Nasional – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN RI) Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., dalam pemusnahan barang bukti narkotika menyampaikan beberapa kutipan untuk negara, Selasa (02/04) lalu.

Dikuti dari laman resmi Twitter @infobnn, Marthinus mengatakan, negara tidak boleh kalah terhadap narkotika. Negara harus hadir di tengah upaya sindikat-sindikat narkotika ini mencari keuntungan dalam mengedarkan Narkotika secara gelap.

“Sebagai insan yang diciptakan sempurna, manusia tidak boleh dikotori, dicacati, dicemari oleh zat-zat adiktif berbahaya yang merusak moral, mental, fisik dan juga kesehatan,” ucapnya.

Ia menegaskan, “Bentuk perlawanan kita adalah dengan mengatakan tidak kepada narkoba, untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dan menciptakan generasi emas yang kita cita-citakan di tahun 2045.” (Red)

Nasional – Malang nasib seorang siswa SMK, inisial YN (17) di Kabupaten Nias Selatan meninggal dunia diduga usai menderita sakit akibat dianiaya kepala sekolahnya berinisial SZ. Orang tua YN pun telah melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Polres Nias Selatan.

Yantria Telaumbanua, selaku ibu korban mengadukan dugaan penganiayaan itu ke Polres Nias Selatan, Kamis, 11 April 2024. Hal itu ditandai dengan laporan nomor: STTLP/B/50/IV/2024/SPKT/Polres Nias Selatan/Polda Sumut.

Di dalam laporan tersebut, dijelaskan mulanya pada Selasa (26/3), Yantria mendapat kabar dari saksi inisial IJ bahwa YN sedang sakit di rumah, di Desa Hilisaoto.

Yantria mendatangi anak pertamanya itu dan memberikan pengobatan. Lalu, pada Jumat (29/3), YN mengungkapkan kepalanya sakit karena dipukul SZ.

Pemukulan itu terjadi pada Sabtu (23/3) sekitar pukul 09.00 WIB di sekolahnya. Alhasil, pelapor bersama keluarganya memberitahu ke pihak sekolah agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Akan tetapi, SZ merasa tidak bersalah dan tidak mau bertanggungjawab. Seiring berjalannya waktu, YN menjalani perawatan di RS Thomsen Gunungsitoli. Lalu, Yantria pun melaporkan kejadian itu ke Polres Nias Selatan.

Dikutip dari detikSumut yang mengkonfirmasi kejadian itu lebih rinci kepada ayah YN, Sekhezatulo Ndruru. Namun, keluarga YN masih berduka karena korban telah meninggal dunia, Senin (15/4) malam.

“Ini almarhum, anak kita, mau dibawa lagi ke Gunungsitoli untuk diautopsi,” kata Sekhezatulo kepada detikSumut, Selasa (16/4) malam.

Di lain pihak, Kapolres Nias Selatan AKBP Boney Wahyu Wicaksono membenarkan keluarga YN telah membuat laporan soal dugaan penganiayaan tersebut.

“Saat ini proses hukumnya sedang berjalan,” kata Boney kepada detikSumut.

Ia menyampaikan belum ada penetapan tersangka. Dirinya pun enggan mengungkapkan apakah SZ sudah diperiksa atau tidak.

“Waduh, tidak boleh sampai sejauh itu. Karena itu sudah masuk ke ranah penyidikan kita. Nanti kalau saya kasih tahu, membuka informasi,” ujarnya saat ditanya apakah SZ sudah diperiksa atau tidak.

Meski begitu, Boney menegaskan proses penyelidikan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari pemeriksaan saksi, olah TKP, serta lainnya.

“Belum (ada penetapan tersangka). Kan di tahap itu ada dari penerimaan laporan, kemudian melaksanakan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, begitu,” tutupnya. (Red)

Sumber: detik.com

Nasional – Nasib malang menimpa seorang anak perempuan yang masih berusia 9 tahun menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya, inisial MY (46), di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kini, pelaku telah ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut.

“Pada Jumat (5/4), ibunya inisial FA (35) sedang berada di rumah. Tiba-tiba anak laki-lakinya memberi tahu, ayahnya sedang mencabuli korban yang merupakan kakaknya,” terang Kapolres Sibolga AKBP Achmad Fauzy, Rabu (10/4/2024).

