Suaralugas.com Nasional – Hadi Tjahjanto Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) membeberkan beragam modus yang digunakan mafia tanah untuk melakukan aksinya di Indonesia, Jakarta Selasa (16/08/2022).

Dilansir dari cnnindonesia.com Hadi mengatakan, dalam melakukan kejahatan, para pelaku memanfaatkan oknum aparat baik dari ATR BPN, PPAT, maupun aparat desa, dengan cara memalsukan dokumen atas hak.

Menurutnya, Para mafia tanah melibatkan oknum Kementerian ATR dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Modus lainnya adalah memalsukan kependudukan, mencari legalitas di pengadilan, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, dan jual beli tanah yang tidak dikuasai secara fisik. Kemudian, penggelapan dan penipuan korporasi serta pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah.

“Dari beberapa modus itu memang ada yang sudah bisa saya urai, kemudian saya selesaikan di lapangan. Namun, juga perlu mendapat perhatian dari kita semua,” ucapnya.

Ia menceritakan salah satu contoh kasus mafia tanah terjadi di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dalam kasus itu, terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yang membuat pemilik tanah yang sah kehilangan haknya.

Sementara pemilik tanah yang tidak sah memiliki sertifikat tanah yang seharusnya tidak di tanah tersebut.

“Setelah saya urai, memang ada keterlibatan aparat di sana. Saat ini sedang proses untuk mengembalikan pemulihan hak konsumen tanpa melukai,” ujar Hadi.

Hadi mengatakan kasus mafia tanah dapat menghambat pembangunan dan membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia.

“Melihat kenyataan di lapangan seperti ini, bisa jadi mereka (investor) bakal cabut karena permasalahan tanah di Indonesia masih menjadi kendala untuk mengembangkan bisnis,” ujarnya.

Ditambahkannya, “laporan mafia tanah paling banyak berasal dari tiga wilayah, yaitu Riau, Sumatra Utara, dan Jambi. Namun, Hadi mengapresiasi DPRD Jambi yang menginisasi pembentukan panitia khusus untuk menangani masalah mafia tanah.” (Red)

Berita ini sudah tayang di cnnindonesia.com

Batang Hari, Jambi – Jelang menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, Kecamatan Muara Tembesi melaksanakan kegiatan kegiatan gerak jalan yang dikoordinatori Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) khususnya Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Muara Tembesi yang diikuti oleh siswa-siswi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Ormas se-kecamatan, Senin (15/08/2022).

Pelepasan peserta gerak jalan oleh Pemerintah Kecamatan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Muara Tembesi didampingi Kasi Pemerintahan Edi Purwanto, S.P., di SMAN 2 Batang Hari menuju SDN No 25/I Kelurahan Kampung Baru.

Edi Purwanto, S.P., mengatakan, momen ini memulai kembali kegiatan kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI yang sudah hampir tiga tahun kegiatan ini fakum yang dikarenakan pandemi covid 19.

“Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini persiapannya sangatlah singkat, sehingga pelaksanaan ini di rasakan kurang maksimal. Untuk tahun tahun yang akan datang kegiatan  kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan HUT RI ini akan dibicarakan jauh jauh hari sehingga diharapkan kegiatan ini dapat maksimal.”

Mewakili pemerintah Kecamatan Muara Tembesi Edi mengucapkan, terima kasi kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini khususnya semua guru.

“Terimakasih kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini khususnya semua guru dalam Kecamatan Muara Tembesi khususnya kelompok kerja guru olah raga sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali,” tutupnya. (Red)

Suaralugas.com Nasional – Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan agar seluruh komponen bangsa bersiap menghadapi kondisi dunia yang semakin tidak menentu pada 2023 mendatang, Jakarta Selasa (09/08/2022).

Khususnya dalam menghadapi harga komoditas yang tinggi, normalisasi kebijakan moneter negara maju yang agresif, konflik Rusia-Ukraina serta kemungkinan terjadinya ketegangan baru di Taiwan. Situasi dunia telah masuk ‘lampu kuning’.

Sebagaimana juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD beberapa hari lalu, bahwa menurut prediksi IMF dan World Bank, akan ada 66 negara yang ambruk ekonominya akibat perang dan krisis pangan.

