Batang Hari, Jambi – Aktivitas pengeboran minyak ilegal di Senami Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti segera, Selasa (28/11/2023).

Dalam video yang diunggah oleh masyarakat sekitar, terlihat minyak sedang menyembur ke atas diduga merupakan hasil dari aktivitas ilegal Drilling.

Berdasarkan informasi sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, aktivitas ilegal ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, ada 3 titik sumur yang baru beraktivitas yang terletak di bor delapan Rt 11.

Untuk itu, sumber berharap agar aparat penegak hukum Batang Hari untuk terus lebih mengoptimalkan strategi dalam melakukan penangkapan pelaku Ilegal Drilling dan menindak tegas bagi pelaku karena sudah merugikan negara.

Dapat diketahui, Bagi Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). (Red)

Batang Hari, Jambi – Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi kembali melakukan penahan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek milik Badan Usaha Milik Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV, Selasa (21/11/2023).

Muhammad Lukber Liantama, S.H., M.H., Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi mengatakan, penetapan tersangka atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan Pipanisasi (PAMSIMAS) TA 2021 BUMDES Maju Bersama Desa Terentang Baru.

“Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari Nomor: 02 / L.5.11.7 / Fd.1/11/2023 tanggal 21 November 2023 telah melakukan rangkaian kegiatan penyidikan terhadap perkara tersebut,” ucapnya.

“Potensi kerugian negara sejumlah kurang lebih Rp. 204. 297. 880,- (dua ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah),” tambahnya.

Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi, menurut Lukber, telah memperoleh alat bukti dan barang bukti yang membuat terang tindak pidana.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah menetapkan 1 (satu) orang Tersangka, dengan inisial JM selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Nomor: B-885/L.5.11.7/Fd.1/11/2023 tanggal 21 November 2023, dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print-01/L.5.11.7/Fd.1/11 /2023 Tanggal 21 November 2023,” jelasnya.

JM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subs. Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lukber menuturkan, JM sendiri merupakan pelaksana teknis proyek Pipanisasi dan juga salah satu ASN di Provinsi Jambi yang berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah Menengah Atas Kabupaten Batang Hari.

“Saudara JM dilakukan penahanan di Lapas Kelas II B Muara Bulian. Penahan tersangka berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,” imbuhnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Seorang pria paruh baya yang diduga ingin mencuri uang milik warga Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian, tertangkap basah pemilik Rumah Toko (Ruko) saat berada di dalam kamar, Sabtu (11/11/2023).

Terlihat seorang pria paruh baya tersebut terikat di tiang rumah dan dikelilingi oleh warga setempat.

Pemilik rumah Dawani mengaku bertabrakan dengan pelaku saat mau masuk ke dalam kamarnya.

“Tadi saya bertabrakan dengan pelaku saat mau masuk ke kamar, dan sempat berjolak-jolakan. Keadaan toko sedang terbuka, dan saya sedang duduk di teras. Pelaku masuk lewat belakang,” ucapnya.

“Diduga pelaku hendak mengincar uang yang ada di dalam kamar, karena uang pecahan kecil sudah berserakan,” ucap Dawani.

Dawani nekat mengejar pelaku yang hendak kabur, dan tertangkap jauh dari belakang rumah.

“Beruntung pelaku sempat ketahuan dan tertangkap basah saat melancarkan aksinya,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Desa Simpang Terusan, Suryadi, saat berada di lokasi kejadian mengatakan, Bhabinkamtibmas sudah dihubungi dan sedang menunggu sampai di tempat.

Informasi yang didapat dari warga sekitar, pria yang belum diketahui namanya tersebut merupakan warga Terusan (bukan simpang terusan) dan baru saja keluar dari penjara. (Red)

Jambi – Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jambi, Aji Setiawan menjadi korban penggelapan oleh seorang Pria, satu unit motor bermerek Honda Genio dengan nomor polisi BH 2955 IQ lenyap dibawa kabur, Selasa (31/10/2023).

Aji mengatakan, seorang pria terduga yang menggelapkan motor miliknya merupakan tetangga yang mengontrak rumah dekat dengan kontrakannya di Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi.

“Namanya Feri Irawan, dia meminjam motor saya untuk fotokopi namun sampai saat ini ditunggu-tunggu tidak kunjung mengembalikan motor,” ucapnya.

