Batang Hari, Jambi – Program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis hanya isapan belaka. Masih ada oknum yang menyelipkan bisnis dalam sekolah gratis. Modus operandi yang digunakan oleh oknum tersebut ialah uang baju seragam yang tiap tahun mereka ganti, agar peserta didik terpaksa membeli ketimbang memakai baju lain sendiri, Kamis (03/07/2025).

Salah satu orang tua peserta didik yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan dengan adanya dugaan mufakat jahat yang ingin menjadikan keseragaman sebagai ladang bisnis.

“Seluruh anak baru dikenakan biaya baju seragam seperti baju melayu, batik dan olahraga termasuk juga buku. Total semuanya Rp. 1.415.000,-,” ungkap salah satu orang tua yang tidak mau disebutkan namanya.

Karena ia tidak mampu membayar seluruhnya, jadi ia menitipkan ke anaknya untuk membayar Rp. 500.000,- dulu. Sayangnya titipan itu ditolak.

“Ketika anak saya balik ke rumah, dia sebut kalau tidak bisa diangsur. Tadi juga pas lagi baris-berbaris murid yang belum membayar barisannya diasingkan termasuk anak saya,” bebernya.

Akhirnya, saya selaku orang tua yang tidak mampu membayar lunas berinisiatif untuk datang ke sekolah menemui guru yang di sana.

“Saya sempat cek-cok, karena saya heran kenapa baju putih abu-abu dan pramuka termasuk juga untuk di bayar padahal kan yang dibutuhkan cuma lambang sekolah. Tidak hanya itu karena dikembalikannya uang yang mau diangsur saya juga sempat protes.”

“Akhirnya, saya sebut ke guru itu untuk tidak memberikan baju anak saya sebelum saya melunasinya,” tambahnya.

Ia merasa heran, katanya sekolah gratis namun ada saja pembayaran yang bermoduskan keseragaman.

“Mereka bilang kalau baju batik, melayu, dan olahraga tiap tahunnya bertukar. Jadi karena takut beda sendiri terpaksa kami membayar,” ucapnya.

Tidak hanya itu, orang tua murid yang lain pun tidak pernah melihat rincian laporan penggunaan dana BOS, rencana kerja anggaran sekolah mau pun dana komite.

“Mana ada lah laporan penggunaan dana bos dan RKAS mau pun komite yang disampaikan ke orang tua. Di papan informasi sekolah pun tidak ada dipublikasikan dana BOS itu,” ungkapnya heran.

“Harapan kami pemerintah harus jelas bahwa tidak ada sekolah yang gratis dan legalkan segala bentuk jual beli di sekolah agar tidak ada lagi yang disembunyikan,” tegasnya.

Ketua komite SMA N 7 Sekaligus merupakan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, mengaku tidak pernah diberikan laporan penggunaan dana BOS mau pun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)

“Laporan penggunaan itu tidak ada, kami cuma dapat pengajuan dari sekolah apa yang dibutuhkan dari komite,” imbuhnya.

Mengenai perlengkapan sekolah, Irwanto menuturkan di setiap sekolah ada kebijakan sendiri, itu tergantung orang tuanya mau atau tidak.

“Di setiap sekolah punya kebijakan baju seragam sendiri, tergantung orang tua nya mau atau tidak anaknya memakai baju bekas kakaknya atau memakai baju seragam,” jelasnya.

Selain dana BOS, sudah ada bantuan dana pendidikan dari PKH yang bisa dimanfaatkan orang tua melengkapi keperluan sekolah anaknya.

“Dana PKH untuk pendidikan anak harus dialokasikan ke keperluan anak sekolah bukan keperluan yang lain,” singkatnya.

Sementara itu kepala sekolah SMA N 7 Batang Hari belum bisa dikonfirmasi. (Red)

Batang Hari, Jambi – Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024, pada Senin (14/07/2025).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Firdaus, serta dihadiri oleh para anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres, Danramil, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Rahmad Hasrofi menegaskan pentingnya Nota Pengantar ini sebagai dasar bersama dalam pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah.

“Nota pengantar ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam rangka pembahasan laporan keuangan daerah, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujar Rahmad Hasrofi.

