Batang Hari, Jambi – Viral mengenai gelondongan kayu yang terdampar pasca banjir di Sumatera, masyarakat menilai bahwa adanya ilegal logging atau perusakan hutan. Baru-baru ini viral beberapa mobil pengangkut kayu bebas melintas di provinsi Jambi, khususnya di jalan Batang Hari – Jambi, Sabtu (06/12/2025).

Kegiatan itu seperti bebas dari pantauan APH maupun Gakkum Kehutanan Provinsi Jambi. Modus operandi yang digunakan pelaku usaha beroperasi pada malam dan dini hari.

Tersebar sebuah video di TikTok yang memperlihatkan satu buah truck tanpa nopol membawa kayu besar mencapai kurang lebih 3 meter.

Beberapa komentar netizen menyebutkan salah satu nama pemain kayu yang tidak pernah tersentuh hukum.

“Itu boos -nya pakam @nyonya irm,” tulis akun TikTok @anakmak05.

“@irma578489,” tulis @bibi312hjq.

“Mobil kito bos @irma578489,” tulis @duniatipu_tipu11.

Maraknya lalu lalang angkutan mobil kayu membuat masyarakat bertanya-tanya akan peran dan fungsi APH maupun Gakkum Kehutanan.

“Melihat kejadian banjir di Sumatera Barat banyak kayu bekas tebangan, sama seperti mobil kayu yang sering lewat ke arah Jambi,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, “Coba lah angkutan itu ditindak oleh APH dan Gakkum Kehutanan Jambi, jangan sampai ada bencana baru sadar.”

Hingga berita ini diterbitkan, bos IR yang disebut netizen belum memberikan tanggapan. (Red)

Batang Hari, Jambi – Salah satu anggota Koperasi di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu melaporkan adanya dugaan mafia tanah, korupsi SHU dan Penggelapan ke pada Aparat Penegak Hukum (APH), Jumat (05/12/2025).

Salah satu anggota yang meminta identitasnya untuk disembunyikan melaporkan atas dugaan mafia tanah dan penggelapan aliran dana milik masyarakat plasma serta kesalahan dalam Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan oleh Koperasi Lubuk Intan di Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2022 s/d 2024 sebesar Rp.4.151.152.428,- (Empat milyar seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

“Melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan/wewenang yang dilakukan oleh Perangkat Desa Peninjauan Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari,” tambahnya.

Kami meminta APH untuk memeriksa Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Karena kami menduga adanya perbuatan Mark Up Kuitansi maupun Cap Stempel yang Diduga sengaja dipermainkan oleh Pihak Koperasi beserta Perangkat Desa Peninjauan Kecamatan Maro sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Hingga ada Dugaan laporan Palsu dan Dugaan Fiktif.

Hingga berita ini diterbitkan, pengurus koperasi belum memberikan tanggapan. (Red)

Jambi – Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) resmi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran serius di Kawasan Cagar Budaya Nasional Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Laporan tersebut menyoroti keberadaan aktivitas industri yang dinilai melanggar zonasi, merusak lingkungan situs purbakala, dan berpotensi mengancam kelestarian warisan budaya Melayu Kuno.

Dalam dokumen yang diterima redaksi, LPKNI memaparkan bahwa sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan cagar budaya diduga tidak memiliki izin lengkap, bahkan terdapat indikasi tidak membayar pajak usaha sesuai ketentuan, serta adanya dugaan praktik koordinasi ilegal atau suap kepada pihak tertentu demi memuluskan perizinan.

Selain itu, perluasan perkebunan sawit dan alih fungsi lahan di area yang seharusnya menjadi zona perlindungan turut memperparah kondisi lingkungan situs. LPKNI juga menemukan adanya aktivitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) batubara, pergerakan alat berat, lalu lintas truk, hingga operasi jetty, kapal besar, dan tongkang yang masuk ke dalam atau dekat zona penyangga cagar budaya.

Salah satu temuan paling mencolok adalah sebuah candi yang dipagari seng, dan di dalamnya ditemukan aktivitas terkait tambang batubara.

LPKNI menilai aktivitas industri tersebut berpotensi menyebabkan sejumlah kerusakan situs bersejarah, antara lain:

Getaran alat berat yang dapat merusak struktur candi dan artefak bersejarah. Erosi tanah yang mengancam kelestarian kanal kuno dan lanskap situs. Gangguan terhadap ekosistem lingkungan yang semula berperan sebagai penyangga alami.

