Jambi – Satu unit mobil tangki milik PT Putra Mauli Energi dengan nomor polisi BH 8219 LA terbakar, menghebohkan warga Bagan Pete, Kota Jambi, Kami (20/11/2025).

Mobil tangki berwarna biru–putih itu terbakar di dalam sebuah bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang.

Terpantau, api sempat membesar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang datang tak lama setelah laporan masuk.

Pasca pemadaman, lokasi kejadian langsung dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Proses identifikasi serta olah tempat kejadian perkara (TKP) masih berlangsung hingga malam hari.

Kapolsek Kota Baru, AKP Jimi Fernando, menyampaikan bahwa kendaraan tersebut mobil transportir dengan nama PT Putra Mauli Energi. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah bangunan tempat mobil itu terbakar adalah gudang atau lokasi operasional perusahaan.

“Dari hasil penyidikan, tim masih melakukan identifikasi. Kita belum bisa pastikan ini gudang atau tempat transportir tersebut beraktivitas. Di area kebakaran juga belum ditemukan adanya BBM,” ujarnya.

AKP Jimi menambahkan, untuk dugaan korban jiwa maupun kondisi lain di sekitar lokasi, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam peristiwa tersebut, dilaporkan satu orang ditemukan tewas dengan kondisi terbakar. Identitas korban sedang ditelusuri oleh pihak kepolisian.

Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, dan proses penyelidikan terus dilakukan.

Sementara, beredar sebuah video di TikTok milik akun @wartapembaruan Jambi menyebutkan bahwa lokasi yang terbakar tersebut diduga merupakan gudang penyimpangan minyak ilegal milik ritonga.

(Red)

Jambi – Penunjukan AKBP Mat Sanusi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi telah memicu sorotan tajam dari publik. Pasalnya, jabatan strategis di dunia olahraga ini diemban oleh seorang perwira aktif Kepolisian Republik Indonesia, yang secara hukum diduga melanggar undang-undang, Sabtu (05/07/2025).

Polda Jambi telah mengetahui informasi ini dan akan menyerahkan penanganannya kepada bidang khusus di internal Polri, seperti Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda).

“Kalau nanti ini sudah didalami dan memang ada pelanggaran terhadap yang bersangkutan, nanti mereka yang akan melakukan investigasinya,” ujar Kompol M. Amin Nasution, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi.

Sementara itu, seorang AKBP yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa sebagai perwira Polri aktif, ia akan memberikan sumbangsih terhadap dunia olahraga tanpa harus menjadi ketua.

“Di kepolisian sudah jelas aturannya, di internal kami tidak boleh menduduki jabatan di luar institusi kecuali ada penugasan khusus dari atasan,” ujarnya.

Menurut Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Masyarakat mempertanyakan apakah tindakan AKBP Mat Sanusi telah memenuhi ketentuan hukum.

Perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa konsideran yang mendasari pembentukan undang-undang ini, antara lain:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang kekuasaan negara dan peran kepolisian.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang pemisahan antara TNI dan Polri.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang peran TNI dan Polri.

Dalam hal ini, jika ada peraturan lain yang ingin menganulir Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka peraturan tersebut harus memiliki kedudukan yang setara atau lebih tinggi dari undang-undang, seperti:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang.

Jika tidak ada peraturan yang lebih tinggi atau setara yang menganulir Pasal 28 ayat (3), maka pasal ini tetap berlaku sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kapolda Jambi terkait polemik anggota yang merangkap jabatan tersebut. Publik berharap agar prinsip profesionalisme dan supremasi hukum tetap ditegakkan, bukan dikompromikan atas nama prestasi atau kepentingan individu. (Red)

Jambi – Aksi unjuk rasa jilid II Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi (UIN STS) di Kantor Gubernur Jambi sempat ricuh, Kamis (26/06/2025).

Massa aksi sempat menerobos barikade pengaman di pintu masuk sehingga terjadi aksi dorong-dorong dengan petugas.

Alhasil, mahasiswa dan polisi mengalami luka. Informasi yang dihimpun, peserta aksi Abel Gaesca Sandya langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara Jambi.

Jajaran Ditintelkam Polda Jambi dan Polresta Jambi langsung menjenguk mahasiswa yang mengalami luka akibat bentrok dengan petugas.

Diruang rawat inap Edelweis 8 RS Bhayangkara, Wakapolresta Jambi dan Kasubdit Sosbud Ditintelkam Polda Jambi  langsung bertemu dengan orang tua Abel Gaesca. Pertemuan kedua belah pihak penuh dengan suasana keakraban.