Rapat berlangsung lancar dan hingga akhir. Penyampaian nota ini juga menjadi cerminan komitmen Pemkab Batang Hari dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pembangunan yang berkelanjutan. (red)

Batang Hari, Jambi – Salah satu warga Kelurahan Pasar Muara Tembesi melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan yang telah ia miliki sejak 2013. Laporan itu dilayangkan ke pemerintahan Desa Pelayangan sesuai dengan kedudukan lokasi tanah, Selasa (15/07/2025).

Pemilik tanah, Saryono mengaku telah melayangkan surat pengaduan ke Desa Pelayangan pada Kamis (10/07) lalu yang diterima oleh Kaur Umum.

Ia menceritakan bahwa pada tahun 2013 telah membeli satu bidang tanah dengan luas 3,5 Hektar milik MG warga Desa Rantau Kapas Mudo dilengkapi dengan surat jual beli dan kuitansi pembayaran yang berlokasi di Desa Pelayangan.

“Seperti biasa surat jual beli tanah itu sudah ditanda tangani oleh pemilik batas tanah dan diketahui oleh kades yang menjabat di tahun 2013,” tuturnya.

Namun, setelah Saryono melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah yang dimaksud ternyata sudah di kuasai oleh RS salah satu pejabat di lingkup Kabupaten Batang Hari dan telah ditanami kelapa sawit.

“Menurut keterangan dari pekerja yang ada di lahan itu, mengaku kalau kebun itu milik RS. Menurut informasi RS telah membuatkan sertifikat atas tanah tersebut,” ungkap Saryono.

Tentunya alas hak tanah itu menjadi janggal, diduga adanya mafia tanah sehingga bisa terbit sertifikat itu.

“Sebelum terbitnya sertifikat tanah,tentu ada alas haknya di mana seseorang memperoleh tanah itu dan diketahui oleh pemerintah Desa beserta pemilik yang ada di batas-batas tanah. Hal itu lah yang membuat menjadi rancu, sehingga saya merasa sebagai pemilik awal tanah itu telah diserobot,” imbuhnya.

“Tanah itu dibenarkan oleh pemilik batas bahwa milik MG, dan dulunya saya membayar MG untuk membersihkan lahan itu untuk ditanami pohon karet,” tambah Saryono.

Ia berharap, pemerintah desa bersama ketua lembaga adatnya mampu menyelesaikan permasalahan ini hingga menemukan titik terang.

“Saya yakin melalui pemerintahan tingkat desa bersama lembaga adatnya mampu menyelesaikan permasalahan ini hingga menemukan titik terang,” harap Saryono. (Red)

Batang Hari, Jambi – Mencuatnya informasi mengenai salah satu pasien BPJS dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM/Puskesmas) Durian Luncuk dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) tetapi tetap membayar biaya Ambulans. Hal itu diduga tidak sesuai dengan prosedur, masyarakat minta Dinas Kesehatan melakukan evaluasi, Minggu (06/07/2025).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Taqwin mengatakan, jika sesuai dengan prosedur seharusnya hal ini tidak terjadi.

“Kita sudah menerima laporan ini, sudah memanggil tenaga medis dan staf terkait. Kita minta PKM Durian Luncuk untuk memperkuat triase penerimaan pasien, melengkapi sumber daya PKM dan komitmen dengan janji layanan,” tuturnya.

Menurutnya, selama rujukan itu memenuhi syarat/indikasi rujukan, pasien BPJS tidak dikenakan biaya ambulans.

“Syarat/indikasi rujukan itu kondisi pasien gawat darurat, kasus/penyakit yang ditangani sudah di luar kemampuan puskesmas dan itu semua atas penilaian dari dokter penanggung jawab,” jelas Taqwin.

Sementara itu mengenai ketersediaan oksigen, Taqwin mengatakan, sistem penyediaan oksigen di puskesmas berbeda dengan Rumah Sakit.

“Di puskesmas oksigen disediakan dalam bentuk tabung. Tiap-tiap Puskesmas menghitung berapa kebutuhan oksigen mereka. Jika habis, mereka melakukan isi ulang di tempat pengisian isi ulang oksigen,” bebernya.

Ia menambahkan, “Tetapi kalau konteksnya pasien ini dirawat di ruang UGD, puskesmas yang mengisi ulangnya.”

Taqwin juga mengingatkan kepada pengguna BPJS agar mengetahui alur dan prosedur layanannya di berbagai media sosial.