Degradasi nilai historis dan budaya, yang dapat mengganggu fungsi kawasan sebagai pusat penelitian peradaban Melayu Kuno. Turunnya kredibilitas pemerintah daerah dalam menjaga kawasan warisan budaya nasional.

Dalam laporan tersebut, LPKNI menegaskan bahwa berbagai aktivitas yang ditemukan diduga kuat telah melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, antara lain:

Pasal 66: Larangan merusak cagar budaya. Pasal 67: Larangan memindahkan cagar budaya tanpa izin. Pasal 81: Larangan mengubah fungsi ruang situs cagar budaya.

Pasal 101: Sanksi penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar bagi pengalihan kepemilikan tanpa izin. Pasal 104: Sanksi penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar bagi pihak yang menghalangi upaya pelestarian.

Pasal 105, 108, 110, dan 111: Berbagai sanksi pidana atas perusakan, pemisahan bagian cagar budaya, mengubah fungsi ruang, hingga pendokumentasian tanpa izin. Pasal 112: Larangan memanfaatkan cagar budaya secara komersial tanpa ketentuan.

LPKNI menegaskan bahwa temuan ini bukan hanya berpotensi melanggar regulasi nasional, tetapi juga dapat dianggap bertentangan dengan standar pelestarian internasional.

Seruan LPKNI: Hentikan Aktivitas dan Kembalikan Fungsi Kawasan

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, menegaskan bahwa Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi adalah warisan kebudayaan kelas dunia yang wajib dijaga keberlanjutannya.

“Kawasan ini bukan sekadar situs arkeologi, tetapi jejak peradaban dan pusat spiritual masa lampau yang memiliki nilai universal bagi sejarah Nusantara,” ujarnya.

Kurniadi juga menegaskan hubungan antara pelestarian cagar budaya dengan perlindungan konsumen:

“Harus dipahami hubungan antara cagar budaya dan perlindungan konsumen sangat erat, terutama dalam konteks pemanfaatan cagar budaya untuk pariwisata dan perdagangan produk terkait, di mana hak dan keselamatan konsumen harus dijamin tanpa mengorbankan kelestarian warisan budaya itu sendiri,” tegasnya.

LPKNI meminta seluruh aktivitas industri yang melanggar ketentuan agar dihentikan dan dipindahkan, serta meminta peningkatan pengawasan lintas instansi, termasuk pelibatan masyarakat.

Ruang Lingkup Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi memiliki luas 3.981 hektare, dengan batas wilayah:

Utara: Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo, Timur: Desa Teluk Jambu serta Desa Dusun Mudo, Selatan: Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah, Barat: Desa Danau Lamo dan Desa Baru.

Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 259/M/2013.

Tembusan Laporan, LPKNI menyampaikan tembusan laporan kepada: Presiden RI, ICOMOS, UNESCO, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kapolri. (Red)

Batang Hari, Jambi — Diduga terjadi praktik monopoli kartu anggota oleh oknum pengurus Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) bongkar muat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Mutiara Sawit Semesta (MSS).

Informasi ini disampaikan oleh sumber terpercaya yang menyebutkan bahwa ketua SPTI berinisial ML diduga memegang hingga 10 kartu anggota untuk dijadikan alat bisnis dengan menyerahkannya kepada pihak lain, Selasa (02/12/2025).

Sumber tersebut menjelaskan bahwa oknum ketua diduga memberikan kartu anggota tersebut kepada orang luar untuk bekerja melakukan bongkar muat di lingkungan PKS PT MSS. Hasil upah kerja bongkar muat kemudian diduga dibagi dua antara pemegang kartu dan oknum ketua SPTI tersebut.

Tidak hanya ML, sumber juga menyebutkan bahwa beberapa pengurus lain berinisial MS, SB, dan LI turut memegang sekitar 10 kartu anggota yang diduga digunakan dengan pola serupa, sehingga praktik tersebut berlangsung secara terstruktur.

Dalam aturan keorganisasian, masa jabatan pengurus SPTI umumnya berkisar 3 hingga 5 tahun sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, menurut sumber, kepengurusan SPTI bongkar muat di PT MSS telah berjalan lebih dari 8 tahun tanpa pernah diganti atau dilakukan pemilihan ulang.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa struktur kepengurusan dibiarkan berjalan tanpa evaluasi, sehingga membuka ruang terjadinya praktik monopoli dan penyalahgunaan kewenangan.