Achmad mengatakan kejadian ini terungkap saat adik laki-laki korban mengadukan tindakan tidak senonoh ayahnya ke ibunya berinisial FA. FA pun mengecek kejadian itu benar atau tidaknya. Merasa keberatan, FA membuat laporan di Polres Sibolga agar suaminya diproses hukum.

Petugas melakukan penyelidikan dan pelaku berhasil ditangkap saat berada di rumah adik iparnya pada Selasa (9/4). Saat ditemukan urine, pelaku melakukan tes urine dan positif narkoba.

“Jadi ini pelakunya positif narkoba jenis ganja dan mengaku telah mencabuli anak. Kini, pelaku telah ditahan dan akan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Sumber: detik.com/Sumut/

Nasional – Petugas KPPS saat ini menjadi viral, lantaran kerja sehari dibayar hingga 1 Juta Rupiah. Sehingga banyak konten kreator yang membuat parodi/vidio lucu tentang petugas KPPS.

Ternyata petugas KPPS bertaruh nyawa dalam menjalankan tugas, pasalnya banyak yang gugur saat bertugas dalam pemilu 2024, Minggu (18/02/2024).

Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat peningkatan jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal dunia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 18.00 WIB, jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia mencapai 57 jiwa.

“Angka kematian mencapai 57,” kata Siti Nadia Tarmizi.

Data itu mengalami peningkatkan pada Kamis (15/2/2024) ketika 18 petugas dilaporkan meninggal dunia dalam sehari.

Mengacu pada data yang dihimpun Kemenkes, petugas yang paling banyak memakan korban jiwa adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berikut rincian petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia per Sabtu (17/2/2024): Petugas KPPS: 29 orang meninggal dunia Petugas Linmas (Perlindungan masyarakat) 10 orang meninggal dunia Petugas saksi: 9 orang meninggal dunia Petugas: 6 orang meninggal dunia Petugas Panitia pemungutan suara (PPS): 2 orang meninggal dunia Petugas Bawaslu: 1 orang meninggal dunia.

Sebaran petugas pemilu yang meninggal dunia Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, Minggu (18/2/2024), jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia paling banyak berada di wilayah Jawa Barat, yakni 13 orang. Di Jawa Timur, 12 petugas dilaporkan meninggal dunia dan 11 orang di Jawa Tengah. Berikut sebaran petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia:

Sumatera Utara: 2 kasus Riau: 1 kasus Sumatera Barat: 1 kasus Sumatera Selatan: 2 kasus Banten: 2 kasus DKI Jakarta: 6 kasus Jawa Barat: 13 kasus Jawa Tengah: 11 kasus Daerah Istimewa Yogyakarta: 1 kasus Jawa Timur: 12 kasus Kalimantan Barat: 2 kasus Kalimantan Timur:1 kasus Sulawesi Selatan: 2 kasus Sulawesi Utara: 1 kasus.

Penyebab petugas KPPS meninggal dunia Penyebab kematian puluhan petugas Pemilu 2024 itu dikaitkan dengan penyakit kronis, seperti jantung dan kecelakaan.

Berikut rincian penyebab kematian petugas Pemilu 2024:

Penyakit jantung: 13 korban Meninggal saat sampai di rumah sakit: 11 korban

Kecelakaan: 8 korban.

Acute Respiratory (ARDS): 5 korban.

Hipertensi: 5 korban.

Penyakit serebrovaskular: 4 korban.

Kegagalan multi organ: 2 korban.

Septic shock: 2 korban.

Sesak napas: 1 korban.

Asma: 1 korban.

Diabetes Melitus: 1 korban.

Sementara 4 korban jiwa lainnya masih dikonfirmasi penyebab kematiannya.

KPU siapkan santunan bagi petugas Pemilu yang meninggal Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan santunan bagi petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu.