“Harapan kami juga kepada peserta BPJS agar mengetahui alur dan prosedur layanan serta ketentuan lainnya sebagai peserta BPJS yang ada di berbagai media sosial/kanal promosi manfaat BPJS,” harapnya.

Menanggapi sistem pelayanan dari Puskesmas Durian Luncuk, masyarakat setempat meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi tenaga kesehatan di sana. Karena, mereka berpendapat kejadian itu bukan hanya sekali namun sudah sering terjadi pada satu pasien yang sama.

“Ini baru yang terungkap bae, kayak mano yang belum terungkap. Mungkin masih banyak lagi kejadian yang dak sesuai prosedur yang dialami pasien lain. Eloknyo dievaluasi lah biak elok gawenyo,” tutur masyarakat dengan bahasa daerah. 

Hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban resmi dari pihak Puskesmas Durian Luncuk. (Red)

Jambi – Penunjukan AKBP Mat Sanusi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi telah memicu sorotan tajam dari publik. Pasalnya, jabatan strategis di dunia olahraga ini diemban oleh seorang perwira aktif Kepolisian Republik Indonesia, yang secara hukum diduga melanggar undang-undang, Sabtu (05/07/2025).

Polda Jambi telah mengetahui informasi ini dan akan menyerahkan penanganannya kepada bidang khusus di internal Polri, seperti Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda).

“Kalau nanti ini sudah didalami dan memang ada pelanggaran terhadap yang bersangkutan, nanti mereka yang akan melakukan investigasinya,” ujar Kompol M. Amin Nasution, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi.

Sementara itu, seorang AKBP yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa sebagai perwira Polri aktif, ia akan memberikan sumbangsih terhadap dunia olahraga tanpa harus menjadi ketua.

“Di kepolisian sudah jelas aturannya, di internal kami tidak boleh menduduki jabatan di luar institusi kecuali ada penugasan khusus dari atasan,” ujarnya.

Menurut Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Masyarakat mempertanyakan apakah tindakan AKBP Mat Sanusi telah memenuhi ketentuan hukum.

Perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa konsideran yang mendasari pembentukan undang-undang ini, antara lain:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang kekuasaan negara dan peran kepolisian.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang pemisahan antara TNI dan Polri.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang peran TNI dan Polri.

Dalam hal ini, jika ada peraturan lain yang ingin menganulir Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka peraturan tersebut harus memiliki kedudukan yang setara atau lebih tinggi dari undang-undang, seperti:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang.

Jika tidak ada peraturan yang lebih tinggi atau setara yang menganulir Pasal 28 ayat (3), maka pasal ini tetap berlaku sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kapolda Jambi terkait polemik anggota yang merangkap jabatan tersebut. Publik berharap agar prinsip profesionalisme dan supremasi hukum tetap ditegakkan, bukan dikompromikan atas nama prestasi atau kepentingan individu. (Red)

Batang Hari, Jambi – Hal yang mengejutkan terjadi di Puskesmas (PKM) Durian Luncuk, di mana pasien BPJS dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) membayar biaya Ambulans, Jumat (04/07/2025).

Hal itu diungkapkan oleh keluarga salah satu pasien yang di rujuk ke FKRTL (rumah sakit) yang ada di Muara Bulian. Ia dikenakan tarif Ambulans dari Puskesmas Durian Luncuk ke Rumah sakit yang ada di Muara Bulian sebesar Rp. 300.000,-.

“Biasanya kami memang gitu, jadi tidak terkejut lagi. Namun, saya juga heran kenapa berbeda dengan puskesmas lainnya. Dulu sewaktu saya melahirkan dirujuk ke rumah sakit Ambulansnya langsung ditanggung oleh BPJS,” ungkap salah satu keluarga pasien yang enggan disebutkan namanya.

Ia menganggap hal itu biasa, kemungkinan ada perbedaan aturan antara puskesmas yang satu dengan yang lain.

“Dulu juga pernah ketika kami membutuhkan oksigen, namun di puskesmas Durian Luncuk tidak ada tersedia oksigen. Akhirnya, kami sendiri yang melakukan isi ulang ke tempat yang ada isi ulang oksigen,” tambahnya.

Dikutip dari laman kompas.com, Layanan ambulans yang ditanggung BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang dapat dakses secara gratis, di antaranya pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan gawat darurat, serta pelayanan ambulans darat dan air.

