Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batang Hari, Bakhtiar, Sp menggelar rapat koordinasi dengan para Penyuluh Pertanian dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Batang Hari, untuk memaksimalkan pertanian, Selasa (23/02/2023).

Wabup Bakhtiar menyebutkan, sektor pertanian harus dikembangkan semaksimal mungkin. Bahkan pengelolaan lahan yang berpotensial juga harus digenjot guna memenuhi kebutuhan pangan daerah.

” Saya juga meminta untuk para penyuluh untuk memberikan data yang lengkap dan akurat tentang berapa jumlah kelompok tani yang ada di Batang Hari. Bahkan apa saja yang dibutuhkan dan tanaman apa saja yang cocok didaerah setempat,” katanya.

Bakhtiar juga menginginkan bagaimana pengembangan komoditi di masing masing bidang pertanian harus dilakukan. Namun penyuluh harus memahami lokasi yang baik untuk pertanian yang akan dikembangkan, mengingat wilayah Batang Hari ini untuk pertanian harus melihat kondisi musim atau cuaca.

”Jadwal tanam pangan di Batang Hari juga sangat perlu melihat kondisi musim atau cuaca, bahkan sarana prasarana yang perlu diperhatikan. Seperti alat Alsintan yang sangat perlu didata mulai dari kelayakan dan kebutuhan harus sesuai,” imbuhnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Batang Hari juga harus bisa mengelola Dana Desanya untuk membantu penyuluh pertanian dalam mengembangkan pertanian.

”Untuk mencapai beberapa program tersebut, penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga perlu dilakukan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri,” ungkap Wabup.

Wabup juga berharap agar pemdes mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan Infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian nantinya.

Acara digelar di Dinas PPP, yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas PPP, Farizal serta staff, penyuluh Pertanian Se-Kabupaten Batanghari, serta para tamu undangan lain-nya. (Red)

Batang Hari, Jambi – PT Nanriang yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di wilayah Kecamatan Muara Tembesi diduga menambang di luar Izin Usaha Tambang (IUP), Selasa (21/02/2023).

Pantauan awak media di lapangan, perusahaan tersebut menambang dekat dengan pemukiman warga, yang berjarak sekitar 50m.

Salah satu warga setempat mengatakan, tidak hanya dekat dengan pemukiman warga, penambangan juga sangat dengan DTA Desa Jebak.

“Dekat sekali dengan DTA kadang itu terlihat anak-anak main disana, bahkan kemarin waktu kegiatan penambangan ada juga anak-anak yang melihat dari atas,” ujarnya.

Ia juga bertanya, apakah memang seperti itu kegiatan usaha tambang dekat sekali dengan pemukiman warga.

“Kalau sekarang terlihat kegiatan tersebut sudah selesai namun tersisa kawah. Takutnya anak-anak akan mandi di sana,” ungkapnya.

Sementara itu pihak perusahaan PT Nanriang belum bisa dikonfirmasi terkait kebenarannya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar SP kunjungi Ladang Padi Kelompok Tani Simpur Rejo Dusun VI Tanjung Mandiri, Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Rabu (15/02/2023).

Menurut Bakhtiar kelompok tani tersebut sudah menjadi contoh keberhasilan visi misi yang telah direncanakannya saat menjadi orang nomor satu di Batang Hari.

“Simpur Rejo tani ini adalah kelompok tani yang memgembangkan Padi Gogo atau Padi Ladang,” kata Wabup Baktiar.

Dikatakan Wabup Bakhtiar, Kelompok Tani Simpur Rejo tersebut merupakan kelompok tani yang sudah beberapa kali mendapatkan bantuan Benih melalui Pemkab Batang Hari untuk menjadi penangkar Padi gogo.