“Iya, disiapkan santunan,” kata Hasyim, dilansir dari Antara. Santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Adapun besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Mengacu pada aturan tersebut, besaran santunan petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia adalah Rp 36 juta. Selain mendapat santunan, KPU juga memberikan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta. (Red)

Nasional – Paparkan 36 Program Batang Hari Tangguh, Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief meraih penghargaan kategori ‘The Best Leader in Economic Development’ pada acara Malam Inagurasi Indonesia Visionary Leader (IVL) 2023, di MNC Conference Hall, iNews Tower, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/11/2023).

Penghargaan ini diraih setelah melewati proses penilaian dan penjurian yang cukup panjang oleh beberapa juri. Prosesnya sudah dimulai sejak bulan Juni 2023. Pada tanggal 22 Juni 2023, Bupati Batang Hari melakukan presentasi 36 Program Batang Hari Tangguh di hadapan para panelis/juri.

Adapun para panelis yang melaksanakan uji kompetensi Kepala Daerah adalah Dr.L.Saydiman, S.STP, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Sekretariat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri) Prof. Dr. Budi Frensidy, SE,M.Kom (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) dan Ir. Andi Ilham Said, MSOM, P.hd. (Ketua Pembina Indonesia Institute for corporate Directorship)

Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang juga untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Kepada Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief kepada dua belas Kepala Daerah pada Tahun 2023 ini dengan tema ‘Pemimpin Sebagai Penjaga Resiliensi Ekonomi’.

Muhammad Fadhil Arief mengungkapkan, kebanggaannya karena proses panjang penilaian terhadap kinerja dan pelaksanaan visi Batang Hari Tangguh berbuah manis. Dia menjelaskan bahwa proses penilaiannya cukup panjang. Kami diminta menyampaikan Visi dan Misi Daerah, ada presentasi, ada pendalaman, ada pengujian dari berbagai pakar yang ditunjuk MNC Group.

“Kita bangga karena proses untuk sampai dimalam ini lumayan panjang. Penilaiannya sudah sejak bulan Juni 2023 Kami harus mempresentasikan gagasan dan visi daerah di depan para pakar. Dan Alhamdulillah kerja keras kita membuahkan pengakuan dari Tingkat Nasional”.

Fadhil dinilai cukup visioner dengan konsep peningkatan ekonomi masyarakat, di mana salah satunya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 sebesar 4.85 persen meroket naik menjadi 12.27 persen pada saat ini.

Selanjutnya Fadhil menambahkan, penghargaan yang diterima dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Batang Hari yang telah ikut membantu membangun, menjaga dengan mendukung program dan visi misi Batang Hari Tangguh. (*)

Pekanbaru, Riau – Diduga Showroom Tam Mobilindo di Jl Kubang Raya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diduga menipu dan menggelapkan sejumlah uang tanda jadi (DP) pembeli, Rabu (25/10/2023).

Salah satu pembeli Chairul warga Jambi, mengaku telah membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 100 Juta kepada Tam pemilik Show room Mobilindo untuk membeli satu unit Truck FUSO 220 PS.

“Pemilik show room meminta saya membayar tanda jadi untuk unit Truck FUSO 220 PS tahun 2013 yang sudah saya cek kemarin,” ucapnya.

Chairul menceritakan, alasan dari pemilik Tam Mobilindo bahwa uangnya sebagai tanda jadi unit tersebut agar tidak terjual ke orang lain.

“Katanya Tam Mobilindo pemilik Unit minta DP, lalu saya kasih. Namun, setelah dilakukan cek fisik oleh pihak leasing, Unitnya berbeda dari apa yang sudah kami cek sebelumnya,” tuturnya kecewa.

Setelah di telepon, Tam malah menyebutkan kalau pemilik Unit tersebut merajuk dan tidak jadi menjual mobilnya.

Tam Mobilindo malah mengarahkan ke Unit Truck Fuso 220 PS tahun 2014.

“Ini ada Unit yang lain, sudah ready, pokoknya Abang tenang saja, tidak perlu Abang cek unit,” kata Hairul mengulangi ucapan Tam Mobilindo.

Setelah ia cek unit yang diarahkan oleh Tam Mobilindo, ternyata belum ready.

“Unit 2014 itu belum ready, pas kita cek ternyata banyak lagi PR dari mobil tersebut. Berbeda jauh dengan Unit 2013 yang sudah dicek sebelumnya,” ungkapnya.