“Kami berharap, permasalahan ini diselesaikan dengan baik,” ujar orang tua Gaesca dihadapan Wakapolresta Jambi, Kasubdit Sosbud AKBP Ali Sadikin, dan Kasat Intelkam Polresta Jambi.

Sebagaimana diketahui, Aksi unjuk rasa Jilid II Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi (UIN STS) di Kantor Gubernur Jambi menyampaikan beberapa tuntutan.

Diantaranya, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran daerah.

Menuntut percepatan penyelesaian Proyek Multiyears yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas dan meminta perhatian khusus terhadap realisasi pembangunan jalur khusus angkutan Batu Bara yang aman berkelanjutan.

Selanjutnya, mendorong penyelesaian persoalan lingkungan hidup yang berdampak luas bagi masyarakat.

Menuntut penanganan serius terhadap permasalahan internal di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, baik dari sisi manajerial maupun pelayanan publik. (Red)

Jakarta – Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) melalui Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si. bersama-sama Sekretaris Jenderal Telly Nathalia menyatakan sikap tegas terhadap oknum orang yang mengaku sebagai ketua umum IWO dan setiap pihak yang mengaku sebagai pengurus IWO yang dilakukan dengan cara-cara ilegal.

PP IWO menilai tindakan mereka di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sama sekali tidak mempunyai dasar kewenangan dan legitimasi yang sah, atau dengan kata lain bersifat ilegal dan bertentangan dengan hukum.

Mereka mengaku sebagai wartawan media online dan bagian dari IWO, namun dalam beraksi dan berkegiatan sejatinya bukan bagian dan sesuai dengan aturan organisasi IWO.

IWO sebagai sebuah organisasi profesi, memiliki legalitas hukum atas nama Perkumpulan Wartawan Online di Ditjen AHU, Kementerian Hukum, serta telah diterbitkan sertifikat merek atas nama nama Ikatan Wartawan Online yang menetapkan logo yang telah digunakan oleh organisasi selama kurang lebih 13 tahun sejak pendirian organisasi oleh Ditjen KI pada April 2025, memperkuat legalitas organisasi di bawah Ketua Umum Dwi Christianto.

Sejauh ini, PP IWO mencatat terdapat tindakan oknum orang yang mengaku sebagai ketua umum, maupun pihak yang mengaku pengurus di sejumlah wilayah dan daerah, sebagai berikut:

1. Seorang oknum mengaku sebagai ketua umum IWO, dengan membuat pernyataan dan pemberitaan yang kerap mengkritik satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Wilayah (PW) di Sumatera Utara, padahal IWO belum membentuk kembali kepengurusan di provinsi tersebut.

3. Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Wilayah (PW) di Sulawesi Selatan, padahal IWO belum membentuk kembali kepengurusan di provinsi tersebut.

4. Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Wilayah (PW) di Lampung, meski IWO telah memiliki kepengurusan di provinsi tersebut yang diketuai Edi Arsadad.

5. Pihak yang mengaku sebagai Pengurus Daerah (PD) di Kota Batam, padahal IWO telah memiliki kepengurusan di kota tersebut yang diketuai Roni Romahorbo.

Atas adanya tindakan yang mengatasnamakan IWO dari oknum orang dan/atau pihak tertentu yang dilakukan secara ilegal, Ketua Umum IWO Dwi Christianto meminta oknum dan/atau semua pihak tersebut untuk tidak mengaku-aku sebagai bagian dari organisasi profesi wartawan media online ini.

“Kami menuntut seorang oknum atau pihak tersebut agar tidak lagi mengaku sebagai bagian dari IWO, karena mereka bukan bagian organisasi kami. Mereka juga tidak terdaftar pada kepengurusan tingkat mana pun di IWO,” ungkap Ketua Umum IWO Dwi Christianto melalui keterangan pers tertulis di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.

Menurut Dwi tindakan seorang oknum dan/atau para pihak tersebut merusak nama baik dan marwah IWO dan dapat mengakibatkan kerugian semua pihak, karena pernyataan dan tindakan mereka berpotensi pada pelanggaran hukum. Sehingga dengan tetap menjunjung rasa hormat dan menjaga semua kondusif, maka PP IWO menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, secara tegas kami nyatakan organisai IWO tetap utuh dan solid.

2. Hak Merek nama: ‘Ikatan Wartawan Online’ (IWO) beserta logo, telah resmi didaftarkan Perkumpulan Wartawan Online oleh Dwi Christianto sebagai ketua umum dan terdaftar oleh kementerian hukum, c.q. Ditjen Kekayaan Intelektual dan tercatat dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di lama: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/, pada tanggal 30 Maret 2025.