“Alhamdulillah selama Tiga tahun ini nampaknya kelompok tani ini terus berkembang dan tahun (2023) ini tidak lagi dibantukan oleh Pemerintah karena dia sudah mandiri, hari inilah buktinya seperti yang kita lihat dan pada tahun ini wilayah ladangnya berkembang menjadi 82 Haktar dari yang sebelumnya hanya ada 25 Haktar,” jelas Wabup Bakhtiar.

“Artinya, dari awalnya hanya 25 Haktar yang dibantukan oleh Pemerintah Batang Hari, kini berkembang menjadi seluas 82 Haktar Padi yang sudah di tanam yang kita sebut sudah jadi mandiri,dan hasil padi yang ada itu kita sebut menjadi Benih Sebar namanya” lanjut Wabup.

Kemudian Wabup Bakhtiar yang kesehariannya dipanggil dengan sebutan Muk Bakhtiar juga menyampaikan, dengan adanya penangkaran Padi Gogo yang dikelolah oleh Kelompok Tani Simpur Rejo, dirinya berujar disaat Masyarakat khususnya di Batang Hari membutuhkan benih Padi, Masyarakat Batang Hari bisa langsung melakukan komunikasi dengan kelompok Tani Simpur Rejo.

“Jadi kalau ada Petani yang lain, Petani yang berada diwilayah Kabupaten Batang Hari bisa menggunakan atau mengambil, membeli di Petani Penangkar Padi Gogo yang ada di Simpur Rejo ini. Karema kita selaku Pemerintah di sini hanya membantu pemberdayaan Petani yang punya lahan di Simpur Rejo ini. Karena lahan ini masuk kawasan kemaren sudah kita perdayakan” imbuhnya.

“Berarti Tiga Visi Misi yang kita rancang dalam Batang Hari Tangguh secara langsung sudah kita realisasikan. Yaitu Pendidikan sudah kita selesaikan, Kesehatan kita selesaikan pemberdayaan kepada Masyarakat, Petani dan ketahanan pangan sudah kita kerjakan. Insya Allah di Tahun 2023 ini juga akan kita kembangkan Kedelei dan Jagung,” demikian Wabup.

Sebagai Ketua kelompok Tani, Rimbayadi memaparkan jika luas Ladang Padi yang dikelolah oleh kelompok Tani Simpur Rejo dengan jumlah Luasan 82 Haktar itu dikerjakan oleh sebanyak 60 KK Petani. Dan dari 82 Haktar tersebut, adapun wilayah tanam padi dilakukan dengan lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan tanamnya selama Satu tahu sekali.

“Dengan mandirinya kami saat ini, kami juga berharap Pemerintah Batang Hari bisa pertama, Perhatian kepada Kelompok Tani kami, yang Kedua ketika produksi kami agak lumayan bisa meningkat terus, kami berharap bantuan pemerintalah untuk membantu pemasaran. Jadi kalau kami-kami inilah mencari pemasaran sendiri itukan bahasanya kan susah, terus harapan yang ketiganya itu ya akses jalanlah. Jika sarana jalan dibantu pemerintah ada supaya hasil produksi petani ini bisa sesuai yang diharapkan untuk masyarakatnya,” pungkasnya.

Batang Hari, Jambi – Banyak program dari pemerintah untuk masyarakat miskin, Bupati Batang Hari meminta seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk update data kemiskinan di wilayahnya masing-masing, Kamis (09/02/2023).

Dari data tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief juga meminta untuk segera menyerahkannya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Batang Hari.

“Tolong kepada kepala desa dan lurah data masyarakat kita yang kurang mampu di update. Setelah itu, serahkan datanya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Batanghari,” katanya saat bertemu dengan pimpinan Baznas di ruang Pola Kantor Bupati.

Menurutnya, data jumlah masyarakat miskin ini sangat penting sekali. Karena dengan data tersebut, banyak program yang bisa diperbuat oleh pemerintah.

“Jadi tolong di data dari yang paling miskin nomor 1 hingga berikutnya. Data itu berguna untuk membuat prioritas penerima bantuan,” imbuhnya.

