Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi merilis laporan kinerjanya pada tahun 2023.

Ada pun laporannya sejak Januari – April, sebagai berikut:

2 Januari, KPK wanti-wanti soal gerbang politik 2024 yang rawan korupsi.

3 Januari, Penetapan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi hingga Rp 50 Miliar.

5 Januari, Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi sebesar Rp. 19,6 Miliar.

6 Januari, Penyitaan uang Rp 8 Miliar dari Bupati Morowali Utara pada kasus korupsi pembangunan gedung DPRD.

10 Januari, Penetapan tersangka suap ketok palu R-APBD Provinsi Jambi.

27 Januari, KPK, Kementerian Agama dan BPKH implementasikan rencana aksi penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

6 Februari, Pelantikan 21 penyidik dan penyelidik pada kedeputian bidang penindakan dan eksekusi.

14 Februari, Pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) tentang perencanaan dan penganggaran rencana kerja pemerintah (RKP) 2024.

25 Februari, Pemeriksaan mantan hakim Agung Sofyan Sitompul penyunat vonis eks menteri kelautan dan perikanan Edy Prabowo.

28 Februari, Pemanggilan Rafael Alun untuk klarifikasi sumber harta Rp 56 Miliar.

7 Maret, Paparan kajian pemetaan potensi korupsi pada dana transfer ke daerah (TKD).

8 Maret, Kunjungan Anti-Corruption unit kerajaan Kamboja dalam rangka peningkatan kerja sama antar lembaga.

9 Maret, Penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 tentang fokus 2 stranas PK: keuangan negara.

21 Maret, Rapat koordinasi pimpinan kementerian/ lembaga pada program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator monitoring center for prevention.

3 April, Amankan safe deposite box milik Rafael Alun Trisambodo yang menyimpan uang tunai Rp 32,2 Miliar.

4 April, Himbauan Inspektorat Jenderal pada Kementerian/ Lembaga untuk perkuat komitmen cegah penyimpangan pada unit kerja.

19 April, Meraih akreditasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dari lembaga administrasi negara (LAN) RI dengan nilai 83,193. (Red)

Sumber: Twitter @KPK_RI

Batang Hari, Jambi – Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Muara Bulian digegerkan dengan penemuan mayat seorang lelaki di pinggir kali RT 08 Desa setempat sekitar pukul 23.00 WIB (17/04), Kamis (18/04/2024).

Penemuan mayat tersebut terekam dalam vidio amatir dengan durasi 7 detik.

Kepala Desa Rambahan Reza Fahlevi membenarkan penemuan mayat tersebut.

“Mayat tersebut merupakan warga Desa kami bernama Jumadi (37) dan sudah di bawa ke RSUD Hamba untuk diotopsi,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Hasil otopsi tidak ada kekerasan, diduga meninggal karena adanya riwayat penyakit epilepsi alias ayan.”

“Kemungkinan penyakit ayan nya kumat saat ia sedang memancing, sehingga jatuh ke kali,” singkatnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Perdana usai Hari Raya Idul fitri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023.

Membuka sidang paripurna, atas nama unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Anita Yasmin mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1445 H.

“Minal Aidzin Wal Faidzin mohon maaf lahir dan batin, semoga tentunya kita semua suci kembali fitri kembali, kemudian apa saja amalan amalan perbuatan baik kita di bukan Ramadhan ini diterima oleh Allah.SWT,” ucap Anita.

“Dan tentunya segala kesalahan kekhilafan antar manusia antar kita bergaul selama ini dapat diampuni dan kita saling memaafkan,” sambungnya.

Disebutkan Anita, dasar daripada paripurna hari ini merupakan hasil dari kerja komisi-komisi terhadap pembahasan LKPJ Bupati Batang Hari TA 2023.

“Sehubungan dengan hal tersebut rapat Paripurna ini adalah penyampaian rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Batanghari dalam hal ini pemerintah daerah atas LKPJ Bupati Batanghari tahun anggaran 2023,” ujarnya.

Anita juga mengatakan, atas nama DPRD Kabupaten Batang Hari dirinya menyampaikan terimakasih kepada Bupati melalui Wakil Bupati atas penyampaian LKPJ kepada pihak DPRD dalam paripurna sebelumnya.

Kemudian anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Sirojudin dari fraksi Golkar, Marjani dari fraksi Nasdem dan Quzwainy dari fraksi Demokrat, menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari atas LKPJ Bupati TA 2023.