3. Bahwa kepengurusan organisasi PP IWO tetap melekat secara sah, sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang tertera pada Adminstrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum, dengan nomor AHU-0001476.AH.01.08.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Wartawan Online, tertanggal 24 Oktober 2023.

4. Bahwa ada beberapa pihak atau oknum yang mengaku, menyatakan dan/atau mengatasnamakan sebagai ketua/pengurus IWO, yang notabene adalah pihak luar — sama sekali bukan bagian dari pengurus dan/atau jajaran kami.

5. Kami anggap pernyataan dan tindakan mereka sebagai ilegal atau tidak sah, karena sebagai berikut:

a. Dasar pembentukan dan perolehan mandat jabatan dan kewenangan adalah ilegal dan sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Karena tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ada dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan organusasi (PO) IWO.

b. Bahwa pihak luar tersebut, bahkan bukan merupakan perangkat atau bagian dari pengurus organisasi kami.

c. Mereka semata-mata pihak luar yang mengganggu dan mendompleng organisasi kami, atau dengan kata lain bersifat wadah organisasi liar.

6. Yang terjadi saat ini adalah ada segelintir orang (oknum) atau pihak yang tanpa dasar dan kewenanganya melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dan melawan hukum dan bahkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan kami. Mereka telah menciptakan isu dan menyebarkan informasi secara terus-menerus, melakukan tindakan bersifat agitasi di luar organisasi IWO.

“Atas fakta tersebut demgan ini kami bersikap tegas, sebagai klarifikasi resmi yang kami tujukan kepada seluruh jajaran intansi, kementerian, pemerintahan baik tingkat pusat atau daerah, serta pihak-pihak lain atau swasta yang bersifat non pemerintahan,” tegas Dwi Christianto.

Mengenai Ikatan Wartawan Online (IWO), Dwi Christianto menjelaskan setiap pihak dapat mengunjungi website resmi IWO: https://iwopusat.or.id/ dan dapat menghubungi kontak hotline admin, di nomor: 08119911920.

Jajaran Pengurus Pusat IWO sekaligus menghimbau dan meminta setiap pihak agar tidak terpengaruh atau pun ikut serta mendukung atau berkontribusi terhadap segala bentuk kegiatan ilegal dari oknum orang dan pihak yang mengaku dan/atau mengatasnamkan IWO.

“Dengan ini, kami meminta kepada seluruh pihak, untuk ikut berperan aktif mencegah, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan ikut menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi IWO sebagai bagian dari wadah profesi, yang juga merupakan aset bangsa,” jelas Dwi. (Red)

Jambi – Pertamina EP (PEP) Jambi Field pastikan tidak pernah menutup aliran air anak sungai di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.  Pada pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa adanya dugaan penimbunan aliran air anak sungai akibat dari kegiatan operasi Pertamina di Desa Kota Karang, Selasa (20/05/2025).

PEP Jambi melakukan pengecekan sesuai dengan lokasi pada google earth yang ditautkan. Benar pada tautan tersebut terdapat lokasi sumur pemboran Pertamina, namun kegiatan pengeboran berada di sisi kolam warga dan tidak berbatasan langsung dengan badan sungai. Lokasi pengeboran berbatasan dengan area pemukiman serta pemakaman.

Selain itu, PEP Jambi juga melakukan penelusuran historis pada lokasi tersebut sebelum dilakukannya pengeboran. Berdasarkan dokumentasi foto udara sebelum pengeboran dilakukan, tidak ditemukan adanya aliran anak sungai di lokasi tersebut. Air berhenti di sekitar jembatan dan tidak mengalir ke area pengeboran.

“Hal ini diperkuat oleh citra Google Earth dan hasil survei topografi, yang menunjukkan bahwa elevasi lokasi pengeboran lebih tinggi dibanding area sekitar, sehingga secara alami air tidak mungkin mengalir ke sana,” ungkap Field Manager PEP Jambi Kurniawan Triyo Widodo.

PEP Jambi yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 1 senantiasa mengutamakan pelaksanaan operasi yang aman, andal, dan bertanggung jawab, serta selalu memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga menghargai dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,” imbuh Kurniawan Triyo Widodo. (Red)

Jambi – Beredar video yang diduga sumur minyak ilegal di kawasan PT AAS Sarolangun telah terbakar hebat, dua orang pekerja mengalami kritis dan dilarikan ke RSUD Mitra Kota Jambi, Selasa (13/05/2025).

Dalam video yang beredar terlihat kondisi yang diduga berasal dari TKP sumur ilegal saat sebelum dan sesudah kebakaran. Tampak jelas minyak dengan meluing menyembur ke atas dan ditutupi dengan drum.