Untuk yang paling mudah, data tersebut diserahkan ke Baznas agar masyarakat yang kurang mampu ini bisa mendapatkan bantuan. Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan untuk meningkatkan potensi zakat.

“Kami harapkan semua bisa bersinergi dengan baznas. Setelah data diterima baznas, kita coba memaksimalkan potensi zakat,” tutupnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Terlihat wujud perubahan nyata Kabupaten Batang Hari pada masa kepemimpinan Fadhil-Bakhtiar, anggota DPRD M Amin Z beri apresiasi karena sudah memperlihatkan hasil kerja yang sudah dijanjikan pada masa kampanye saat pilkada, Rabu (11/01/2023).

M Amin menilai, walaupun masih terhitung dua tahun jabatan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari ini mampu merealisasikan hampir 90 persen visi misi Batanghari Tangguh, hal ini dapat kita lihat dan rasakan perubahan nyata sudah terjadi di wajah Kota Muara Bulian.

“Setiap hari terlihat masyarakat dari berbagai tempat tinggal berkumpul memadati lokasi wisata baru dalam bentuk taman yang merupakan hasil pembangunan pada tahun 2022. Hal ini bertambah semarak dengan adanya lampu-lampu hias di beberapa tugu, jembatan dan kolam rumah dinas bupati,” ucapnya.

Lanjutnya, pembangunan yang dilakukan pasangan ini tidak hanya menyentuh kawasan kota, Pembangunan juga menyasar ke setiap desa dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.

“Terhitung sejak tahun 2022 sudah 120,75 KM jalan yang sudah di bangun oleh Fadhil-Bakhtiar, ini meliputi jalan penghubung antar desa sebagai penopang mobilitas perekonomian Desa,” jelasnya.

Anggota dewan Fraksi Partai Golkar ini menilai semangat membangun Bupati Batang Hari sangat luar biasa. Bahkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan saat ini Bupati mampu mengambil keputusan strategis dengan melakukan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan

“Langkah strategis yang dilakukan Fadhil dengan melakukan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan harus kita dukung, dan saya siap untuk mengawal program unggulan Bupati Batanghari sampai tahun 2024, Karno gawe ko nampak wujudnyo,” tegas Amin.

Selain itu, jika memang ada kendala di lapangan saat proses pembangunan, itu merupakan hal lumrah yang sering terjadi. Namun, ia meminta agar dinas-dinas terkait segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan

“Kalaupun ada kendala di lapangan kita minta dinas teknis segera mengambil langkah-langkah preventif untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan ini segera dinikmati masyarakat,” tutupnya.

Batang Hari, Jambi – Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2022 hingga bulan November dari dinas Perhubungan mencapai 59,88% dari target.

Dengan rincian seperti, Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan target Rp. 156.360.000,00 yang tercapai Rp. 141.257.000,00 (90,34%).

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan target Rp. 25.000.000,00 yang tercapai Rp. 20.250.000,00 (81,00%).

Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum dengan target Rp. 2.750.000.000,00 yang tercapai Rp. 1.652.230.000,00 (60,08%).

Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dengan target Rp. 46.050.000,00 yang tercapai Rp. 23.671.000,00 (51,40%).

Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan target Rp. 350.605.000,00 yang tercapai Rp. 155.268.000,00 (44,29%).

Kepala Bakeuda melalui Kabid Penagihan dan Administrasi Pendapatan dan Retribusi Daerah mengatakan, total keseluruhan dari target dari Dinas Perhubungan TA 2022 sebesar Rp. 3.328.015.000,00 sampai dengan November tercapai Rp. 1.992.676.000,00 (59,88%). (Red)

Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan dana CSR dari perusahaan batu bara melalui Kementerian ESDM senilai Rp 30 miliar yang akan digunakan untuk perbaikan jalan rusak, namun yang diterima hanya Rp. 9 Miliar, Selasa (13/12/2022).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Ia mengatakan, dari jumlah yang diajukan, Pemerintah Provinsi Jambi hanya mendapatkan alokasi dana CSR dari perusahaan batu bara melalui Kementerian ESDM sebesar Rp 9 miliar.