Layanan ambulans yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi pelayanan ambulans darat dan ambulans air untuk rujukan pada:

Dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) satu ke FKTP lain, Dari FKTP ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), Dari FKRTL satu ke FKRTL lain.

Sementara itu, Kepala PKM Durian Luncuk Suci Ningsih saat dikonfirmasi, ia mengarahkan untuk konfirmasi ke kepala bagian tata usaha karena sedang cuti.

Kepala bagian tata usaha tidak menjawab saat dikonfirmasi media ini. (Red)

Batang Hari, Jambi – Diduga karena menjadi terlapor, sang istri akhirnya mengajukan gugatan cerai suami ke Pengadilan Agama Muara Bulian. Sementara, suami telah melaporkan perbuatan istrinya ke Polres Batang Hari, Kamis (03/07/2025).

Pasangan suami istri ini merupakan warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi.

Gugatan cerai yang dilayangkan sang istri setelah dirinya dilaporkan oleh suami ke Mapolres Batang Hari, Nomor: STBPP/208/V/RES. 2025/SAT RESKRIM pada (26/05) atas dugaan perbuatan dengan sengaja tanpa izin serta masih ada ikatan resmi pernikahan yang dibuktikan dengan Surat nikah dan belum pernah ada perceraian sebelumnya antara SP (Suami) dan SWI (Istri). Sedangkan, SWI mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Bulian pada (13/06).

SP kepada media ini menceritakan bahwa dirinya melaporkan istri sahnya ke Mapolres Batang hari agar mendapat tindak lanjut, kejelasan dan supaya istrinya pulang. Ia melakukan hal ini untuk menjaga keutuhan rumah tangganya sebab beliau masih ingin hidup rukun bersama istri, anak dan cucu.

“Kalaupun saya jemput paksa, istri saya pasti akan menolak. Sebab, dia dalam kondisi sedang dimabuk asmara dengan pria pujaannya yang diduga bernama HB warga Desa Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian,” tuturnya.

“Istri saya menggugat cerai dengan dalil dan tuduhan KDRT, berjudi dan menghambur hamburkan uang, bahkan beliau tidak memberikan nafkah batin,” tambah SP.

Atas tuduhan itu, SP sangat terpukul bahkan menangis di depan awak media sambil berkata kapan saya pernah melakukan KDRT, gimana saya bisa melakukan nafkah batin sedangkan setiap malam kamar selalu dikunci dan saya tidak boleh tidur di kamar.

“Kapan saya pernah berjudi dan menghambur hamburkan uang. Sedangkan, saya tau nya cuma kerja di bangsal batu bata, hasil nya juga istri saya yang menikmati,” bebernya sambil terisak tangis

SP mengaku, Keuangan sepenuhnya dikelola oleh istri, istri pun pernah jual mobil dengan nilai Rp.170 juta. Ia pun tidak tau uangnya kemana dan buat apa, istrinya juga jual tanah dengan nilai Rp.50 juta, ia pun tidak tau uangnya ke mana dan buat apa. Akan tetapi, malah ia yang dituduh menghambur hamburkan uang.

Menurut SP, selama dua tahun belakangan ini semenjak istrinya menggunakan hp Android dan bermain Facebook maupun tiktok, istri saya berubah 180 derajat.

Saya kerja tidak diurus, bikin kopi sendiri, cuci baju sendiri, bahkan saya tidak pernah dapat nafkah batin. Tapi, saya masih sabar.

Bahkan, setelah istrinya menikah sirih dengan pria idaman nya, sang istri pernah pulang dalam keadaan sakit. Kemudian SP merawatnya di puskesmas.

“Tapi setelah dia sehat, dia minta uang dari anak saya si NT dengan nilai Rp. 4 juta terus dia pergi lagi dari rumah tanpa pamit dengan membawa semua pakaiannya dan buku nikah,” bebernya lagi.

“Padahal, itulah uang yang seharusnya kami gunakan untuk modal makan dan buat batu bata sampe bisa bakar lagi.”

Di awal istri pergi membawa emas 3 suku/ 9 gram, meskipun begitu SP masih berharap istrinya bisa berubah dan rumah tangganya bisa pulih seperti dulu. Tapi malah akhirnya seperti ini.