Mencuat nama-nama pemilik modal sumur yang terbakar itu, yakni inisial Z dan RJ. Tidak hanya itu, beredar isu bahwa ada oknum anggota Batalyon berinisial DSP dan intel Brimob berinisial OSB menjadi backing dalam kegiatan ilegal di kawasan tersebut.

Sementara itu, Z diduga sebagai pemilik saat dikonfirmasi tidak mengaku sebagai pemilik atau pemodal.

“Saya cuma pekerja,” tuturnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. (Red)

Batang Hari, Jambi – Masyarakat Desa Sukaramai berbondong-bondong mendatangi tepi sungai Batang Tembesi sambil membawa spanduk himbauan, Rabu (07/05/2025).

Kepala Desa Sukaramai Saalmi melalui Kadus II Andri mengatakan, pemicu turunnya masyarakat ke tepi sungai ini akibat dari tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan tuntutan pemilik tanah yang ada di DAS Batang Tembesi.

“Masyarakat kami sudah berang dengan perusahaan angkutan Batu Bara yang beraktivitas di sungai Batang Tembesi karena sudah jelas tertangkap tangan sedang bertambat di kebun milik warga malah merasa seperti tidak bersalah,” tuturnya.

Menurut Andri, Pemerintahan Desa sudah memanggil perwakilan perusahaan yang pernah mendatangi pemilik tanah untuk bermufakat.

“Pemerintah desa sudah memanggil mereka yang mengaku perwakilan perusahaan untuk bermusyawarah mufakat di Kantor Desa. Karena, sudah hampir dua minggu ini belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak,” jelasnya.

Pemanggilan itu bertujuan untuk memastikan apakah permasalahan ini cukup diselesaikan di Kantor Desa atau lanjut ke tingkat lebih tinggi.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Sukaramai Ibnu Suud mengatakan, masyarakat kami cuma menginginkan adanya tanggung jawab pihak perusahaan.

“Kami cuma menuntut tanggung jawab mereka, itu saja. Selanjutnya, bagaimana kontribusi pihak perusahaan dengan Masyarakat Desa yang wilayahnya ada DAS sebagai perlintasan Batu Bara,” tegasnya.

Tidak hanya itu, emak-emak juga ikut bersorak menghimbau kepada perusahaan tongkang Batu Bara untuk tidak melintas jalur sungai Batang Tembesi sebelum ada penyelesaian.

“Kami tidak ingin timbul permasalahan baru,” singkat masyarakat. (Red)

Batang Hari, Jambi – Viral aksi masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Muara Tembesi yang sudah melakukan penyetopan terhadap kapal tongkang pengangkut Batu Bara di jalur sungai Batang Tembesi. Membuat salah satu anggota DPRD Kabupaten Batang Hari angkat bicara terkait permasalahan tersebut, Kamis (01/05/2025).

Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Fernando Putra Rinaldhi, S.H fraksi Golkar Dapil III sangat mengecam perbuatan perusahaan pengangkut Batu Bara jalur sungai.

“Saya mengecam keras perbuatan perusahaan angkutan Batu Bara yang semena-mena bersandar di tepi DAS Batang Hari,” ucapnya dengan tegas.

Menurutnya, tongkang Batu Bara itu tidak boleh sembarangan menambatkan tongkangnya di tepi aliran sungai Batang Hari.

“Pokoknya di sepanjang aliran sungai itu tidak boleh mereka bersandar, baik di wilayah Desa Sukaramai mau pun di daerah lainnya. Karena jelas dalam aturan sudah ada di mana mereka harus bersandar dan menambatkan tongkangnya,” papar pria yang akrab dipanggil Nando.

“Saya minta tegas terhadap pelaku usaha itu untuk segera bertanggung jawab mengganti rugi tanah masyarakat Desa Sukaramai yang terdampak longsor akibat bersandarnya tongkang tersebut,” ucapnya dengan suara yang lugas.

Nando juga menegaskan ke depannya tidak ada lagi tongkang yang bersandar liar di badan sungai Batang Hari.

“Ke depannya jangan ada lagi tongkang Batu Bara yang bersandar di DAS baik di wilayah Desa Sukaramai, Kelurahan Muara Tembesi mau pun Desa lainnya, karena itu sudah dilarang dan jangan jadikan pelabuhan liar,” singkatnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Salah satu mahasiswi Universitas Jambi merasa heran lantaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya yang sudah lama beroperasi itu enggan untuk dijadikan penelitian, Minggu (13/04/2025).

