Batang Hari, Jambi – Salah satu anggota DPRD Kabupaten Batang Hari dapil 3 Ilhamsyah dari fraksi PKB tersangkut masalah hukum. Sudah ditetapkan sebagai terdakwa namun Partai Kebangkitan Bangsa belum menentukan sikap, Minggu (19/04/2026).

Sikap ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Marwah dan integritas partai. Menghormati proses hukum, mencegah konflik kepentingan, menjaga stabilitas kelembagaan DPRD.

Salah satu sumber berdasarkan pandangan para pengamat politik dan aktivis anti-korupsi (seperti ICW/Formappi), jika kader partai yang menjadi anggota DPRD berstatus terdakwa, pendapat yang berkembang umumnya menekankan pada aspek etika, kepercayaan publik, dan pertanggungjawaban partai politik:

Pentingnya Sanksi Etika dan Nonaktif:Pengamat menilai partai politik tidak boleh hanya menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Partai seharusnya langsung mengambil tindakan tegas, seperti menonaktifkan kader yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD agar tidak menggunakan fasilitas negara dan menjaga citra lembaga.

Ancaman terhadap Kepercayaan Publik: Kader yang menjadi terdakwa, apalagi dalam kasus korupsi, akan menurunkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik serta lembaga legislatif (DPRD) secara keseluruhan.

Pergantian Antarwaktu (PAW): Pengamat sering mendorong partai untuk melakukan PAW atau memberhentikan kader tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen yang diwakilinya.

Potensi Politik Uang dan Integritas: Kasus hukum pada anggota dewan sering dikaitkan dengan biaya politik yang tinggi saat pemilihan, yang kemudian memicu perilaku korupsi saat menjabat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem rekrutmen di internal partai.

Jangan Melindungi Kader: Partai politik didesak untuk tidak melindungi kader yang terjerat hukum dan bersikap transparan, serta mendukung proses hukum yang berjalan.

Secara ringkas, pengamat politik cenderung menuntut ketegasan sikap partai untuk memberhentikan sementara atau selamanya kader yang menjadi terdakwa demi menjaga marwah partai dan kepercayaan masyarakat.

Sumber lain juga menyebutkan beberapa hal yang dilakukan partai, berdasarkan praktik hukum dan politik di Indonesia:

Pemberhentian Sementara atau Nonaktif (Sanksi Internal). Partai politik sering kali menonaktifkan kader yang berstatus terdakwa. Secara hukum tata negara, istilah “nonaktif” tidak dikenal, namun dalam praktik politik, ini berarti kader tersebut dibebastugaskan dari jabatan strategis di DPR (seperti pimpinan komisi atau fraksi) untuk fokus menghadapi proses hukum.

Penggantian Antarwaktu (PAW). Partai memiliki kewenangan untuk melakukan recall atau memberhentikan anggota DPR yang berstatus terdakwa kasus tindak pidana berat (seperti korupsi) dan menggantinya melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW).

Verifikasi oleh MKD (Mahkamah Kehormatan DPR). Partai akan membiarkan MKD melakukan verifikasi terhadap anggota yang menjadi terdakwa, terutama jika kasusnya berkaitan dengan pelanggaran kode etik berat atau korupsi, untuk menentukan pemecatan tetap.

Pencabutan Keanggotaan Partai. Ketua umum partai politik dapat mencabut keanggotaan (memecat) anggota DPR yang bermasalah secara permanen.

Pemberhentian Sesuai UU MD, Sesuai Pasal 239 UU MD3, anggota DPR diberhentikan antarwaktu jika diusulkan oleh partai politiknya. Hal ini dilakukan jika kader tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Namun sejauh ini belum terlihat sikap nyata dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang Hari. Ketua PKB Batang Hari belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan. (Red)

Tanjab Barat, Jambi – Ribuan masyarakat dari Kecamatan Tebing Tinggi tumpah ruah hadir untuk mendengarkan orasi politik kampanye terbuka Calon Bupati Tanjung Jabung Barat  H. Hairan, SH, yang berlangsung di Desa Kelagian, Minggu (10/11/2024).

