BATANGHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Bupati Batanghari Tahun anggaran 2023, Senin (27/05/2024).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Ilhamudin didampingi Sekwan DPRD, Muhammad Ali, SE.

Nota pengantar LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2023 ini dibacakan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, SP.

Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Ilhamudin mengatakan, rapat paripurna ini berdasarkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan surat Bupati Batanghari perihal penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023.

Ilhamudin juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Batanghari dan undangan yang telah dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2023 ini.

Tampak hadir Anggota DPRD Batanghari, Forkopimda, Asisten Setda Batanghari, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, Camat, Kepala Desa dan Lurah serta undangan lainnya.

(Red)

BATANGHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023, Senin Sore (27/05/2024).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin didampingi Sekwan, M. Ali Ab dan dihadiri Wakil Bupati, H. Bakhtiar, Forkopimda, OPD, Camat, Lurah dan Kades dalam Kabupaten Batanghari.

Adapun delapan fraksi yang menyampaikan yakni, fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PDI dan PKS. Pandangan umum yang disampaikan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023.

(Red)

BATANGHARI – Adanya tunda bayar anggaran tahun 2023 pada beberapa kegiatan yang nialinya capai puluhan milyar, Dewan Perwakilan Rakyat Batanghari (DPRD) meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari memberikan jawaban/tanggapan perihal tersebut. 

Hal itu, diungkapkan oleh Azizah dari Fraksi PAN pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap LKPD tahun anggaran 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakan Azizah, bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemda Batanghari tahun anggaran 2023 yang diserahkan kepada DPRD Batanghari tercatat ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda bayar.

“Besaran tunda pembayaran oleh Pemda mencapai Rp. 52.428.321.099,39. Fraksi PAN berharap Pemda bisa memberikan penjelasan atas terjadinya tunda bayar kegiatan tersebut dan muaranya bisa diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, Fraksi PAN sangat berharap, dalam proses pembahasan antara DPRD dan Pemda atas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang disertai dengan laporan keuangan pemda bisa terjawab,” ungkapnya.

(Red)

BATANGHARI – Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Pandangan Umum Fraksi DPRD pada LKPD tahun 2023, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyinggung terkait kurang maksimalnya capaian target PAD tahun 2023, Senin (27/05/2024). 

Pandangan fraksi yang disampaikan oleh Azizah tersebut menyebutkan, realisasi PAD tahun 2023 hanya Rp. 138.962.723.602,89 atau 68 persen dari target sebesar Rp. 202.608.603.367,62,-. 

“Namun dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebanyak 28,70% atau senilai Rp. 31.823.782.888,25,-,” ujarnya. 

Dalam hal itu, Fraksi PAN berharap agar OPD lingkup Pemda Batanghari yang diberi beban target kontribusi PAD, agar lebih maksimal dalam mengejar pencapaian target PAD.

Lanjut Azizah, belum maksimalnya pencapaian tersebut tertuang dalam dokumen rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 

Dimana pada kategori pajak hanya terealisasi 78,40%, kemudian realisasi pada retribusi daerah hanya mencapai 61,07% dan realisasi pendapatan yang bersumber sumber dari lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan dan hanya mencapai 62,21%. 

“Dengan tidak tercapainya target pajak dan retribusi daerah, Fraksi PAN mendorong pemerintah tidak berpangku tangan. Dan bekerja keras mengejar target PAD yang telah ditentukan sebelumnya, tidak hanya fokus berharap bantuan keuangan dari pusat. Pemda mampu membuat terobosan baru dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,” pungkasnya.

(Red)

BATANGHARI – Adanya aset tetap Pemda Batanghari berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada beberapa pihak yang tidak didukung dengan dokumen/berkas pinjam pakai, menjadi pertanyaan DPRD kepada Pemda Batanghari. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Mardiana yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar saat menyampaikan padangan umum terhadap nota pengantara LKPD tahun 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakanya, tertulis dalam buku audit LKPD bab IV dijelaskan bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun Fraksi Golkar meminta penjelasan pos PAD salah satunya yang bersumber dari aset pemda. 

“Terkait aset tetap , tanah, kami melihat ada daftar tanah yang dipinjam pakaikan pada pihak lain. Dan dalam daftar tanah pinjam pakai dengan pihak lain yang tidak didukung dokumen pinjam pakai, serta daftar tanah pinjam pakai, sewa dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain,” kata dia.

“Kami menemukan daftar yang mencantumkan nama peminjam dari lembaga pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah tanah tanah yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat dihibahkan, dan tidak lagi dikenakan sewa dan KSO?,” sambungnya. 

Ia juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyaraklat Batanghari. 

“Mengingat lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyarakat Batanghari, yang merupakan salah satu visi misi Batanghari Tangguh, mohon penjelasan,” pungkasnya.

(Red)

BATANGHARI,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berikan pandangan umum terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pandangan umum tersebut fraksi Golkar meminta penjelasan tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, dan Catatan Laporan Keuangan.

“Dalam laporan realisasi anggaran yang disampaikan, kami tidak menemukan pos Surplus/devisit anggaran, sedangkan yang kami ketahui selama ini, komponen dalam struktur realisasi anggaran biasanya selain mencantumkan Pendapatan Daerah, Belanja , Pembiayaan, Silva , juga mencantumkan Surplus/devisit,” Kata Mardiana Ketua Fraksi Golkar.

Sementara itu, lanjut Ketua Fraksi Golkar, pihaknya (Anggota Dewan,red) menemukan adanya laporan surplus / devisit dalam Laporan Operasional (LO).Maka dari itu, Anggota DPRD Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah apakah surplus dan devisit Laporan Operasional (LO) tersebut sama dengan surplus/devisit anggaran pada laporan realisasi anggaran.

