Gaduh Soal Limbah PT JWI, LSM Kompihtal Desak Dinas LH Batang Hari Turun Tangan

Suaralugas

- Penulis

Minggu, 2 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang Hari, Jambi – Kegaduhan dampak limbah serbuk kayu halus PT. Jambi Wood Industry (JWI) Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari terhadap masyarakat sekitar menjadi sorotan lembaga pemerhati lingkungan, Minggu (02/07/2023).

 

Sebut saja LSM Komunitas Peduli Hutan, Tahura dan Lingkungan (Kompihtal) yang mengharapkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Batang Hari untuk segera turun guna menyikapi persoalan yang sudah berlarut lama tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

BACA JUGA  Batching Plan PT Abun Sendi Diduga Tidak Menjalankan Ketentuan K3, dan Tidak Mengantongi Izin DPMPTSP

“Kita lembaga fokus pada persoalan lingkungan, maka persoalan tersebut juga kita sikapi,” kata Usman Yusuf Ketua LSM Kompihtal.

 

Sebagai lembaga yang berpihak kepada masyarakat, jelas Usman, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas LH Batanghari untuk turun tangan menyikapi itu.

 

“Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan direspon dan dinas segera menurunkan tim ke lokasi PT JWI,” jelasnya.

 

Bagaimana jika hasil dari Dinas LH tak memuaskan? Ditegaskan Usman, persoalan limbah ini sudah berlarut lama dan terkesan dibiarkan saja sementara masyarakat sekitar perusahaan terus menganggung dampak dari limbah tersebut.

BACA JUGA  Buntut Panjang Penganiayaan Wartawan, Koalisi WIB Gelar Aksi Desak Kemendagri dan Mabes Polri

 

“Terus terang, kalau persoalan lingkungan saya tak akan main main. Jika, Dinas LH turun dan hasilnya kurang memuaskan, saya akan bawa tim independent. Karena, salah satu bidang lembaga yang saya pimpin membidangi persoalan itu. Tim independent kami dilindungi undang-undang,” tegas Usman.

 

Disinggung soal tenaga kerja yang di PHK tanpa pesangon, dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Disnakertrans.

 

“Jika, memang benar apa yang disampaikan oleh mantan karyawan perusahaan tersebut berarti itu jelas sudah melanggar undang-undang. Apa lagi, saya dengar sebagian besar para karyawan yang dipekerjakan tidak memiliki BPJS itu juga sangat disayangkan,” jawabnya.

BACA JUGA  Pandangan Umum Fraksi Nasdem Terhadap LKPD Kabupaten Batanghari TA 2023

 

LSM Kompihtal, tegasnya lagi akan terus mendampingi masyarakat dan para karyawan yang meminta bantuan pendampingan.

 

“Kalau pemerintah tidak respon saya akan lakukan aksi masa. Saya tidak main main kalau terkait masalah ini,” tegasnya lagi. (Tim)

Comments Box

Berita Terkait

Saiful Roswandi: Tidak ada Ruang Bagi Pejabat Untuk Sok Berkuasa
BPK: Belanja Modal Gedung dan Bangunan Instansi Vertikal Tidak Tepat dan Tidak Dengan Maksud Digunakan
Diduga Kayu Ilegal Logging Bebas Beroperasi di Sungai Gelam
Kejari Batang Hari Kembali Panggil Pengecer Pupuk Subsidi
Skandal Kasus Dugaan Korupsi Pupuk Subsidi Seret Nama Oknum Camat
Masyarakat Beramai-ramai Datangi Pembukaan MTQ ke 21 di Desa Ladang Peris
Opini: Bupati Batang Hari Dikepung Anak Buah Bermasalah
Lembaga Adat Desa Pelayangan Putuskan Tergugat Untuk Serahkan Sebidang Tanah Kepada Penggugat
Berita ini 142 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 11:31 WIB

Saiful Roswandi: Tidak ada Ruang Bagi Pejabat Untuk Sok Berkuasa

Sabtu, 15 November 2025 - 09:03 WIB

BPK: Belanja Modal Gedung dan Bangunan Instansi Vertikal Tidak Tepat dan Tidak Dengan Maksud Digunakan

Jumat, 14 November 2025 - 17:48 WIB

Diduga Kayu Ilegal Logging Bebas Beroperasi di Sungai Gelam

Jumat, 14 November 2025 - 12:49 WIB

Kejari Batang Hari Kembali Panggil Pengecer Pupuk Subsidi

Rabu, 12 November 2025 - 07:13 WIB

Skandal Kasus Dugaan Korupsi Pupuk Subsidi Seret Nama Oknum Camat

Sabtu, 8 November 2025 - 22:25 WIB

Masyarakat Beramai-ramai Datangi Pembukaan MTQ ke 21 di Desa Ladang Peris

Sabtu, 8 November 2025 - 11:14 WIB

Opini: Bupati Batang Hari Dikepung Anak Buah Bermasalah

Sabtu, 1 November 2025 - 13:49 WIB

Lembaga Adat Desa Pelayangan Putuskan Tergugat Untuk Serahkan Sebidang Tanah Kepada Penggugat

Berita Terbaru

Batanghari

Diduga Kayu Ilegal Logging Bebas Beroperasi di Sungai Gelam

Jumat, 14 Nov 2025 - 17:48 WIB

Berita

Kejari Batang Hari Kembali Panggil Pengecer Pupuk Subsidi

Jumat, 14 Nov 2025 - 12:49 WIB