Dalam suasana penuh semangat, masyarakat yang hadir tampak antusias menyuarakan dukungan mereka terhadap pasangan calon nomor urut 3, Hairan-Amin. Dengan mengacungkan simbol tiga jari, mereka meneriakkan yel-yel penyemangat yang menggema di sekitar lokasi acara.

Dengan antusias masyarakat ini menjadikan Kecamatan Tebing Tinggi menjadikan Tebing Tinggi sebagai  basis terbesar lumbung suara bagi kemenangan pasangan Hairan-Amin di Pilkada 2024.

Beberapa tokoh masyarakat setempat juga memberikan sambutan singkat yang menekankan pentingnya dukungan terhadap pasangan yang membawa misi perubahan positif bagi Tanjab Barat.

Dalam orasinya, Cabup H. Hairan, SH, mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat restu dan arahan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (sekarang Mantan red) untuk maju dalam Pilkada Tanjab Barat ini.

Dengan penuh keyakinan, Hairan menyampaikan amanah yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya dan pasangannya, Amin, agar mereka senantiasa menjaga kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

“Bapak Presiden menitipkan pesan kepada kami agar selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat, menjaga integritas, dan menjadikan setiap kebijakan pro-rakyat. Beliau yakin bahwa Tanjab Barat bisa lebih maju di tangan kita semua,” ujar Hairan yang langsung disambut sorak-sorai dari para pendukungnya.

Hairan-Amin, kata dia berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.

“Kalau tidak kita siapa yang ingin memajukan darah kita ini,” tegasnya.

Di akhir orasinya, Hairan kembali mengajak seluruh masyarakat Tebing Tinggi untuk bersama-sama memilih nomor urut 3 pada hari pemilihan nanti.

“Mari kita bersatu, kita semua adalah keluarga besar yang menginginkan perubahan lebih baik. Jangan lupa, pada hari pemilihan, pilih nomor 3 untuk kemajuan bersama,” tegas Hairan yang kembali diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan dari ribuan pendukung yang hadir. (Red)

Tanjab Barat, Jambi – Cawabup nomor urut 3, M. Amin yang akrab disapa Ustad Amin menyapa pedagang dan pembeli di Pasar Parait III, kampung Nelayan, Rabu (30/10/2024).

Kunjungan cawabup kepasar ini memang bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan para pedagang yang sehari-hari menghadapi tantangan dalam mempertahankan usaha mereka. Kehadirannya mendapat sambutan hangat para pedagang dan sejumlah warga sekitar.

Terlihat tidak sedikit pula para pedagang maupun pembeli yang meminta salaman dan bersewato dengan Cawabup dengan Jargon AMANAH-BERBAKTI ini.

Salah satu Pedagang menyampaikan harapannya jika Hairan-Amin memenangkan Pilkada, diminta untuk memperhatikan kekurangan yang ada di Pasar Parit III.

“Di pasar ikan ini kami berjualan ustadz, jika nanati Ustadz terpilih tolong perhatikan pasar ini pak,” katanya.

Ustadz Amin dalam penyampaianya mengaku banyak mendapatkan masukan dari pedagang terkait kondisi pasar untuk menjadi suatu catatan baginya jika terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati berikutnya (2024-2029).

Kata dia, berbagai permasalahan terakit pasar, pedagang dan para Nelayan sudah termuat dalam program-program visi-misi pasangan calon nomor urut 3, Hairan-Amin.

“Kami ingin memastikan bahwa para pedagang dapat menjalankan usaha dengan lancar dan nyaman. Dukungan berupa akses modal, perbaikan sarana pasar, hingga stabilitas harga akan menjadi prioritas kami,” tutur Ustadz Amin, yang disambut antusias oleh para pedagang.