“Dana ini nantinya akan digunakan untuk melakukan perbaikan jalan rusak yang ada di Provinsi Jambi,” imbuhnya.

Dari alokasi Rp 9 miliar, menurut Sudirman akan dipilah-pilih lokasi-lokasi mana yang masih ada kerusakan, karena kemarin dari BPJN juga sudah melakukan perbaikan.

Mengenai alokasi dana CSR yang jauh di bawah nilai yang diajukan Pemprov, Sudirman menyebutkan karena terbatasnya waktu yang hanya di periode Oktober dan November.

“Kemarin kan kita ajukan untuk empat belas titik perbaikan jalan rusak, nanti kita lihat apakah dananya akan diberikan ke kita, dan kita yang lakukan perbaikan, atau langsung dikelola oleh Kementerian ESDM,” jelasnya.

Diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi mengajukan dana CSR ke Kementerian ESDM untuk diteruskan kepada perusahaan pemegang IUP Batu Bara yang ada di Provinsi Jambi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan bahwa pihak skema pengajuan CSR ini dibagi menjadi dalam dua tahap, untuk tahun ini dan tahun 2023 mendatang.

“Untuk tahun ini, kita fokus untuk mengajukan anggaran CSR kepada Kementerian ESDM untuk pendukung infrastruktur seperti rambu-rambu jalan dan kantong parkir, jumlahnya sekitar Rp 5 miliar lebih dan itu domainnya dari Dinas Perhubungan,”  kata Sudirman pada Senin, 21 Oktober 2022 lalu.

Dijelaskan Sudirman, untuk tahun ini juga pihaknya mengajukan anggaran CSR sebesar Rp 30 Miliar untuk perbaikan jalan Provinsi.

“Dalam periode ini juga, kita ajukan dana CSR untuk perbaikan infrastruktur jalan Provinsi itu sebesar Rp 30 Miliar lebih itu dan masuk dalam domainnya Dinas PU, itu kita ajukan untuk periode November dan Desember tahun ini,” tambahnya.

Sementara untuk tahun 2023 mendatang, dijelaskan Sekda bahwa pihaknya pihaknya akan mengajukan CSR sebesar Rp 600 Miliar lebih.

“Dari Rp 600 Miliar lebih ini kita ajukan untuk perbaikan jalan nasional dan provinsi di 14 titik yang ada, dari Sarolangun sampai ke Pelabuhan Talangduku,” katanya.

Menurutnya, dana Rp 600 Miliar ini nantinya diperuntukan untuk perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 93 Kilometer.

“Untuk perusahaan mana saja yang harus membayar CSR itu masuk domainnya Kementerian ESDM, nanti mereka yang akan menentukan perusahaan mana saja yang terlibat,” pungkasnya. (Red)

Sumber: jambiindependent.disway.id

Suaralugas.com – Harga batubara per-November menurun dibanding bulan juni, namun lebih meningkat jika dibanding Januari 2022, Selasa (06/12/2022).

Dilansir dari tabel harga mineral dan batubara acuan minerba.esdm.go.id pada bulan November harga batubara 308.2 USD/ton, dengan perbandingan 1 dolar Amerika Serikat Rp. 15.636,05., totalnya Rp. 4.819.030,61.,/ton.

Pada Januari 2022, harga batubara 158.5 USD/ton, dan meningkat pada Juni 2022 mencapai 323.91 USD/ton.