Atas kejadian tersebut dirinya telah melapor ke Polisi Sektor terdekat, dengan nomor laporan: STPP/152/IX/Res.1.8/2023 pada 20 September 2023.

Ia berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporannya.

“Saya berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan ini, karena motor tersebut merupakan kendaraan untuk saya kuliah,” harapnya. (Red)

Pekanbaru, Riau – Diduga Showroom Tam Mobilindo di Jl Kubang Raya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diduga menipu dan menggelapkan sejumlah uang tanda jadi (DP) pembeli, Rabu (25/10/2023).

Salah satu pembeli Chairul warga Jambi, mengaku telah membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 100 Juta kepada Tam pemilik Show room Mobilindo untuk membeli satu unit Truck FUSO 220 PS.

“Pemilik show room meminta saya membayar tanda jadi untuk unit Truck FUSO 220 PS tahun 2013 yang sudah saya cek kemarin,” ucapnya.

Chairul menceritakan, alasan dari pemilik Tam Mobilindo bahwa uangnya sebagai tanda jadi unit tersebut agar tidak terjual ke orang lain.

“Katanya Tam Mobilindo pemilik Unit minta DP, lalu saya kasih. Namun, setelah dilakukan cek fisik oleh pihak leasing, Unitnya berbeda dari apa yang sudah kami cek sebelumnya,” tuturnya kecewa.

Setelah di telepon, Tam malah menyebutkan kalau pemilik Unit tersebut merajuk dan tidak jadi menjual mobilnya.

Tam Mobilindo malah mengarahkan ke Unit Truck Fuso 220 PS tahun 2014.

“Ini ada Unit yang lain, sudah ready, pokoknya Abang tenang saja, tidak perlu Abang cek unit,” kata Hairul mengulangi ucapan Tam Mobilindo.

Setelah ia cek unit yang diarahkan oleh Tam Mobilindo, ternyata belum ready.

“Unit 2014 itu belum ready, pas kita cek ternyata banyak lagi PR dari mobil tersebut. Berbeda jauh dengan Unit 2013 yang sudah dicek sebelumnya,” ungkapnya.

Mengenai kejadian itu, Tam Mobilindo membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut.

Lagi dan lagi, Chairul kecewa, ternyata Tam Mobilindo tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya.

“Katanya akan mengembalikan setelah pencairan dari leasing Multindo, tapi jelas sudah cair, masih saja ada alasan yang diberikan,” tuturnya.

Sementara, Tam Mobilindo tidak menjawab saat dikonfirmasi. (Red)

Batang Hari, Jambi – Kisruh mengenai serikat buruh Pengurus Komisariat (PK) Federasi Hukatan, hingga saat ini belum menemukan titik terang. Meskipun, telah dilakukan upaya secara kekeluargaan oleh Kasat Reskrim Polres Batang Hari, Kamis (17/08/2023).

Upaya menghalang-halangi semakin jelas terlihat dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Batang Hari.

Pertama, pihak Dinaskerin tidak memahami bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Usin dan Mahmud di atas materai. Dengan pernyataan bahwa tidak pernah menjadi anggota serikat SPTN dan juga tidak pernah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Hari.

Melalui surat itu, memiliki hukum yang tetap dan dapat menjadi pertanggungjawaban oleh yang bersangkutan.

Namun, pihak Disnakerin masih saja meminta Usin dan Mahmud untuk membuat surat pemutusan kerja sama.

Yang lebih mengherankan lagi, Usin dan Mahmud tidak merasa pernah mengajukan pencatatan melalui SPTN. Mereka juga bisa melihat surat pengajuan pencatatan melalui SPTN yang ada di Disnakerin.

Saat mediasi di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Batang Hari, Disnakerin mengaku bahwa mereka sudah tercatat dalam naungan SPTN.

Sementara, SPTN tidak pernah hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh Usin dan Mahmud.

Hal itu diungkapkan oleh Usin dan Mahmud kepada media ini. Dengan kronologis tersebut, mereka berdua merasa dihalang-halangi untuk berserikat.

“Kami merasa dihalang-halangi, dugaan kami sudah termasuk dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Ia menambahkan, “Dalam pasal tersebut berbunyi, Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun Dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak Pidana kejahatan,” tegasnya.

Mereka menilai, ini upaya untuk menjegal kami bekerja sama dengan Perusahaan yang selama ini sudah terjalin.