“Untuk mewujudkan perubahan lebih baik Pasar, Pedagang dan nelayan lebih baik sebagaimana harapan, kami mengharapkan dukungan dan doa dari bapak-bapak dan ibu pada Pilkada 27 Mendatang untuk memilih 03,” sampai Cawabup Amin. (Red)

Tanjabbar, Jambi – Suhu Politik jelang Pilkada di Tanjung Jabung Barat dipstikan semakin memanas dengan munculnya dukungan dari Tokoh Muda Nasional, Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat Nomor urut 1, Hairan-Amin.

Dukungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep itu dibuktikan dengan menunjukan salam Tiga Jari berfoto bersama dengan Hairan-Amin di Jakarta, Jumat (25/10/24).

Putra bungsu Jokowi, yang dikenal sangat aktif dalam bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi, menyampaikan dukungannya dengan penuh keyakinan bahwa paslon Hairan-Amin memiliki komitmen kuat dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan ekonomi lokal di Tanjab Barat.

Dalam wawancara singkatnya, ia menyebutkan, “Hairan dan Amin adalah pemimpin yang kami butuhkan di Tanjab Barat, mereka memiliki visi yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Saya yakin Tanjab Barat akan berkembang lebih pesat di bawah kepemimpinan mereka,” kata Kaesang.

Kaesang juga menekankan agar kader PSI di Tanjab Barat bekerja keras memenagkan paslon Hairan-Amin bersama-sama dengan parpol pengusng lainnya.

Dengan hadirnya dukungan dari dari tokoh muda nasional tersebut ini diharapkan akan memperkuat kepercayaan publik untuk serta memberikan dukungan kepada Hairan-Amin memenangkan Pilkada 2024 ini.

Seperti diketahui, paslon Hairan-Amin mengangkat jargon ‘Perubahan’ yang mana dalam visi misinya fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang mendukung pembangunan wilayah pesisir dan pedesaan di Tanjab Barat. (Red)

JAMBI – Teka-teki dukungan Partai Perindo di Pemilihan Bupati (Pilbup) Tanjab Barat 2024 akhirnya terjawab.

Padahal sebelumnya sempat diisukan bahwa Partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu merapat ke sejumlah pasangan calon. Hamun dihari Jumat Berkah (20/9) Perindo resmi mengusung pasangan bertalgin ‘Perubahan’ Hairan-M. Amin.

Surat dukungan formulir model B. Persetujuan Parpol KWK (B1KWK) diserahkan langsung Ketua Pebgurus DPW Partai Perindo Provinsi Jambi kepada Hairan-Amin yang diwaliki oleh Ketua Tim Pemenangan Kabuoaten H. Andi Ahmad Nuzul, hari ini, Jumat (20/9/24).

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Perindo tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat.

“Sudah final dukungan Partai Perindo ke Hairan-Amin untuk Pilbup Tanjab Barat,” kata Pengurus DPW Partai Perindo Jambi di Kantor Sekraetariat yang dihadiri oleh Ketua DPD Partai Periodo Tanjab Barat H. Syafrizal Lubis, SH dan pengurus.

Tertbitnya, B1KWK itu, kata Dia, menjadi gong seluruh kader Partai Perindo di Tanjab Barat untuk bahu-membahu memenangkan pasangan Hairan-Amin.

Sementara, H. Andi Ahmad Nuzul menyampaikan apresiasi kepada DPP, DPW dan DPD Partai Perindo yang telah melabuhkan dukungan kepada Harain-Amin di Pilbup Tanjab Barat.
Dukungan Perindo menambah semangat Hairan-Amin, Tim relawan, simpatisan untuk memenangkan Pilbup Tanjab Barat.

“Pertama tentu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Partai Perindo yang telah mempercayakan dukungannya kepada calom kami Hairan-Amin. Dengan adanya dukungan Perindo tentu memperkuat kemenangan Hairan-Amin menatap Pilkada,” ujar Andi Nuzul.

Bergabungnya Partai Perindo ke barisan pemenangan Hairan-Amin dinilai membawa energi tersendiri untuk bisa meraih suara maksimal dan menang pada 27 November mendatang.