Berbeda dengan harga batubara di pasar ICE Newcastle, dilansir dari CNBC Indonesia pada perdagangan Senin (05/12/2022) harga pasir hitam mencapai 400.0 USD/ton. Harganya menguat hingga 1,88% dibanding pada Januari. (Red)

Batang Hari, Jambi – Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kerap kali dilakukan oleh perusahaan menjadi sorotan aktivis di Batang Hari, dimana anggota DPRD sendiri mengatakan mana ada perusahaan yang jujur, menjadi sorotan aktivis Usman Yusup, Rabu (30/11/2022).

Dilansir dari bulian.id, salah satu anggota DPRD Batang Hari fraksi Golkar Sirojudin menyikapi issu BPHTB.

Ia menceritakan, Sebelumnya perusahaan yang ada di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Asian Agri ini merupakan PT. SJL. Namun berkisar di tahun 2017 hingga 2018, terjadi Takeover antara PT. SJL ke Asian Agri.

“PT.SJL dialihkan, diambil alih oleh perusahaan Asian agri. Itu yang saya pertanyakan, ada tidak BPHTB peralihan, atau hanya permainan orang itu. Ganti nama, ganti ini itu, biasalah kalau masalah takeover ini tidak pernah jujur perusahaan di Kabupaten Batanghari ini mana ada yang jujur,” sesalnya.

Disebutkan Sirojudin, alasan perusahaan biasanya masih satu manajemen, padahal jelas SJL tidak berkenaan dengan Asian Agri.

“Ini perlu dipertanyakan ke Bakeuda ada tidak pembayaran BPHTB peralihan itu? Sepengetahuan saya tidak ada,” tegasnya.

Menyikapi komentar salah seorang anggota DPRD kabupaten Batang Hari Sirojudin dari fraksi Golkar yang sudah duduk selama tiga periode, Usman Yusup menggelengkan kepalanya.

“Heran saya seorang anggota Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat, orang yang suara dan pendapatnya didengar oleh pemerintah karena mewakili rakyat kenapa ketika tau dengan masalah ini tidak segera mengambil tindakan,” ucap Usman sambil menggelengkan kepala.

Ia menambahkan, “Seharusnya pihak DPRD memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait untuk mempertanyakan masalah tersebut, kalau perlu DPRD bentuk Pansus PAD agar lebih mudah mengusut dan mengawasi sumber sumber PAD.” (Red)

Batang Hari, Jambi – Izin lokasi PT. Secona Persada (SP) dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Batang Hari Nomor 460/143 Tanggal 26 Maret 2003 menyatakan Surat keputusan Izin lokasi yang diberikan kepada PT. Secona Persada telah Batal Demi hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan perolehan tanah di lokasi tersebut, Selasa (29/11/2022).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Novery, S.E mengatakan, perusahaan PT SP sudah memiliki izin lagi sejak tahun 2020.

“Awalnya PT Secona Persada pada tahun seribu sembilan ratusan saya lupa tahunnya, itu sudah mengantongi izin lokasi sekitar 8.000 h. Ternyata ketika mereka lambat mengerjakannya lahan mereka habis dirambah oleh masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, konon ceritanya sampai saat ini sebagian besar sudah dikuasai oleh pihak-pihak perusahaan lain seperti PT PAT, PT SJL.

“Setelah kami inventalisir pengukuran dari BPN ternyata yang bisa dikuasai oleh PT SP didalam Kabupaten Batang Hari hanya seluas 851 h. Dengan luas itulah telah diselesaikan oleh PT Secona untuk izinnya,” kata Novery.

Sekarang izin mereka sudah lengkap. Terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang belum mengantongi izin, Novery berpendapat itu tidak benar.

“Mereka sudah memiliki izin seluas 851 h, sejak 2020. Terkait dengan surat BPN tahun 2003 itu PT Secona Persada menolak, dan mereka melakukan pengukuran ulang, pengukuran itulah yang tinggal 851 h yang menjadi hak milik Secona untuk diurus izinnya,” jelasnya.

“Setelah kami dalami ternyata PT Secona Persada telah melakukan penanaman yang telah terlaksana tiga tahap,” tutupnya. (Red)