“Menurut survei Bloomberg, tingkat risiko resesi Indonesia memang kecil, hanya 3 persen. Jauh lebih kecil dibandingkan berbagai negara besar dunia lainnya, seperti Amerika 40 persen, Selandia Baru 33 persen, Korea Selatan 25 persen, Jepang 25 persen, maupun China 20 persen. Namun antisipasi terhadap potensi krisis ekonomi global tetap perlu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga kita bisa mengantisipasi sejak dini berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujar Bamsoet di Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai gambaran, Amerika Serikat telah mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 9,1 persen pada Juni 2022, level tertinggi sejak 1980-an. Angka tersebut jauh di atas target inflasi di level 2 persen. Selain kondisi internal di Amerika, ketidakpastian geopolitik global seperti masih berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina, hingga potensi munculnya ketegangan baru di Taiwan, juga berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

“Kondisi dunia yang semakin dihadapi perubahan iklim juga turut memperluas kebijakan proteksionisme, terutama di sektor pangan dan energi. Mengantisipasinya, kita harus segera mengintensifkan pertanian di dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung kepada impor. Misalnya, meningkatkan luas tanam sorgum di dalam negeri sebagai pengganti gandum ekspor,” jelas Bamsoet

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, kita juga harus mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia.

Proyeksi Energy Information Administration (EIA) pada awal April 2022 lalu memperkirakan harga minyak mentah Brent untuk keseluruhan di tahun 2022 bisa mencapai 98 dollar AS per barel, jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar USD 63 per barel.

Secara blak blakan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan beban subsidi untuk BBM, Pertalite, solar, dan LPG sudah mencapai Rp 502 triliun.

“Jika kenaikan harga minyak dunia semakin tinggi, kemampuan fiskal kita yang sudah cukup terbatas untuk menyediakan tambahan subsidi guna meredam potensi inflasi, menjadi semakin berat,” ucapnya.

“Mengantisipasinya, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan skema pemberian subsidi energi. Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang,” pungkas Bamsoet. (*)

Suaralugas.com Nasional – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak melonjak hingga 100 persen. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memang dalam kondisi darurat kekerasan seksual, Jakarta Rabu (03/08/2022).

Permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual kurun empat tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada 2018, terdapat 305 permohonan dan meningkat menjadi 359 pada 2019. Meskipun permohonan sempat turun pada 2020 dengan angka 245, namun angka permohonan kembali melonjak tajam pada 2021 dengan angka 486 permohonan.

Dari angka permohonan tersebut, status hukum pemohon didominasi dengan status saksi korban (212 orang), kemudian saksi dan pelapor. Berdasarkan gender, pemohon kasus kekerasan seksual didominasi oleh perempuan sebanyak 370, sedangkan 116 sisanya adalah laki-laki. Dari segi usia, anak-anak menyumbang angka permohonan cukup siginifikan yakni 234, meskipun korban berusia dewasa masih menjadi pemohon terbanyak (252).

Permohonan yang masuk berasal dari 27 provinsi yang melingkupi 104 kota. Permohonan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 100 permohonan, diikuti oleh DKI Jakarta (83); Sumatera Utara (37); Jawa Tengah (35); dan Lampung (28).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa data LPSK tersebut menjelaskan beberapa hal.

Pertama, kasus kekerasan seksual di Indonesia masih jadi ancaman serius bahkan meningkat setiap tahunnya.

Kedua, masyarakat khususnya korban sudah sadar akan haknya dan mengetahui dimana tempat memohonkan perlindungan.

Dan terakhir data tersebut menunjukan bahwa LPSK sudah mendapat kepercayaan dari khalayak.

Hasto menambahkan, berdasarkan data LPSK, sebanyak 172 korban kekerasan seksual merupakan anak dalam fase sekolah di SMP dan SMA. Hal tersebut bahwa usia sekolah menengah paling rentan menjadi korban kekerasan seksual.

“Namun demikian, pemohon yang berasal dari usia sekolah dasar dan pra sekolah juga cukup tinggi” ujar Hasto.