Salah satu Mahasiswi Unja Fakultas Hukum berinisial P mengatakan, sebenarnya surat penelitian dari kampus sudah keluar yang ditujukan ke KSP Manunggal Jaya yang di Penerokan Kecamatan Bajubang.

“Tetapi dari pihak KSP kaya tidak mau. Jadi bingung untuk skripsinya gimana,” bebernya.

Ia menilai dalam Undang-Undang sudah menjelaskan bahwa koperasi itu dari anggota untuk anggota dan juga sudah di pertegas dalm PP no 9 tahun 1995 bahwa koperasi itu hanya bisa meminjamkan dana kepada anggota/calon anggota atau koperasi lain.

“Sedangkan pada praktiknya di KSP ini dia memberikan pinjaman kepada non anggota atau masyarakat umum tentunya perbuatan mereka bertentangan. Jadi antara das solen dan dassein tidak sesuai,” jelasnya.

Sewaktu minta izin, mahasiswi itu menceritakan awalnya dia bilang mau konfirmasi atasan. Di waktu yang lain ia mendatangi ke kantor KSP Manunggal Jaya mereka bilang alasannya lagi sibuk jadi belom bisa.

“Just info mohon maaf tidak disetujui dengan atasan, saya kurang paham ada apa alasannya mbak,” tulis karyawan Manunggal Jaya yang dikirimkan ke mahasiswi tersebut melalui via WhatsApp -nya.

Karyawan itu juga mengarahkan untuk melakukan penelitian ke koperasi sehati yang di Bulian.

“Di koperasi Sehati Bulian be mba,” tambah karyawan Manunggal Jaya.

Sementara itu, Manto pihak KSP Manunggal Jaya saat dikonfirmasi tim media mengatakan, ajukan proposal dulu ya.

“Lagi di proses mungkin,” singkat Manto. (Red/Tim)

Jambi – Kapten kapal Deni Refki Sebayang (43) ditemukan terapung dengan kondisi tidak bernyawa di Aur Gading Olak Badar Kecamatan Kumpeh Ilir Muaro Jambi setelah tiga hari tenggelam di perairan sungai batanghari.

Meninggalnya kapten kapal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi maupun dinas perhubungan untuk melakukan investigasi terkait penyebab meninggalnya Deni. Apakah adanya kelalaian pihak perusahaan sehingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Kepala kepolisian sektor Maro Sebo Ipda Jeffry Simamora mengatakan, untuk saat ini kami telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan kepada orang terdekat seperti rekan kerja dan saksi-saksi lain dan juga pemeriksaan terhadap pihak dari perusahaan.

“Masih dalam lidik, ada yang bilang terpeleset. Keluarga korban sudah tidak mau mempermasalahkan, infonya sudah dikasih santunan dan keluarga tidak mau divisum,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Selasa (08/03/2025).

Identitas DENI RIFKI SEBAYANG berjenis kelamin Laki – laki, berusia 43 Tahun, beragama Islam. Pekerjaan ABK kapal PT. KTN beralamat di Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Diketahui berdasarkan pasal 122 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan dan keamanan perlindungan lingkungan maritim.

Pekerja kapal juga dibekali pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran, yang tentu saja mengetahui bagaimana menggunakan alat perlindungan diri saat bekerja di dalam kapal dan melakukan pertolongan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

PP Kepelautan juga mengatur tentang besarnya santunan jika terjadi kecelakaan saat bekerja.

Pasal 31 berbunyi, jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan pihak PT KTN belum bisa dikonfirmasi.

Dikutip dari media benuajambi.com, Jenazah Deni ditemukan pada Jumat (14/03/25) tersebut sempat membuat heboh warga Dusun tersebut.

Kapten tersebut membawa tugboat Kurnia Tunggal delapan Jambi milik PT. KTN, dari informasi kejadian pada saat kapten kapal membersihkan kapal di PT.KTN tersebut diduga terpeleset dan terjatuh pada 12 Maret 2025.

Setelah hampir tiga hari menghilang seorang kapten kapal Kurnia delapan di temukan warga di tepian sungai Batanghari.

Kasubdit Gakkum Dirpolair Polda Jambi AKBP Ade Chandra yang dikonfirmasi melalui via WhatsApp pribadinya pada hari Jum’at 14 Maret 2025 membenarkan kejadian tersebut,” Kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan,” Jelas’ Ade Chandra melalui via WhatsApp pribadinya pada wartawan.

Saat dikonfirmasi Kapolsek Kumpeh Ilir Iptu Aris Israwan melalui sambungan telepon juga membenarkan atas penemuan jasad kapten kapal, dan sekarang sudah diantarkan kepihak keluarga untuk dikebumikan “kata Kapolsek Kumpeh Ilir. (Red)