Sumber juga menyatakan bahwa buruh bongkar muat seharusnya didaftarkan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui organisasi SPTI. Namun, kenyataannya sebagian besar pekerja yang memiliki BPJS justru mendaftar secara mandiri, bukan melalui organisasi.

Selain itu, setiap mobil yang keluar dari PKS PT MSS setelah melakukan bongkar muat disebut diwajibkan membayar Rp40.000 per mobil kepada SPTI. Padahal, upah bongkar muat telah dibayarkan oleh pihak perusahaan. Praktik pungutan ini disebut memberatkan dan tidak memiliki dasar yang jelas.

 ML ketua pengurus SPTI saat di hubungi melalui pesan whatsaap, posisi nya lagi umroh, Maaf saya masih umroh katanya, saat di hubungi. (Red)

Jambi – Diduga angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi alias industri berwarna biru putih bermerek Samaritan SG ilegal bebas beroperasi di wilayah hukum Provinsi Jambi, Senin (01/12/2025).

Terpantau, mobil tangki biru putih Samaritan SG mengangkut minyak yang diduga ilegal oplosan minyak masakan dan solar murni.

Disinyalir ilegal, karena angkutan tersebut tidak seusai dengan spesifikasi aturan angkutan khusus B3. Diduga kuat tidak memiliki sertifikat BUJP dan SLO. Yakni, mengangkut dengan kendaraan roda enam kapasitas 10.000 Liter.

Maraknya praktik ilegal penjualan minyak di Provinsi Jambi harus menjadi perhatian khusus bagi Polda.

Modus operandi yang pelaku dengan menggunakan angkutan yang seperti resmi agar bisa mengelabui masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih mencari kantor dan menunggu tanggapan resmi dari pihak Samaritan SG. (Red)

Jambi – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi menggelar tiga sidang sengketa informasi publik dalam satu hari, Kamis (27/11/2025).

Tiga register yang disidangkan tersebut antara lain : Aprizal vs Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Media Suara Lugas vs Dinas PUTR Kabupaten Batang Hari dan SuaraJambi.com vs SMPN 11 Kota Jambi.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jambi, Zamharir, menjelaskan bahwa rangkaian persidangan hari ini berlangsung cukup padat, dengan agenda dan substansi sengketa yang berbeda-beda pada tiap perkara.

“Perkara pertama terkait permintaan informasi mengenai IUP, Amdal, dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat di Sekitar PT Bukit Bintang Sawit. Untuk perkara kedua, yang berkaitan dengan informasi pembangunan Islamic Center Batang Hari, pihak termohon tidak hadir sehingga sidang akan dijadwalkan ulang. Sementara itu, pada perkara ketiga yang terkait penggunaan dana BOS, para pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi,” jelas Zamharir.

Ia menegaskan bahwa KI Jambi tetap berkomitmen menjalankan proses persidangan secara independen, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan, guna memastikan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik dapat terjamin sepenuhnya. (Red)

Batang Hari, Jambi — Sebuah video berdurasi 36 detik viral di media sosial memperlihatkan aksi dugaan pengeroyokan terhadap dua warga Sengkati Mudo dan Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam.

Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah oknum karyawan dan security PT DMP di area lahan perkebunan perusahaan yang saat ini berstatus sitaan Kejaksaan Agung, Selasa (25/11/2025).

Fakta baru muncul dari kasus ini. Salah satu korban mengaku sempat ditodongkan pistol ke kepala, ketika terjadi pengeroyokan. 

Dalam video yang beredar, terlihat korban berinisial ND dianiaya oleh beberapa orang. Lehernya dicekik, kedua tangannya dipegang paksa, dan korban dibentak dengan nada tinggi.

Terekam suara percakapan mengatakan, “Kau merasa bagak kau? Abang Dinal ketahuan baru ko. Elok-elok kau. Borgoli diam, jangan melawan.”

Tak hanya ND, rekannya HD juga menjadi korban pengeroyokan di lokasi terpisah yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian pertama.

Kedua korban—HD dan ND—mengungkapkan kronologi kejadian saat ditemui wartawan di rumah mereka. Kejadian itu terjadi pada 26 September 2025.

“Saya dipukuli dan dilempar kayu dengan brutal sampai kepala saya luka-luka dan harus dijahit. Pelakunya saya ingat berinisial DS, AZ, DD, dan AD,” ujar HD.