Selain itu, dukungan Perindo melengkapi parpol koalisi Hairan-Amin sebelumnya, yakni NasDem, PSI dan Partai Umat. (Red)

Batang Hari, Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang Hari periode 2019-2024 akan segera berakhir masa jabatan pada Agustus mendatang.

Adison anggota DPRD Batang Hari dapil I saat dikonfirmasi rekanan media ini mengatakan jelang masa jabatan anggota DPRD habis mereka harus tetap menjalankan tugasnya,(05/03/2024).

“Betul masa jabatan kami akan berakhir pada Agustus mendatang namun demikian kami selaku anggota DPRD Batang Hari tetap menjalankan tugas dan fungsi seperti biasanya karena ini tanggung jawab kami menjalankan tugas masih ada”,ungkap Adison.

Politisi PKS ini juga menuturkan sebelum masa jabatannya berakhir tidak menyurutkan tugas kami sebagai anggota dewan dan saya juga selaku anggota dewan terus memperjuangkan hak masyarakat kabupaten Batang Hari, khususnya Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir. (Red)

Batang Hari, Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari dalam hal ini DPRD Dapil IV menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun Anggaran 2025 di Pemerintahan Kecamatan Mersam, Senin, (04/03/2024).

Pada kegiatan tersebut anggota DPRD Batang hari dapil IV mengungkapkan, Prioritaskan pembangunan yang sudah dianggarkan tahun 2024 atas kesepakatan eksekutif dan legislatif.salah satu kegiatan prioritas pembangunan yang sudah disepakati itu adalah perbaikan jalan.

“Jangan sampai dikarenakan pembangunan dua visi misi yang belum dilaksanakan (Islamic Center dan Sirkuit) kemudian ditambah defisit anggaran 2024, lalu mengabaikan pembangunan yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran 2024”, Kata Sirojuddin anggota DPRD Kabupaten Batanghari dalam sambutannya dalam acara Musrenbang Kecamatan.

Tambahnya, “Persoalan jalan itu menjadi kebutuhan vital masyarakat. Bahkan kerusakan jalan itu sudah banyak masyarakat yang jatuh.

Persoalan lain yang disentil Siroj dalam sambutannya, antara lain pembangunan Pertanian khusus pintu air (DAM), kemudian jalan-jalan yang sudah dikerjakan tapi tidak ada tindak lanjut pengaspalan agar segera diselesaikan dengan dana pemeliharaan jalan”, Ujar politisi Golkar Dapil IV Batang Hari. (Red)

Batang Hari, Jambi – Ajang pemilihan legislatif seperti menjadi ajang bagi-bagi wilayah kemenangan Dapil oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar Bakar, Senin (19/02/2024).

Seperti kita ketahui Muhammad Fadhil Arief adalah Ketua DPW PPP Propinsi Jambi dan juga Bupati Batanghari. Sedangkan, Bakhtiar Bakar selaku Ketua DPD NASDEM Kabupaten Batanghari yang juga wakil Bupati Batang Hari.

Sudah hampir di pastikan Partai PPP besutan Fadhil menguasai tiga Dapil yakni Dapil I ( Muara Bulian – Maro Sebo Ilir), Dapil II ( Pemayung dan Bajubang) dan Dapil IV ( Mersam – Maro Sebo ulu).  Sedangkan Partai yang di nahkodai Bakhtiar menguasai satu Dapil yaitu Dapil III ( Tembesi dan Batin XXIV).

Kemenangan Partai kedua pemimpin Kabupaten Batanghari ini, bukan tanpa sebab. Selain Kepiawaian memilih calon anggota legislatif juga akibat dampak gaung perubahan dan pembangunan yang terjadi secara merata di Kabupaten Batanghari.

Perubahan signifikan ini, menjadi point tersendiri, terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Partai PPP dan Nasdem. Hingga berdampak melonjaknya suara kedua partai tersebut. (Red)

Batang Hari, Jambi – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Batang hari pada Pemilihan calon Legislatif tahun 2024, di perkirakan akan pecahkan rekor peraihan kursi terbanyak sejak era Reformasi, Minggu (18/02/2024).