“Sesuai dengan mediasi di Polres lalu bahwa, perusahaan akan melakukan kerja sama kepada serikat yang ditunjuk oleh Disnakerin. Namun, serikat kami dijegal sehingga tidak kunjung dicatat.”

“Kalaulah memang kami tercatat sebagai SPTN, kenapa Disnakerin diam tidak memberitahu. Ini lucu, dan tidak masuk akal,” ucapnya dengan heran. (Red)

Batang Hari, Jambi – Peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan M Nur (30) meninggal dunia terjadi di RT 06 desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Minggu (13/08/2023).

Korban M Nur (30) sempat dilarikan ke Rumah Sakit bahkan informasi yang didapat, korban sempat menyebutkan nama pelaku yang telah menusukkan pisau ke tubuhnya, yang akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi.

Korban ditemukan warga dekat Masjid pinggir sungai RT 02 desa Rantau Puri dengan tubuh telah bersimbah darah, langsung dilarikan ke rumah sakit HAMBA Muara Bulian.

Ada beberapa tusukan pisau di tubuh korban yaitu di bagian dada kanan ada dua(2) tusukan juga ada di bagian punggung yang menurut hasil pemeriksaan dokter bagian dada menembus ke bagian paru-paru korban MN.

Menurut keterangan dari istri korban Reni andini, Pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 berkisar pukul 18.00 WIB suaminya pamit keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor tanpa memberi tahu mau ke mana suaminya pergi.

“Sekitar pukul 20.00 WIB saya dihubungi oleh sepupu saya baidillah yang tinggal di RT 03 desa Rantau Puri telah mengatakan suami saya telah di tujah orang, sekarang sudah di Rumah Sakit,” ucapnya

Begitu mengetahui hal tersebut Reni langsung menuju ke rumah sakit hamba Muara Bulian untuk memastikan keadaan suaminya.

Istri korban mengetahui asal dugaan awal peristiwa ini. Menurut Reni, suaminya pernah ada permasalahan hutang uang sebesar Rp 500.000 dengan terduga pelaku, namun suami saya hanya bisa membayar Rp 200.000 (nunggak).

Berdasarkan informasi dari warga sekitar TKP yang enggan menyebutkan namanya, bahwa ada yang melihat kejadian tersebut. Dugaan pelakunya adalah OKT dan adiknya yang bernama DO warga pendatang yang bekerja di pabrik wilayah desa Rantau Puri.

Atas peristiwa ini Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Piet Yardi, S.E., M.H., mengimbau kepada terduga pelaku agar secepatnya menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pihak Kepolisian tetap akan memburu pelaku sampai ditemukan. Jika nanti pelaku bisa menyerahkan diri maka tidak akan pernah nanti kami sakiti atau dilukai dan akan kita tindak sesuai dengan hukum pidana yang berlaku sesuai perbuatannya,” tegas Kasat Reskrim. (Red)

Batang Hari, Jambi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari, menyurati pihak Inspektorat setempat terkait soal dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) mantan Kepala Desa (Kades) Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Tahun 2018-2022, Kamis (27/07/2023).

Dimana, dugaan Tipikor tersebut terhadap pembangunan-pembangunan di Desa Sungai Lingkar dengan menggunakan Dana Desa (DD) di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Heriyanto selaku pelapor. Ia mengatakan, pihak Kejari Batang Hari sudah menyurati pihak inspektorat untuk menindaklanjuti pengaduan dugaan Tipikor di Pemerintahan Desa Sungai Lingkar.

“Ya, surat dan berkas pengaduan tersebut diserahkan pada tanggal 12 Juli lalu, dengan nomor B- 1496/ L.5. 11/ Fs. 1/ 7/ 2023,” katanya.

Ia menambahkan, di dalam surat tersebut, Kejari juga meminta sebagaimana nota kesepahaman antara kementerian dalam negeri republik indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Indonesia Nomor 100. 4.7/ 437/ SJ, Nomor 1 Tahun 2023, nomor NK/1/ I/ 2023 tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

“APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan dan pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan ini disampaikan kepada inspektorat untuk penanganan terkait laporan pengaduan tersebut dan hasilnya minta di koordinasi dengan Kejari,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, surat dan berkas pengaduan dugaan ini juga langsung di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Batang Hari, Muhammad Zubair, Jaksa Madya.

