya. (Red)

Opini, Suaralugas.com – Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam konteks negara hukum modern, transparansi bukan sekadar nilai etik, melainkan kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap badan publik.

Tanpa keterbukaan informasi, prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, konsep good government akan kehilangan makna.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

Ketentuan konstitusional ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang secara tegas mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Prinsip keterbukaan informasi juga sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good government), khususnya asas transparansi dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Dengan terbukanya informasi, ruang bagi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan praktik korupsi dapat ditekan secara sistemik.

PEGHAMBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Penghambat keterbukaan informasi publik tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologis dan politis pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya.

Ketakutan terhadap keterbukaan informasi sering kali berakar pada asumsi bahwa transparansi akan membuka ruang kritik, gugatan, dan pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat.

Dalam birokrasi yang belum sepenuhnya berbasis merit dan integritas, kondisi ini dianggap sebagai ancaman terhadap kenyamanan jabatan.

Pertama, pejabat publik kerap merasa keterbukaan informasi dapat mengungkap kelemahan dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan yang tidak didukung kajian akademik yang memadai berpotensi dipersoalkan secara hukum maupun etis.

Kedua, ketakutan pejabat juga dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya impunitas dalam birokrasi.

Selama ini, kesalahan administratif sering kali tidak ditindak secara tegas, sehingga keterbukaan justru dianggap memperbesar risiko pertanggungjawaban hukum.

Ketiga, Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas melakukan kontrol secara simultan, sehingga memperlemah posisi tawar pejabat dalam relasi kekuasaan.

Keempat, faktor politik turut memperkuat resistensi terhadap keterbukaan informasi. Pejabat publik yang memiliki afiliasi politik tertentu sering kali khawatir bahwa keterbukaan akan dimanfaatkan sebagai alat delegitimasi oleh lawan politik.

Kelima, ketakutan terhadap keterbukaan juga berkaitan dengan potensi terungkapnya praktik maladministrasi.

Informasi yang terbuka dapat mengungkap prosedur yang menyimpang, konflik kepentingan, hingga praktik koruptif.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TIDAK ABSOLUT 

Keterbukaan informasi publik dalam kerangka good government tidak bersifat absolut. Hukum memberikan batasan yang jelas melalui konsep informasi publik yang dikecualikan, yaitu jenis informasi tertentu yang tidak dapat dibuka kepada publik demi melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.

Pengecualian ini dimaksudkan bukan untuk melemahkan transparansi, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara hak atas informasi dan perlindungan kepentingan negara, masyarakat, serta individu.

Secara yuridis, dasar hukum utama mengenai informasi publik yang dikecualikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 17.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi, kecuali informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, politik, dan keamanan yang serius.

Informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Hal ini meliputi informasi mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga strategi penegakan hukum yang masih berjalan.

Selanjutnya adalah informasi yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang. Informasi mengenai riwayat kesehatan, data keuangan, rekam jejak pribadi, dan informasi sensitif lainnya dilindungi untuk menjaga hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, informasi internal badan publik yang bersifat rahasia, seperti memorandum internal atau dokumen yang belum final dan bersifat strategis, juga dapat dikecualikan sepanjang memenuhi uji konsekuensi (consequence test).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa informasi dikecualikan apabila setelah dilakukan pengujian, keterbukaannya menimbulkan dampak yang lebih besar dibanding manfaatnya bagi kepentingan publik.

Dengan demikian, informasi publik yang dikecualikan harus dipahami sebagai pengecualian yang sah dan rasional, bukan sebagai alat untuk menutup-nutupi penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan informasi yang dikecualikan wajib disertai alasan hukum yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme keberatan dan sengketa informasi.

PUBLIC TRUST SEBAGAI SOLUSI STRATEGIS

Kepercayaan publik (public trust) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kepercayaan publik dapat dimaknai sebagai keyakinan masyarakat bahwa pejabat publik menjalankan kewenangannya secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan etika pemerintahan.

kepercayaan publik lahir dari konsistensi antara norma hukum, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan kekuasaan.

Kepercayaan publik berfungsi sebagai modal sosial (social capital) bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Ketika masyarakat percaya terhadap institusi dan pejabat negara, proses pengawasan tidak selalu dimaknai sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme korektif yang konstruktif.

Dalam kondisi ini, keterbukaan informasi justru menjadi sarana memperkuat legitimasi kebijakan, bukan sumber ketakutan yang melemahkan posisi pejabat publik.

Bagi pejabat publik yang selama ini takut terhadap keterbukaan informasi, pembangunan kepercayaan public (public trust) merupakan solusi strategis dan berkelanjutan.

Keterbukaan yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan persepsi positif bahwa pejabat tidak memiliki agenda tersembunyi dalam pengambilan keputusan.

Kepercayaan yang terbangun akan menurunkan intensitas kecurigaan, kritik destruktif, serta potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Penulis: Othman Ballan, S.H,M.Kn (Dosen prodi Hukum, Fakultas Hukum, Ekonomi & Bisnis, Universitas Graha Karya Muara Bulian)