Dari data yang himpun media ini dari berbagai sumber, sejak era reformasi dari 25 tahun terakhir atau 5 kali periode pemilu, jumlah kursi paling banyak yang di raih partai pemenang Pemilu hanya 6 kursi.

Sedangkan saat ini, Partai yang di komandoi Muhammad Fadhil Arief di Provinsi Jambi diperkirakan akan mendapatkan lebih kurang 10 kursi untuk DPR kabupaten Batang Hari.

Dengan perolehan signifikan ini, sudah tampak jelas gambaran porsi Ketua DPRD Batang Hari di partai berlambang Kabah.

Selain itu, peraihan kursi terbanyak. uniknya, jumlah suara partai atau orang yang menyoblos partai juga terlihat berjumlah signifikan.

Bukan tanpa sebab, keberhasilan ketua DPW PPP Propinsi Jambi yang juga Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, dalam memberikan perubahan secara merata di Kabupaten Batang Hari berdampak terhadap kepercayaan masyarakat akan partai yang di pimpinnya.

Salah satu masyarakat yang kami temui tengah berwisata di wisata aek meliuk mengatakan hal yang serupa ketika diminta tanggapan atas kemenangan PPP di pileg Batang Hari.

“Pak Fadhil lah terbukti bangun Batang, Mako kami pileg kemarin milih partai diolah,” ungkap Susi yang di temui media ini di lokasi wisata. (Red)

Batang Hari, Jambi – Muhammad Lukber Liantama, S.H., M.H., Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi ternyata pernah menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus politik uang (Money Politics) di Kabupaten Lahat Provinsi Palembang pada tahun 2018, Sabtu (20/01/2024).

Dikutip dari news.okezone.com, dalam sidang mengagendakan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, M. Lukber, didampingi Kasi Pidum Kejari Lahat Kristanto, SH. MH menuntut terdakwa Syahril dihukum 36 bulan penjara dan denda Rp200 juta sesuai Pasal 187a Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Menuntut tersangka Syahril terbukti melakukan pelanggaran sesuai Pasal yang dijeratkan berupa kurungan penjara selama 36 bulan dan denda sebesar Rp200 juta atau subsider 1 bulan penjara,” ungkapnya di ruang Sidang Pengadilan Negeri Lahat, disaksikan oleh puluhan masyarakat di ruang sidang dan langsung menyerahkan berkas tuntutan ke pihak hakim.

Seusai jaksa membacakan tuntutannya, Syahril berkomentar bahwa ia meminta majelis hakim dan pihak berwenang lainnya untuk mengusut seluruh elemen yang terlibat.

“Saya mengakui kesalahan, tapi maunya saya jangan cuma saya saja yang dihukum ini mana Jukri (Pemberi dana yang merupakan tim sukses Cik Ujang-Haryanto),” ujar tersangka Syahril memberikan pembelaan.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Majlis Persidangan Saiful Brown. SH, Verdian Martin SH Anggota 1, Shely Biveruyanti SH, Panitra Persidangan Mahmud SH.

Diketahui, kasus money politics di Kabupaten Lahat diperkirakan tersebar merata di 24 Kecamatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto. Tim sukses dari Paslon Nomor 4 Bursah Zarnubi-Parhan Berza berhasil mengumpulkan bukti dan saksi dari 18 Kecamatan.

Di perkirakan ada 150 ribu amplop yang disebar untuk menyuap masyarakat agar memilih nomor 3. Kasusnya saat ini tengah ditangani Bawaslu RI, MK dan DKPP.

Sejumlah tokoh nasional antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ariza Patria dan Ketua Perludem Titi Anggraini, serta komjen Susno Duaji mantan kabareskim, secara khusus menyoroti masifnya kasus politik uang di Kabupaten Lahat ini. Mereka kompak mendesak Bawaslu mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan politik uang. (Red)

Sumber: news.okezone.com