Batang Hari, Jambi – Menanggapi perihal kegiatan Reses Kabupaten Batang Hari Dapil III yang hangat menjadi perbincangan publik, Hamdan Zakaria, Amd., mantan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari tahun 2000-2005 angkat bicara, Jumat (02/06/2023).
Saat dijumpai awak media di kediamannya, Hamdan tokoh masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Muara Tembesi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD mengaku tidak pernah terdengar bahwa ada kedatangan Wakil Rakyat untuk melakukan Reses khusus di Dapil III.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak pernah sama sekali saya mendengar ada anggota DPRD khusus Dapil III yang turun reses. Kegiatan Reses terkesan tertutup dan tidak menggaung di masyarakat seperti zaman dahulu,” ujarnya.
“Saya juga tidak pernah mendengar keluhan apa yang telah disampaikan masyarakat kepada Dewan.”
Seharusnya, Reses itu menggema di masyarakat karena disaat Reses itulah masyarakat menyampaikan keluhan dan pastinya banyak yang datang untuk hadir.
“Contohnya ketika saat Reses lalu datang ke satu tempat dan meninjau langsung permasalahan apa yang terjadi, pastinya itu heboh,” imbuhnya.
Ketika mereka datang pastinya mereka permisi dulu dengan kepala desa/lurah setempat, dan meminta memanggil semua RT dan tokoh masyarakat setempat, untuk Reses di aula Desa.
“Reses itu terbuka, bukan di rumah, bukan juga datang ketika masyarakat sedang ada kegiatan lain,” tegasnya.
Karena sudah terencana dengan baik dan sudah dianggarkan semua fasilitas keperluan Reses.
Menurutnya, selaku anggota DPRD itu seharusnya datang ke Desa dan mencari tahu siapa-siapa saja tokoh-tokoh masyarakat setempat.
“Bolehlah mereka itu bertanya kepada senior anggota dewan untuk konsultasi tentang keluhan dan rencana pembangunan. Ini sama sekali tidak ada, terlebih khusus untuk Desa Sukaramai ini,” ucapnya kesal.
Ia mengeluhkan, bahwa di Desa Sukaramai tempat tinggalnya ini ada pembangunan bendungan sungai yang mangkrak.
“Harusnya mereka itu datang ke sini, menyebar ke Desa-desa terpencil untuk tau keluhan dan memberi solusi. Seperti Desa Sukaramai ini, yang harusnya mereka mencari solusi bagaimana supaya pembangunan di Desa tidak terbengkalai.”
Karena itulah DPRD itu ada di setiap Dapil untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak terpantau atau tidak tersentuh oleh pemerintah daerah.
“Mereka kan mitra pemkab, yang bisa memanggil kepala dinas yang membidangi. Karena pemerintahlah yang punya teknisi-teknisi ahli berbeda dengan orang di Desa, yang notabenenya tidak sehebat sarjana di pemerintahan,” tuturnya.
Ia juga menyesali sikap Dewan yang tidak terbuka kepada media untuk menceritakan dimana saja mereka Reses.
“Dengan isu yang sedang hangat ini, harusnya mereka itu terbuka kepada media yang bertanya tentang kegiatan Reses lalu menceritakan kemana saja kegiatan itu. Karena yang ditanya ini kan tentang kinerja, bukan soal anggaran.”
Hamdan yang saat itu pernah menjadi Wakil Ketua I DPRD di zaman Bupati almarhum Abdul Fattah, juga memberikan pesan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari agar turun ke setiap Kecamatan membawa lintas Komisi.
“Setelah turun nanti di sampaikan dengan Pemda saat rapat pandangan umum melalui fraksi masing-masing. Itulah tugas sebagai pimpinan DPRD.”
“Bukannya duduk-duduk saja, masyarakat saat ini sudah rindu karena sudah memilih apalagi Ketua DPRD dari Dapil III. Nampak kan wajahnya ke Dapil III, main, lihat-lihat tokoh-tokoh masyarakat disini siapa-siapa saja. Yang senior kita, mampir, jangan takut-takut kita bermasyarakat,” sebut Hamdan.
“Dulu minta pilih, sekarang tu datang ke sini, tanyakan apa keluhan, agar disampaikan ke pemerintah,” tutupnya. (Red)