HD juga mengaku sempat ditodongkan pistol ke kepala oleh salah satu pelaku.

“Saya tidak ingat jelas siapa yang menodongkan pistol itu, tapi saya yakin di antara mereka ada yang membawa senjata jenis pistol,” tambahnya.

Korban berharap kepolisian mengusut tidak hanya pengeroyokan, tetapi juga dugaan penggunaan senjata api oleh para pelaku.

Atas kejadian tersebut, para korban telah melapor ke Polsek Maro Sebo Ulu beberapa pekan lalu. Mereka meminta agar laporan tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Saya berharap pihak kepolisian memproses laporan kami dan mengungkap siapa yang menodongkan pistol itu,” tegas HD. (Red)

Jambi – Salah satu mobil tangki milik PT Sugih Rahayu Bahagia (Surabah) terpantau melintas membawa bahan cair mudah terbakar diduga tidak sesuai dengan ketentuan, Selasa (25/11/2025).

Tangki mobil PT Surabah bertuliskan tanda bahan bakar cair mudah terbakar, namun menggunakan angkutan berjenis truk 6×4 dengan kapasitas tangki seperti melebihi 16.000 liter.

Membawa bahan bakar cair mudah terbakar merupakan pengangkutan khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Angkutan ini sepertinya selalu lolos dari pengawasan Dishub tidak terjaring sebagai angkutan yang tidak sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari PT Surabah dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Sementara, aktivitas pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009).

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) di jalan. (Red)

Batang Hari, Jambi – Perusahaan konstruksi PT Cahaya Selaras Bangun Sejahtera (CSBS) pelaksana pembangunan peningkatan jalan di Desa Rantau Kapas Mudo – Pasar Terusan Seksi 1 diduga tidak menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Senin (24/11/2025).

Pekerjaan peningkatan jalan itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, dengan masa pelaksana 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Terpantau di lapangan terlihat para pekerja tidak menggunakan APD, bahkan yang tidak memakai helm, sepatu bot dan sarung tangan.

Sementara, salah satu pengawas di lokasi seperti tidak mau menjawab secara rinci mengenai penerapan SMKK.

“Bisa dilihat sendiri,” jawabnya singkat ketika ditanyakan mengenai fakta di lapangan.

Diketahui penerapan SMK3 atau SMKK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 59 ayat (1): Badan usaha jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Pasal 96 – 99: Terdapat sanksi administratif, termasuk: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara pekerjaan, pencabutan izin usaha.

Pasal 88 – 90: Pengguna jasa dapat memutus kontrak jika penyedia tidak memenuhi ketentuan standar kerja termasuk K3.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.

Pasal 26 – 30: Mengatur lebih rinci kewajiban penerapan SMK3 di setiap proyek dan Pasal 109 – 113: Mengatur sanksi administratif bagi penyedia jasa konstruksi bila tidak menjalankan standar keselamatan dan K3.

Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang SMK3 Konstruksi, Bab VI – Pengendalian Kecelakaan: Kegiatan konstruksi harus mengikuti rencana manajemen risiko.

Bab VIII – Tindakan Koreksi dan Sanksi: Dapat diberikan tindakan penghentian sementara, Penolakan pekerjaan, Evaluasi dan sanksi kepada penyedia jasa jika tidak memenuhi SMK3.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 1996 & Permenaker No. 8 Tahun 2010 (APD) menyebutkan, Semua pemberi kerja wajib menyediakan APD dan memastikan penggunaannya. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif sesuai UU Ketenagakerjaan. (Red)

Batang Hari, Jambi – Perusahaan pertambangan Batu Bara PT Alam Deras Tiara meninggalkan jejak danau buatan di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV, Minggu (23/11/2025).

Informasi dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut melakukan penambangan di IUP SSKB.

“Bekas PT Alam Deras Tiara, IUP SSKB,” ungkap warga sekitar.

Beberapa informasi juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut sepertinya tidak lagi melakukan aktivitas penambangan dan telah meninggal lokasi.

“Sepertinya tidak beraktivitas lagi, karena sudah tidak ada alat berat di lokasi,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, lokasi pertambangan dekat dengan jalan nasional mau pun pemukiman warga setempat.

Belum diketahui secara pasti bagaimana perizinan eksplorasinya. Hingga berita ini diterbitkan, PT Alam Deras Tiara belum memberikan tanggapan. (Red)