Mengenai kejadian itu, Tam Mobilindo membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut.

Lagi dan lagi, Chairul kecewa, ternyata Tam Mobilindo tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya.

“Katanya akan mengembalikan setelah pencairan dari leasing Multindo, tapi jelas sudah cair, masih saja ada alasan yang diberikan,” tuturnya.

Sementara, Tam Mobilindo tidak menjawab saat dikonfirmasi. (Red)

Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang tersangka dan menahan 9 orang terkait kasus korupsi pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2022, Jakarta, Kamis (15/06/2023).

Dikutip dari Twitter @KPK_RI, para tersangka diduga memanipulasi rencana dan menerima pembayaran Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai ketentuan. Akibatnya jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1,3 M menjadi Rp29 M, atau terjadi selisih sebesar Rp27,6 M.

Perkara ini bermula dari adanya realisasi pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian ESDM pada tahun 2020-2022.

Para tersangka diduga memanipulasi rencana dan menerima pembayaran Tunjangan Kinerja dengan melakukan:

Pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, dimana PAG meminta kepada LFS agar dana dilakukan pengkondisian dengan istilah ‘Dana diolah untuk kita-kita dan aman’. Selanjutnya, menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan.

Sepuluh orang tersebut: PAG (Subbagian Perbendaharaan / PFPSPM), NHS (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK), LFS (Staf PPK), A (Bendahara Pengeluaran), CHP (Bendahara Pengeluaran), HP (PKK), BA (Operator Surat Perintah Membayar / SPM), H (Penguji Tagihan), ORA (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai / PPABP), MFV (Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi).

KPK menahan 9 orang tersangka, satu tersangka A masih menjalani pemeriksaan kesehatan lebih dahulu.

Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalian sebesar Rp5,7 Miliar dan logam mulia 45 gram, sebagai salah satu upaya optimalisasi asset recovery hasil korupsi yang dinikmati pelaku pada perkara dimaksud.

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat serta Kementerian/Lembaga terkait yang telah mendukung proses penanganan perkara ini. KPK berkomitmen untuk mengembangkan perkara ini hingga tuntas, demi keadilan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (Red)

Opini, suaralugas.com, oleh Randy Pratama, S.Pd – Sebelumnya penulis mengucapkan selamat hari buruh yang jatuh pada 1 Mei, sebagai hari perayaan perjuangan seluruh pekerja atau buruh yang ada di tanah air tercinta Indonesia.

Bertahun-tahun kita memperingati hari buruh, apakah buruh sudah sejahtera? Ataukah hanya buruh yang berada di pusat kota yang merasakan sejahtera, karena dekat dengan pusat pemerintahan sehingga pengawasan terhadap tenaga kerja bisa ketat.

Berbanding terbalik dengan buruh yang berada di pelosok negeri ini. Karena untuk bersuara pun mereka takut. Akhirnya mereka ditekan sehingga berfikir hanya untuk mencari makan, tanpa memperdulikan hak-hak yang seharusnya mereka dapat.

Hak-hak buruh yang seringkali tidak terpenuhi diantaranya, jam kerja, upah lembur, tunjangan hari raya, keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan jaminan kesehatan yang masih ada tidak terpenuhi.

Penulis bermaksud tidak menuduh salah satu perusahaan ataupun menyamakan satu dengan yang lainnya, namun ada beberapa perusahaan yang masih membangkang.

Bahkan, masih ada juga yang menerapkan kerja paksa, dengan memberikan doktrin, ‘Disini hanya untuk pekerja yang kuat jika tidak kuat silahkan berhenti, masih banyak orang yang mau bekerja di sini. Kalau putera daerah tidak kuat bekerja maka jangan salah kan kami (pihak management perusahaan) mendatangkan pekerja dari luar’.

Itulah salah satu doktrin yang seringkali terdengar.

Sehingga ketika buruh ingin bersuara maka siap-siap untuk kehilangan pekerjaannya. Sedangkan pemerintah tidak memiliki solusi atas hal itu. Terpaksa mereka menjadi pekerja paksa seperti zaman penjajahan.