Seperti yang diketahui dalam syariat islam sangat melarang dan mengharamkan seorang wanita melakukan poliandri atau bersuami dua.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari sang istri. (Red)

Batang Hari, Jambi – Buntut dari tertangkapnya dua orang warga Desa Simpang Rantau Gedang, warga setempat beberkan tempat utama (base camp) para pemakai berkumpul, Rabu (02/07/2025).

Salah satu warga Desa Simpang Rantau Gedang kepada media ini membeberkan tempat para pemakai narkoba di Desa setempat.

“Informasinya ada dua orang warga Desa kami, salah satunya merupakan suami dari wakil BPD yang tertangkap dalam kasus narkoba. Ini lah base camp para pemakai narkoba tepatnya di Simpang Rantau Gedang RT 16,” ungkapnya.

Dalam foto yang dikirimkan oleh warga tersebut terlihat seperti pondok tertutup oleh terpal hitam sangat tersembunyi di semak belukar dan ditemukan seperti alat penghisap sabu.

Mereka berharap base camp itu segera dibakar, karena takut masih ada penerus yang bakal menggunakannya.

“Kami berharap Polisi dapat memberantas dan membakar base camp itu,” tegas warga.

Sementara itu, Kapolres Batang Hari melalui Kasat Narkoba Iptu Al Imron mengungkapkan bahwa penangkapan dua orang pelaku tersebut saat hendak membawa Narkotika jenis sabu dari Jambi menuju ke Mersam di Desa Batin Kecamatan Bajubang sekira pukul 15.40 WIB Minggu (29/06).

“Tim kuda hitam Satresnarkoba Polres Batang Hari mendapatkan informasi bahwa adanya 1 unit mobil Nissan X Trail yang diduga membawa Narkotika jenis sabu dari Jambi menuju Kecamatan Mersam dengan mengendarai mobil merek X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi B 1527 SIQ,” tuturnya.

Tim Kuda Hitam langsung menghentikan mobil tersebut yang di dalamnya berisi empat orang, dua laki-laki dan dua perempuan.

“Dari kedua orang laki-laki tersebut ditemukan barang bukti, sedangkan dari dua perempuan tidak ditemukan barang bukti,” tambah Kasat Narkoba.

Barang bukti yang disita dari tersangka Andri Saputra berupa satu buah kaca pirek berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika gol 1 bukan tanaman jenis sabu berat bruto : 1,39 gram. 

Satu buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Yakult yang terangkai dengan pipet sedot. Satu buah korek api mancis warna kuning yang terangkai dengan jarum.

Satu buah dompet merek SHI bewarna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp.100.000,-, dan satu unit handphone merk Oppo warna hitam berikut SIMcard card.

Sedangkan, barang bukti yang diamankan dari Ardianto berupa satu buah kaca pirek berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu berat bruto : 1,65 Gram.

Satu buah tas Selempang merk Tapax co. Satu buah dompet merek Eiger warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah.

Satu unit handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hitam dan satu unit mobil merk Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi B 1527 SIQ berikut dengan kunci kontak.

Para pelaku disangkakan dengan Undang-undang Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Red)

Batang Hari, Jambi – Warga Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu digegerkan dengan penemuan mayat perempuan lansia bersimbah darah di rumahnya, Selasa (01/07/2025).

Perempuan lansia itu bernama Masriani (67) ditemukan warga sudah tergelak dengan kondisi mengenaskan.

Penemuan mayat itu dibenarkan oleh Kepala Desa setempat Jauhari.

“Benar ada kejadian penemuan mayat,” ungkapnya.

Informasi dari warga setempat, korban diduga dibunuh oleh lebih dari satu orang pelaku, karena mayat korban sempat diseret keluar rumah.

“Diduga dibunuh oleh lebih dari satu orang, karena mayat sempat diseret keluar rumah. Terlihat bekas darah dan jejak kaki keluar rumah, dan mayatnya dikembalikan lagi ke rumah,” ungkap salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Menurutnya, pembunuhan dipacu karena korban mendapatkan uang bantuan dan pelaku ingin mencuri uang tersebut.

“Kemungkinan karena korban mendapatkan dana bantuan sekitar 2 juta rupiah, lalu pelaku mencuri. Karena mungkin ketahuan, pelaku membunuh korban,” tambah warga setempat.

