Blokir Tabungan Nasabah Sepihak, Kepala Unit BRI MSU: Uang itu Milik Bank

Batang Hari, Jambi – Salah satu warga Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu merasa heran kenapa saldo yang ada di rekeningnya diblokir oleh pihak BRI setempat, padahal sudah dipotong hutang, Kamis (07/12/2023).

Sansi merasa heran kenapa bisa ditahan, padahal pembayaran hutang sudah dipotong sesuai dengan tunggakan.

“Tunggakan hutang selama dua bulan sudah dipotong itu tidak masalah, namun kenapa malah saldo yang ada diblokir lagi?” ucapnya heran.

Padahal, menurutnya, dalam perjanjian hutang dibayar per bulan, tidak menahan saldo yang ada. Jaminan pinjaman juga sudah ada, kenapa ditambah lagi jaminan lain.

“Kalau memang wanprestasi maka sesuai dengan perjanjian itu, bukan memblokir sepihak,” tutur Sansi.

Terkait jaminan dan yang lainnya, Sansi mengatakan, itu bukan lagi menjadi urusan pihak Bank, karena pinjaman sudah disepakati dan perjanjian itu yang berlaku.

“Atas hal ini saya merasa dirugikan dengan Bank BRI Unit Maro Sebo Ulu. Sudah dipotong, diblokir, ditagih lagi untuk pembayaran,” tuturnya dengan heran.

Terpisah, Kepala BRI Unit Maro Sebo Ulu, Boy Gulo, membenarkan terkait pemblokiran tabungan nasabah.

“Benar saya yang memblokir, karena uang itu milik BRI dipinjam untuk membeli kebun milik si B. Saya tidak tahu seperti apa kesepakatan antara mereka berdua, yang pasti si B tidak sepakat dan mengembalikan uang itu ke BRI rekening tabungan Sansi,” ucapnya.

Jadi, tambah Boy Gulo, uang itu sebagai jaminan kami untuk pembayaran hutang selanjutnya.

Ketika ditanya jika Jaminan pinjaman tersebut atas nama B kenapa dicairkan, Boy Gulo tidak mau menjawab dan mengarahkan untuk bertanya ke Cabang.

Boy Gulo juga menyampaikan gambarannya jika uang yang masuk ke rekening itu belum tentu uang kita.

“Tidak ada yang memastikan uang yang masuk ke rekening itu uang kita,” katanya.

Sedangkan, Pemblokiran rekening diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 12 ayat 1 Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang berbunyi sebagai berikut:

‘Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.’ (Red)




Lelang Agunan Nasabah Diduga Tidak Sesuai Prosedur, Nasabah BRI: Diminta Mengosongkan Tempat, Mana Akhlaknya

Batang Hari, Jambi – Agunan salah satu nasabah Bank BRI Cabang Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi berupa tanah dan bangunan rumah akan dilelang, namun proses pelelangan dinilai tidak sesuai prosedur, Selasa (29/08/2023).

Salah satu nasabah tersebut berinisial MS, mengaku heran atas pelayanan pihak Bank BRI kepada dirinya.

Ia menceritakan bahwa belum pernah menunggak sudah ada Surat Peringatan (SP) satu.

“Sebelumnya saya sudah bayar seperti biasa, tiba-tiba ada SP satu. Selanjutnya, saya bayar lagi sampai lima kali pembayaran, namun ada yang menunggak selama satu kali dan dilanjut dengan SP dua,” papar Nasabah Bank BRI BUMN yang berslogan Akhlak tersebut.

Menurutnya, karena SP satu yang lalu ternyata masih berlaku, jadi untuk apa dibayar lagi. Hingga dibulan selanjutnya muncul lagi SP tiga.

“Setelah SP tiga, pihak Bank tersebut sudah mempromosikan agunan saya di OLX bukan di KPKNL,” ucapnya heran.

Melalui surat resmi yang dilayangkan oleh Bank BRI Cabang Muara Bulian dengan Nomor: R.97.IV/KC/ADK/08/2023, meminta pemilik untuk mengosongkan tempatnya untuk pelancaran proses lelang.

Ia menambahkan, padahal dalam akta notaris perjanjian kredit itu tertuang bahwa segala akibatnya serta pelaksanaannya tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dan/atau KPKNL.

“Setelah di Kepaniteraan Pengadilan, baru kemudian ke KPKNL. Sudah ada Aanmaning, baru bisa disita atau eksekusi,” terangnya.

Atas hal ini, ia menanyakan mana Akhlak yang katanya menjadi slogan BUMN?

“Tidak punya toleransi ini Bank. Saya sudah bayar, boleh dihitung pembayaran saya itu sudah melebihi dengan pokok pinjaman. Malah aset saya mau disita lagi, mana harganya tidak sesuai dengan kenaikan harga aset (tanah), ini siapa yang hitung?” tegasnya.

“Katanya berakhlak, apa seperti ini akhlaknya?” ucapnya kecewa.

Terpisah, Rahmad Falentinus SPB Bank BRI Cabang Muara Bulian di tempat kerjanya mengatakan, kalau sudah sampai ke tahap pemberitahuan lelang artinya sudah dilakukan upaya pemanggilan kepada yang bersangkutan.

“SP 1 dilayangkan karena sudah dianggap sudah banyak bunga pinjaman yang belum diselesaikan. Meskipun sudah dibayar tidak menghapus SP1, karena tidak mungkin diulang SP1 lagi jika ada tunggakan,” paparnya.

Menurutnya, hal itu tergantung pada kebijakan. Dan juga nasabah yang bersangkutan (red: inisial MS) sudah dinilai ingkar janji.

Saat ditanya mengenai apakah sudah ada Aanmaning atau putusan yang inkrah dari pengadilan untuk dilakukan lelang?

Ia menjawab, itu tidak perlu. Jika nasabah merasa dirugikan, dan menilai adanya penyalahgunaan wewenang, bisa langsung saja gugat di pengadilan.

Pengajuan yang kami lakukan ke KPKNL pasti sudah dicek oleh mereka, dan tidak mungkin mereka menerima begitu saja.

“Jika mau lebih jelas, silakan tanya ke KPKNL pihak yang melakukan pelelangan,” tuturnya.

Menurut Rahmad, atas agunan kreditur itu bukan milik Bank, melainkan masih milik kreditur.

“Kita hanya memindahkan kepemilikan agunan kreditur kepada pemenang lelang, kemudian kita buatkan sertifikat,” jelasnya.

Untuk diketahui, Jenis lelang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dibedakan menjadi tiga, antara lain :

Lelang Eksekusi, lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lelang Noneksekusi Wajib, lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang.

Lelang Noneksekusi Sukarela, lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. (Red)