“Dari buku audit, pada sub penjelasan atas pos pos Laporan operasional, tertulis ada adanya selisih dari beberapa pendapatan, dikarenakan selisih besaran yang ada pada realisasi laporan Operasional dengan besaran pada Laporan Realisasi Anggaran /LRA. Mohon penjelasan,” tutur Mardiana.

Pada kesempatan itu Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Bupati beserta semua satuan kerja perangkat daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin didalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya,” ungkap Mardiana.

(Red)

BATANGHARI – Anggota DPRD Kabupaten Batanghari fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) turut serta menyampaikan pandangan umum terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.

Pandangan umum tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna yang yang diselenggarakan di kantor DPRD Kabupaten Batanghari itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Ilhamuddin.

Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, para anggota DPRD setempat, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Para Camat dan Kades serta para tamu undangan lainnya.

Penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 dari Partai Nasdem itu diwakili oleh Anggota DPRD Marzani.

Dalam penyampaiannya Marzani mengatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2023 belum tercapai.

“Realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar 138.962.723.602 rupiah atau sebesar 68,58 persen, dari target anggaran sebesar 202.608.603.367 rupiah,” katanya.

Maka dari itu, Fraksi Nasdem meminta kepada Bupati dan seluruh stackholder terkait untuk dapat lebih focus lagi didalam mencapai target PAD pada tahun selanjutnya.

“Kami dari fraksi Nasdem meminta kepada saudara Bupati, Wakil Bupati agar PAD ini menjadi salah satu target khusus dan kepada pihak jajaran lainnya agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” Tutur Marzani.

Masih kata Marzani, sebagai salah satu fungsi pengawasan tentunya pahakny akan terus melakukan pengawasan agar PAD Kabupaten Batanghari di tahun berikutnya bisa tercapai.

“Ini adalah harapan kita bersama dan diperkllukan juga kerjasama serta koordinasi yang baik juga didalam mencapai target PAD di tahun berikutnya,” ungkapnya. (Red)

BATANGHARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Patoni Wakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampaikan pandangan umum terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Dikatakan Patoni, dari pandangan umum fraksi PKB Kabupaten Batanghari terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ada beberapa saran yang akan disampaikan. “Kami memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Batanghari beserta jajarannya dalam pengelolaan keuangan daerah selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” katanya.

Lanjut Politisi dari PKB, agar tercipta nya kenyamanan dan keamanan dilokasi destinasi wisata kepada Pemerintah Daerah agar menata kembali para pedagang yang berada dilokasi tersebut. “Kami juga mengapresiasi destinasi wisata yang berada di depan rumah dinas Bupati sampai ke kolam bebean dari hari ke hari semakin meningkat pengunjungnya,” tambah Patoni.

Tak hanya itu saja, Patoni juga memberi tahu adanya jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan di ruas jalan menuju ke arah Kelurahan Sridadi agar dilakukan perbaikan. “Kemudian jalan Kabupaten yang dari arah Perumnas menuju ke Kelurahan Sridadi disitu ada lobang, mungkin 2 sak semen cukup la, mengingat itu jalan Kabupaten jadi harus juga di perhatikan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Fraksi PKB mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kali nya. “Semoga Capaian ini dapat dipertahankan pada tahun – tahun yang akan datang,” ungkapnya.

(Red)

BATANGHARI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.

Apresiasi tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna pandangan umum fraksi – fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.

Dihadapan para tamu undangan, Tarmizi DPRD perwakilan dari fraksi PPP memberikan apresiasi Pemerintah Daerah atas penghargaan gelar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah.

“Kami juga mengucapkan terimakasih karena telah menyusun kemudian menyampaikan laporan nota pengantar rancangan laporan keuangan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” katanya.

Tak hanya itu saja, Fraksi PPP juga memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas perealisasian anggaran secara optimal ditengah beberapa kendala yang dihadapi.

“Kami dari fraksi PPP juga siap mendukung dan mengawal setiap langkah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta siap bersinergi mewujudkan visi perubahan menuju Batanghari Tangguh,” Tambah Tarmizi.

Fraksi PPP juga berharap raihan opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan dan dapat dioptimalkan lagi demi menuju Batanghari Tangguh.

“Untuk saran, pendapat maupun usulan yang mungkin belum disampaikan disini nantinya akan disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PPP dalam rapat pembahasan lainnya,” ungkap Tarmizi.

(Red)

BATANGHARI – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin menyayangkan kejadian beberapa waktu lalu dimana beberapa orang anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang meminta uang dengan memaksa kepada sejumlah pengunjung di Taman Aek Meliuk.

Ia mengatakan bahwa masyarakat SAD juga merupakan bagian dari warga negara yang harus diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pembinaan.

Ilhamudin meminta kepada dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Batanghari untuk dapat melakukan pembinaan dengan cara-cara yang baik kepada masyarakat SAD tersebut.

“Kami berharap khususnya Dinsos harus bertanggung jawab, mereka warga negara kita. Silahkan dilakukan pembinaan,” ujarnya.

Ilhamudin mengatakan bahwa, Pedestrian Aek Meliuk yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari adalah salah satu objek wisata baru yang banyak mengundang pengunjung.

Ia berharap agar pengunjung yang datang dan berkunjung di lokasi-lokasi wisata tersebut dapat meras aman dan nyaman.

“Kita sayangkan sekali, pak bupati sudah membuat taman. Tapi hal yang terjadi. Tolong ini ditindak lanjuti, karena investasi kita terhadap taman itu cukup besar,” ujarnya.

(Red)