Terpisah, Kapolsek Maro Sebo Ulu melalui Kanit Reskrim Ipda Wahyudi menceritakan kronologis pertemuan mayat oleh warga setempat.

“Pada Hari selasa tanggal (01/07) sekira pukul 11.00 Wib, saat saksi Atin melihat anak korban Meli diduga ODGJ sedang berkeliaran di dekat rumah korban. Sementara, Meli yang tidak biasanya seperti itu, saksi pun curiga dan mengecek ke rumah nya korban,” tuturnya.

Ketika Atin masuk kedalam rumah korban, ia melihat posisi korban sudah tergeletak dengan keadaan berlumuran darah di bagian kepala dan tangan, kemudian melihat kejadian tersebut Atin langsung menghubungi keluarga nya dan bidan desa.

“Dugaan sementara korban dianiaya terlebih dahulu sebelum dibunuh. Belum tahu pasti dianiaya oleh senjata tajam atau benda tumpul, yang pasti benda tersebut melukai bagian belakang telinga,” singkatnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Puluhan pengusaha tambang Galian C di beberapa Desa dalam wilayah daerah arus sungai (DAS) di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, terdiri dari pengusaha tambang pasir, kerikil dan juga emas akan di laporkan ke Polda Jambi, Senin (30/06/2025).

Dimana, sebelumnya ada beberapa pengusaha yang sempat di panggil penyidik Polda pada Tahun lalu sudah diberikan himbauan atau peringatan dan tidak akan melakukan pertambangan lagi, akan tetapi mereka beraktivitas kembali.

Heri, seorang pemuda peduli Batang Hari mengatakan, bahwa  para pengusaha pertambangan pasir, kerikil dan emas ini juga termasuk ke dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan hal itu, para pengusaha tambang sudah memperkayakan diri sendiri dan merugikan banyak orang dan juga termasuk merugikan negara.

“Coba bayangkan semua pengusaha tambang Galian C yang beraktivitas di pinggir sungai Batanghari ini memiliki alat berat semua dan mobil truk untuk aktivitas mereka. Sedang dampak dari lingkungan cukup besar bagi warga yang tinggal di arus sungai batanghari ini, kemudian pihak Polda jangan tutup mata dan tangkap para pelaku atau pengusaha ini,” katanya.

Dia juga mengatakan, ada beberapa pengusaha yang mencoba melakukan pengurusan izin pertambangan Galian C ini, akan tetapi terkendala oleh beberapa aturan dan aturan ini juga belum ada untuk pengusaha ini melakukan aktivitas pertambangan.

“Mereka tahu bahwa yang di kerjakannya ini illegal, tapi mereka tetap memaksa demi mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampak dari aktivitas tersebut,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, bahwa pekan depan akan segera membuat laporan agar aktivitas illegal ini jelas. Sebab, ini sudah merugikan semua orang yang tinggal di berantaran sungai batanghari. Seperti yang terjadi di RT 06 dan 07 Desa Bajubang Laut dan beberapa titik lagi berada di dalam wilayah Kota Muara Bulian. 

“Ya, bukan hanya kondisi lingkungan saja yang rusak, sepertinya jalan lingkungan Kabupaten yang berada di Desa di lokasi tambang ini juga rusak, akibat dari muatan truk pasir dan kerikil yang melintasi jalan itu,” jelasnya.

Senada dikatakan, Aman, warga di Kecamatan Muara Bulian, bahwa dampak dari lingkungan yang terjadi sepanjang sungai batanghari ini sudah cukup tercemar. Baik itu dari aktivitas tambang pasir, kerikil dan emas yang berada di sepanjang sungai batanghari.

“Air sungai batanghari ini sudah tercemar dari dampak tambang ini. Dan sangat di sayangkan, bahwa tambang ini dibiarkan beroperasi sepanjang sungai dan apakah kita semua tutup mata akan masalah ini,” paparnya.

Sementara itu, untuk perkembangan izin Galian C ini terkendala oleh tata ruang atau disebut dengan RTRW di dalam wilayah Kabupaten Batang Hari. Dan saat ini terkait aturan tersebut sedang di bahas di DPRD Batang Hari dan tidak menutup kemungkinan aturan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, sebab persetujuan aturan tersebut akan diberikan oleh pihak Kementerian. (Tim)