Wakil Bupati H. Bakhtiar dalam sambutannya menyampaikan, dalam suasana hari Raya Idul fitri, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Batang Hari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

“Semoga pada bulan syawal yang penuh keberkahan ini, semua amal ibadah yang telah kita kerjakan pada bulan ramadhan lalu, diterima oleh Allah.SWT, dan kita semua dapat mempertahankan bahkan meningkatkan amal-amal ibadah sebagaimana makna yang terkandung dalam kata syawal,” kata Wabup Bakhtiar.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Batang Hari yang telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Atas laporan keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2023. Penyampaian rekomendasi pada rapat Paripurna ini, merupakan bagian dari rangkaian sebagaimana telah diamanatkan,” ungkapnya.

Paripurna LKPJ dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, didampingi oleh Waka I M. Ja’afar, Waka II Ilhamuddin, Sekwan M. Ali AB dan Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Batanghari. (Red)

Tebo, Jambi – Kapolres Tebo AKBP I Wayan Artha Ariawan, S.H., S.I.K., M.H., menggelar acara operasional bulanan Polres Tebo dan jajaran Polsek, Rabu (17/04/2024).

Acara tersebut hadiri oleh Wakapolres, Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek Jajaran dan Kanit Polsek.

Kapolres Tebo memberikan sambutan diantaranya masalah ungkap kasus yang terjadi di tengah Ilir terkait masalah curanmor dan ungkap kasus yang masalah hilangnya driver maxim yang TKP nya di Jambi dan pelakunya bertempat tinggal di Kecamatan Muara Tabir.

Selanjutnya, terkait masalah cegah peti yang ada diwilayah kawasan Polres Tebo Provinsi Jambi, kemudian penyelesaian tanah milik Polri yang ada di Kecamatan VII Koto.

Ditempat yang sama dilanjutkan dengan paparan masing masing Kabag, Kasat, Kasi dan jajaran polsek.

Kasat Intelkam AKP Ida Bagus Made Oka Wijaya menyampaikan, tentang situasi Kamtibmas pada wilayah hukum Polres Tebo serta masalah Pilkada Bupati.

Waka Polres Tebo Kompol Dhadhag A, mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang telah dipaparkan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.

“Demikian acara gelar operasional ini dilaksanakan dalam keadaan aman dan tertib,” tutupnya. (Red)

Nasional – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN RI) Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., dalam pemusnahan barang bukti narkotika menyampaikan beberapa kutipan untuk negara, Selasa (02/04) lalu.

Dikuti dari laman resmi Twitter @infobnn, Marthinus mengatakan, negara tidak boleh kalah terhadap narkotika. Negara harus hadir di tengah upaya sindikat-sindikat narkotika ini mencari keuntungan dalam mengedarkan Narkotika secara gelap.

“Sebagai insan yang diciptakan sempurna, manusia tidak boleh dikotori, dicacati, dicemari oleh zat-zat adiktif berbahaya yang merusak moral, mental, fisik dan juga kesehatan,” ucapnya.

Ia menegaskan, “Bentuk perlawanan kita adalah dengan mengatakan tidak kepada narkoba, untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dan menciptakan generasi emas yang kita cita-citakan di tahun 2045.” (Red)

Nasional – Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan yang dialami oleh salah satu Ibu Bhayangkari.

Dian Meta Sihombing mengalami kekerasan oleh suaminya Bripka Berlin Sinaga. Laporan tersebut merupakan limpahan dari Polda Sumatera Utara (Sumut)., yakni LP/B/277/III/2024/SPKT/polda sumut per tanggal 5 Maret 2024.

“Terima kasih atas informasinya, untuk kasus tersebut sudah dilakukan beberapa tindakan,” dikutip dari akun @polrestabesmdn_, Selasa (16/4/2024).

Laporan limpahan dari Polda Sumut itu per Tanggal 14 Maret 2024. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan melengkapi adminstrasi penyelidikan.

Video KDRT tersebut viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun @Heraloebss terlihat penganiayaan dilakukan oleh Bripka Berlin Sinaga terhadap istrinya, Dian Meta Sihombing di depan anaknya yang masih kecil.

Selain itu tampak seorang perempuan yang berupaya mencegah penganiayaan tersebut. Dalam unggahan juga dilampirkan nomor laporan kasus kekerasan tersebut ke Polda Sumut. “Keluarga polisi pun butuh bantuan netizen ketika mencari keadilan,” tulis akun @Heraloebss.