Hasto mencatat hal menarik terkait profil pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Perilaku perbuatan keji ini paling banyak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh para korban, sebanyak 34% pelaku merupakan teman korban; 24% keluarga; 20% dari lingkungan terdekat; 9% pendidik. Namun begitu, terdapat beberapa pelaku yang merupakan tokoh masyarakat/agama serta pejabat di instansi pemerintahan.

“Salah satu faktor penyebab terjadinya banyak kasus kekerasan seksual adalah adanya relasi yang timpang antara pelaku dan korban, bisa antara guru dan murid, atasan dengan pegawai dibawahnya, orang tua dan anak dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain menerima permohonan, pada 2021 LPSK telah memberikan sebanyak 1.099 program perlindungan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual dan anak yang telah ditetapkan menjadi terlindung. Para terlindung LPSK paling banyak mengakses program pemenuhan hak prosedural (500 terlindung), Rehabilitasi psikologis (236), Restitusi (189), Rehabilitasi Psikososial (76) serta program lainnya.

LPSK mencatat, pada 2021 terdapat 27 terlindung penyandang disabilitas yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Mereka terdiri dari disabilitas rungu wicara (6), disabilitas intelektual (20), dan disabilitas wicara (1).

“Banyak penyandang disabilitas tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk dalam memahami bahasa isyarat,” kata Hasto.

Hasto lebih lanjut menjelaskan, jumlah perlindungan yang diberikan LPSK pada 2021 meningkat dengan jumlah 547 terlindung dibanding tahun sebelumnya dengan angka 533 terlindung. Peningkatan jumlah ini tidak lepas sinergi yang terjalin antara LPSK dengan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan lainnya” tandasnya. (**)

Suaralugas.com Nasional – Infotek Lemdiklat Polri latih personel satdik wajib mahir dalam multimedia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas humas satdik, Selasa (02/08/2022).

Pelatihan dibuka pada Selasa (2/8) dan ditutup Jumat (5/8/2022) di Hotel Grand Whiz Poins Simatupang, Cilandak Jakarta.

Karo Jianbang Lemdiklat Polri Brigjen Pol Drs. Raden Purwadi, S.H, mewakili Kalemdiklat Polri, membuka kegiatan Pelatihan Multimedia.

Pada pembukaan tersebut Karo Jianbang menjelaskan Lemdiklat Polri dalam rangka transparansi proses pendidikan dan pelatihan, Polri membutuhkan personel yang berkualitas dan cakap dalam mengelola informasi.

“Selain membutuhkan peralatan yang maksimal, juga dibutuhkan personel yang professional di bidangnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, bagi masyarakat,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kabag Infotek Lemdiklat Polri Kombes Pol Subiantoro, S.H.  S.I.K., M.Si., mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dari para humas Satdik yang ada di Lemdiklat Polri.

“Harapannya bagi seluruh Humas Satdik yang memegang media wajib mahir dan terampil dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini serta manajemen media untuk mendukung kepercayaan publik terhadap polri sekaligus juga dukungan Lemdiklat Polri terhadap Program Prioritas Kapolri untuk menciptakan SDM Polri yang unggul,” katanya.

Salah satu narasumber dalam pelatihan tersebut, Kombes Pol Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., Kabag Pensat Divisi Humas Polri mengutip pernyataan dari Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M..

Humas Polri bukan hanya sebagai juru bicara, Humas bukan sebagai corong daripada lembaga ini, tapi kita bagian daripada representasi dari lembaga ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ter up-to-date, terpercaya, dan ter-legitimasi.

Secara teknis Hendra menyampaikan pelatihan bagaimana memilih diksi untuk membuat judul suatu berita dan narasi berita, serta memberikan gambaran tantangan Humas Polri di era digital dan di era percepatan arus informasi serta bagaimana menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Tak hanya itu, beberapa narasumber lainnya yang memberikan materi seperti Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., Heri Setianto, Ardhy Candra Edwinsyah, Awan Tupo, dll.

“Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang memang ahli dan mumpuni pada bidangnya, harapannya dengan terselenggaranya kegiatan ini mampu menghasilkan SDM Lemdiklat Polri yang terampil dalam mengemas sebuah informasi untuk pelaksanaan tugas, sebagai pengemban fungsi penyajian informasi Lemdiklat Polri” pungkas Narasumber lainnya. (Red)