“Proses di Inspektorat ini akan terus kita pantau dan kita kawal. Dan saya meyakini bahwa dugaan ini benar, bahwa dana desa yang di kelola oleh mantan kades ini lebih kurang ratusan juta bahkan miliaran diduga diselewengkan,” jelasnya.

Menurut dia, tidak hanya mantan kades saja, akan tetapi sekretaris desa pada pemerintahannya juga diduduki oleh anak kandungnya sendiri dan terkait persoalan jabatan ini juga terjadi dugaan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) di Pemerintahan Desa Sungai Lingkar.

Sementara itu, seorang warga Desa Sungai Lingkar, yang enggan namanya disebut juga siap menjadi saksi dan memberikan bukti dugaan Tipikor pada penggunaan DD tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 lalu.

“Nanti akan kita siapkan saksi dan juga buktinya bang, jangan takut. Kami menduga anggaran desa ini dikelolah tidak transparan dan tidak pernah melibatkan pihak BPD,” tandasnya. (Tim)

Batang Hari, Jambi – Dilatarbelakangi oleh kesadaran sendiri, dari saksi korban dan tersangka yang meminta untuk difasilitasi dalam melaksanakan perdamaian tanpa syarat apa pun dan paksaan dari siapapun, Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari (Cabjari) di Muara Tembesi melaksanakan pemberian Restorative Justice (RJ), Kamis (20/07/2023).

Kacabjari Batang Hari di Muara Tembesi M. Lukber Liantama, S.H., M.H., mengatakan, pemberian RJ merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari Bakti Adhyaksa ke 63 dan juga persetujuan pimpinan.

“Restorative Justice untuk tersangka Junardi alias Lek Jeret bin tukiran yang melanggar pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana berdasarkan surat ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif NOMOR : TAP- 558/L.5.11.7/Eoh.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023,” paparnya.

Upaya perdamaian ini, menurut Lukber, berdasarkan keadilan restoratif yang juga dilatarbelakangi untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.

“Menghindari adanya pembalasan, memulihkan keharmonisan kembali di lingkungan keluarga,” tambahnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan Restorative Justice ini merupakan wujud dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai pemegang Asas Dominus Litis dalam penanganan suatu perkara. (Red)

Batang Hari, Jambi – Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Batang Hari di Muara Tembesi sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi penjualan tanah payo pucat kaki di Desa Mersam Kecamatan Mersam, Rabu (05/07/2023).

Kacabjari, M Lukber Liantama, S.H., M.H., mengatakan bahwa dugaan tersebut tetap dalam tahap penyelidikan.

“Sudah memanggil 30 orang untuk klarifikasi namun yang datang hanya 8 orang yakni, lima pemilik sporadik, satu mantan kades, dan dua tokoh masyarakat. Sedangkan kades, sekdes dan ketua RT 20 yang dekat lokasi payo, sudah dua kali pemanggilan tidak hadir,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Hari ini sudah ada upaya dari kami selaku penyidik untuk menjemput bola, dengan mengundang sepuluh orang untuk klarifikasi ke kantor Kecamatan. Namun, tidak hadir dan tidak tahu kenapa, karena tidak ada konfirmasi balik.”

Dugaan sementara, Lukber mengatakan, diperkirakan lahan tersebut milik negara yang dijual dengan luas sekitar 500 hektare dan transaksinya sudah terlaksana.

“Kenapa tanah negara, karena lahan itu belum sama sekali melekat suatu hak dan nama yang dibuatkan sporadik mengakui bahwa sebelumnya tidak pernah mengusahakan tanah tersebut,” papar Lukber.

Saat ini, Lukber bersama pihak BPN sudah turun ke lokasi untuk memastikan titik koordinat tanah payo pucat kaki.

“Di lokasi tersebut sepertinya sudah ada aktivitas. Namun, belum pasti apakah di titik payo yang sudah diperjualbelikan atau di luar,” tuturnya.

Dalam hal ini, Lukber menuturkan, masih mencari apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Jika, hal tersebut naik ke tingkat penyidikan maka akan ada upaya paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak lupa, Lukber meminta doa kepada masyarakat agar penyelidikan ini berjalan dengan lancar dan baik.

“Semoga berjalan lancar dan baik. Kami akan tetap profesional dalam menjalankan tugas,” ucapnya. (Red)