Dian Meta Sihombing melalui akun Instagramnya juga mengungkapkan, KDRT yang dilakukan oleh Bripka Berlin Sinaga terjadi sejak awal menikah 2016. (Red)

Sumber: Sumut.inews.id

BATANGHARI – Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin akan menggelar Open House Idul Fitri 1445 H pada hari pertama masuk kerja usai lebaran yakni pada tanggal 17 April 2024.

“Tanggal 17 hari pertamo masuk kantor,” ucap Anita.

Sebagai perwakilan rakyat Batanghari, Anita juga menyampaikan permintaan maaf, kepada seluruh masyarakat Batanghari. Selain itu ia berpesan agar masyarakat selalu menjaga silaturahmi serta toleransi.

“Di hari yang penuh keberkahan ini, mari kita saling memaafkan. Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin,” katanya.”

Teruntuk masyarakat yang ingin bersilaturahmi, saya Open House pada tanggal 17 April 2024 hari Rabu,” ungkapnya.

(Red)

BATANGHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari sampaikan rekomendasi untuk Kesbangpol, Satpol-PP, Damkarmat dan BPBD saat Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023.

Mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Batanghari Sirojudin mengatakan, untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Batanghari.

“Berdasarkan peraturan bupati nomor 43 tahun 2023 perubahan atas peraturan bupati nomor 80 tahun 2022 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Status Kesbangpol dari kantor menjadi dinas atau badan, eselon II perlu menyesuaikan diri secara optimal dalam mengantisipasi perubahan peraturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah,” kata Sirojudin, Rabu (17/04/2024).

Sirojudin juga menyebutkan, Kesbangpol Kabupaten Batanghari perlu meningkatkan alokasi anggaran agar semua tugas dan fungsi dapat dilaksanakan lebih optimal, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Batanghari nantinya dapat sampai menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

“Perlunya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terkait dengan disiplin pegawai sehingga dapat lebih baik dalam kinerja dan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya,” ungkapnya.

Rekomendasi untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Batanghari, Sirojudin mengatakan dalam rangka menggunakan fungsi koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari nomor 6 tahun 2023 tentang penyidik PPNS.

“Perlu dibentuk Sekretariat PPNS untuk memaksimalkan peran dan fungsinya yang diberi khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah,” kata Siroj.

“Peran Satpol-PP kabupaten Batanghari sangat perlu diikutserta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan, penertiban peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” lanjutnya.

Rekomendasi untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Batanghari, Sirojudin menyampaikan dalam upaya peningkatan memaksimalkan pelayanan masyarakat dan respontime yang efektif khususnya bidang ketentraman telah dibentuknya dua pos WMK di Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Batin XXIV.

“Tentunya personal, sarana dan prasarana masih dinilai minim. Terutama belum adanya mobil operasional pemadam kebakaran, namun demikian prasarana tersebut di sesuaikan dengan anggaran yang disediakan,” sebutnya.

(Red)

BATANGHARI – Demi memaksimalkanpemanfaatan aplikasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meningkatkan SDM.

Hal itu disampaikan oleh Marjani, pada rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu 17 April 2024.

Dibacakan Marjani, urusan Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari.

“Untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi informatika dan komunikasi publik pemerintah daerah, dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia sebagai program 4 orang,” kata Marjani.

Selain itu, dalam rangka percepatan pelayanan informatika dan komunikasi publik perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika dan komunikasi.

Marjani juga menyebutkan, pemerintah daerah perlu mencari solusi terhadap zona blind spot di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari.

(Red)

BATANGHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari merekomendasikan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari meningkatkan pengawasan terhadap peredaran Gas LPG 3 kg.

“Agar pengawasan terhadap persediaan peredaran gas LPG 3 kg lebih ditingkatkan, khususnya harga jual kepada Masyarakat,” kata Marjani anggota DPRD Kabupaten Batanghari saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, pada Rabu 17 April 2023.

“Karena masih ditemukannya kelangkaan dan harga jual yang tinggi,” sambungnya.

Dilanjutkan Marjani, kelangkaan Gas LPG 3 kg di Batanghari akibat ulah agen atapun pangkalan yang menjual kepada yang bukan berhak.

“Hal ini terjadi karena juga adanya penjualan yang dilakukan oleh agen ataupun pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg kepada yang bukan berhak,” pungkasnya.

(Red)