Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batang Hari menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari dalam rangka persetujuan bersama kepala daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Selasa (11/07/2023).

 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar, S.P., mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah secara seksama dan penuh kesabaran membahas dan mengkaji Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

 

Di sela itu juga, ia melihat barisan OPD yang terlihat sepi.

 

“Kelihatannya banyak juga OPD yang tidak hadir,” cetusnya.

 

Dilanjutkannya, “LKPD ini disampaikan dalam rangka memenuhi amanat pelaksanaan keuangan daerah yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan dan transparan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”

 

Selanjutnya, Bakhtiar juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD dari mulai proses penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022.

 

“Sehingga dilakukannya pembahasan dan persetujuan bersama atas rancangan tersebut,” tambahnya.

 

Apabila dicermati, menurutnya catatan tersebut, secara keseluruhan menunjukkan bahwa DPRD mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintahan Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan pembangunan pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat yang tentunya bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Serentak Bak Regam.

 

“Sebagaimana tujuan pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang Hari 2021-2026, yaitu Perubahan Menuju Arah Baru Batang Hari Tangguh 2024 Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis Pada Tahun 2024,” tuturnya.

 

Ia menegaskan, secara subtansi, masukan dan saran ini harus kami tindak lanjuti agar menjadi kontribusi nyata perbaikan penyelengggaraan pemerintahan.

 

“Terkait dengan itu disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merespon, menyikapi dan menjadikan masukan dan saran tersebut sebagai bahan masukan introspeksi dan untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada serta berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang,” tutupnya.

 

Rapat paripurna di ruang pola DPRD, dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Anita Yasmin, juga dihadiri oleh Forkompinda, para OPD, Camat, beserta tamu undangan lainnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari T.A 2022, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan masukan, Senin (12/06/2023).

 

Dalam sambutannya, ketua Fraksi PKB Patoni memberikan apresiasi kepada Pemkab atas diraihnya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi.

 

Disamping itu Patoni juga menyampaikan masukan-masukan kepada Pemkab Batang Hari untuk diperbaiki.

 

“Yang pertama, pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial untuk dimaksimalkan pendapatannya dan kalau bisa over target. Kedua, jalan menuju pusat desa masih banyak yang rusak dan tidak didanai dari APBD. Maka kami minta di scrab dengan alat berat milik Pemda melalui swakelola,” ucapnya.

 

Ia menambahkan, yang ketiga, pembangunan islamic center kami berharap pembangunannya segera dilaksanakan karena ini merupakan ikon Kabupaten. Keempat, relokasi warga orang Kayo Hitam yang masih tersisa untuk segera dipindahkan.

 

“Kelima, agar pemerintah Kabupaten Batang Hari memprioritaskan pembangunan kantor lurah terusan, sejak diresmikan belum punya kantor. Keenam, ruang terbuka hijau di depan rumdis Bupati sangat kami apresiasi karena ramai dikunjungi warga apalagi malam Minggu masyarakat haus hiburan. Apalagi kalau parkirannya gratis, tapi yang sebelahnya itu tidak gratis,” jelas Patoni.

 

Ketujuh, Patoni meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk membuatkan sertifikat lapangan bola yang ada di wilayahnya.

 

“Agar Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan dengan sungguh-sungguh tempat pembuangan sampah yang ditaruh di pinggir jalan cor beton itulah, sedangkan alat berat disitu ada dua tidak digunakan. Sampah itu dikeruk diletakkan pada tempatnya,” tutup Patoni.

 

Kegiatan Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Batang Hari, Forum Unsur Pemerintahan seperti Kapolres, Kajari, Perwira penghubung TNI, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Kabupaten Batang Hari, Forkompinda dan Para Kepala Desa beserta BPD. (Red)