Meskipun buruh bersuara kepada awak media atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan menyembunyikan identitas narasumber, aduan tersebut tidaklah berlaku. Karena pengawas ketenagakerjaan meminta identitas narasumber (buruh) yang bersangkutan.

Tentunya aduan itu bagaikan angin yang berlalu.

Seharusnya pengawas ketenagakerjaan bekerja sama dengan media atau LSM selalu kontrol sosial untuk menegakkan aturan sekaligus melindungi nasib buruh yang tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Jika tidak, maka negeri ini bukan dijajah oleh negara lain, tapi dijajah investor.

Nasional – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Inpres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas); Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Menteri Keuangan (Menkeu); Menteri Dalam Negeri serta para gubernur, bupati, dan wali kota.

Adapun instruksi yang diberikan adalah untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:

Pertama, melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya;

Kedua, melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah dan membantu meningkatkan kemantapan jalan, utamanya di sekitar kawasan industri strategis, antara lain Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh serta jalan daerah dengan kondisi yang belum mantap.

Ketiga, melaksanakan pembangunan jalan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melakukan pelebaran jalan untuk mengantisipasi kemacetan.

Keempat, merencanakan dan menyediakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.

Kelima, mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.

Selain itu, melalui Inpres 3/2023 ini Presiden Jokowi juga memberikan instruksi khusus. Salah satunya kepada Menteri PUPR yang, antara lain, diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait; melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas; serta melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Mendagri, antara lain, diinstruksikan untuk memberikan sosialisasi kepada gubernur dan bupati/wali kota mengenai pelaksanaan kebijakan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sedangkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, Presiden menginstruksikan untuk menyediakan dukungan program dan anggaran dalam rangka menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; menyediakan dukungan lahan siap bangun dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; serta mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dari Menteri PUPR.

Sumber: https://setkab.go.id/

Opini Suaralugas.com oleh Islah Bahrawi – Korupsi, Radikalisme dan Separatisme, semuanya adalah penyakit kronis suatu bangsa. Terlebih lagi bagi negara besar dan majemuk seperti Indonesia. Tiga hal tersebut adalah skala prioritas untuk ditanggulangi bangsa Indonesia hari ini dan semuanya ada dalam komitmen dasar Prof. Dr. Mahfud MD.

Pak @mohmahfudmd pernah bekerja sebagai anggota legislatif, yudikatif dan hari ini sebagai eksekutif. Lengkap. Dan semua pekerjaan itu ditekuni dengan komitmen kejujuran dan keilmuan. Putra Madura ini menjalankan tugas apa adanya dan mengalir sesuai kemampuannya.

Pak Mahfud tak pernah punya keinginan untuk menyerang siapapun karena dia telah memenangkan pertempuran melawan dirinya sendiri. “Probi homines praesentiam veritatis numquam timent”, orang jujur tak akan pernah gentar atas hadirnya kebenaran.

Dalam banyak perkara pak Mahfud selalu membangkang dari kejahatan yang hampir disepakati. Dia muncul ketika rasionalitas berpikir suatu kejadian terasa dilanggar, dan dia akan mendobrak semua itu dengan suara lantang. Bahkan pak Mahfud tidak segan untuk berdiri sendirian di sudut sempit, melawan kebohongan yang dinyanyikan seisi ruang dengan orkestrasi memukau.

“Cogito ergo sum”; aku berfikir maka aku ada, kata Descartes. Pak Mahfud bukan penyidik perkara, atau ahli forensik yang harus datang ke TKP untuk mengukur bias pantul peluru yg telah ditembakkan. Bukan itu. Dia hanya perlu duduk untuk berfikir, dan lantas akan berdiri melawan jika ada yang mencoba-coba untuk meringkus kebenaran.

Suatu waktu saya bertemu dengan pak Mahfud di Tegalrejo, di kediaman Kyai Yusuf Chudlori. “Kebenaran itu harus jauh melebihi kepentingan politik, beyond of politics”, katanya. “Makanya jangan pernah hitung-hitungan untuk menyuarakan kebenaran di tengah ruang politik, karena kesepakatan politik itu seharusnya tunduk, setunduk-tunduknya kepada kebenaran,” tegasnya lagi.

Sumber: Twitter @islah_bahrawi