Batang Hari, Jambi – Beredar pemberitaan mengenai dugaan PT Linda Industri Sawit di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi yang belum memiliki izin dari Pemerintah setempat. Pemkab Batang Hari membentuk tim untuk meninjau langsung ke lapangan pada (01/09) lalu, saat ini belum ada kepastian mengenai hasil keputusan rapat, Senin (11/09/2023). 

Tim yang turun ke lapangan, terdiri dari Kabag Sumber Daya Alam (SDA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas PUTR, Dinas PMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Muara Tembesi, Pemerintah Desa Pelayangan. 

Camat Muara Tembesi, Edi Purwanto mengatakan, pihak perusahaan (PT LIS) belum pernah datang ke Kantor Camat untuk menginformasikan tentang aktivitas usahanya. 

“Kami belum memberikan rekomendasi apa pun untuk perusahaan tersebut. Sejauh ini yang kami tahu bahwa perizinan bisa melalui online,” tuturnya kepada tim sebelum turun ke lapangan. 

Di tempat yang sama, Kades Pelayangan Sutiono mengatakan, sebelum berdirinya perusahaan tersebut. Waktu itu sudah ia sampaikan melalui lisan bahwa yang pertama untuk mendirikan perusahaan itu harus jauh dari pemukiman, karena mengantisipasi dampak dari bau limbahnya. 

“Kedua, untuk melengkapi izin secara administrasi. Selain itu juga menanyakan mengenai kontribusi untuk masyarakat sekitar dan Pemerintah Desa,” tuturnya. 

Kemudian, Sutiono menambahkan, segala sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaan itu menjadi tanggung jawabnya dan perusahaan menyatakan siap. 

“Setelah berdiri dan beroperasi perusahaan tersebut, sudah sering kita panggil untuk menanyakan kegiatan ini, apakah rasional surat-suratnya. Terkait rekomendasi atau lainnya pemerintah desa belum mengeluarkan,” tambahnya. 

Lihayati Kabag SDA Pemkab Batang Hari selaku koordinator para tim yang turun ke lapangan memaparkan agar tidak melakukan diskusi apa pun dengan pihak perusahaan. 

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan untuk tidak mendiskusikan apa pun ke pihak perusahaan. Hari ini kita hanya turun ke lapangan mengecek fakta di lapangan, mencatat dan memaparkannya saat rapat besok,” tuturnya. 

Hingga berita ini diterbitkan, Lihayati belum memberikan hasil rapat evaluasi lapangan kepada media ini.

“Lagi diketik, nanti disampaikan dulu kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan sebelum menjadi keputusan rapat. Nanti kalau sudah mendapatkan arahan dan persetujuan, akan diinformasikan,” jawabnya melalui via WhatsApp. (Red) 

Batang Hari, Jambi – Sempat heboh beberapa hari yang lalu mengenai dugaan PT Linda Industri Sawit di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi. Sekretaris Daerah Batang Hari melakukan pembahasan mengenai hal tersebut, Selasa (29/08/2023).

Di ruang kerja Sekda, Kabag SDA Lihayati mewakili sekda mengkoordinasi diskusi bersama OPD terkait.

Lihayati mengatakan, saat ini Sekda sedang ada kegiatan di luar. Jadi, saya mengkoordinasikan rekan-rekan untuk diskusi mengenai apa-apa saja yang akan dipersiapkan untuk turun ke lapangan besok.

“Nanti sesuai kewenangan mereka masing-masing dan regulasi yang ada pada OPD terkait, untuk melihat fakta di lapangan seperti apa,” ucapnya.

Mengenai kapan waktu akan turun ke lapangan, ia mengatakan, nanti akan disampaikan ke Sekda dan akan ditentukan harinya.

Ia menambahkan, “Untuk saat ini mereka baru mengajukan di OSS yang dipegang oleh DPMPTSP. Nanti juga akan dilihat kesesuaian di lapangan, apakah tahapan tersebut sesuai dengan faktanya.”

Mengenai sanksi, Lihayati tidak mau banyak komentar, yang pasti saat ini melihat kondisi tahapan yang sudah diajukan oleh PT LIS tersebut.

“Hasilnya nanti akan dikoreksi dan langkah apa nanti yang akan dilakukan,” tuturnya. (Red)

Batang Hari, Jambi – Diduga belum mengantongi izin, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari akan melakukan deteksi dini terhadap PT Linda Industri Sawit di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi terkait perizinan, Kamis (24/08/2023).

Kepala Satuan Pol-Pp, Adnan, melalui Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah, Saipul Anwar, mengatakan bahwa pihaknya sudah membahas persoalan tersebut.

“Hal itu baru saja dirapatkan. Rencananya akan dilakukan deteksi dini pada Senin besok dengan melibatkan pihak terkait,” ucapnya.

Ia menyebutkan, pihak yang akan dilibatkan yakni, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas DPMPTSP, Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat.

“Untuk Pemerintah Desa dan pihak Kecamatan nantinya kita hanya mencari keterangan-keterangan sejauh mana proses izin yang sudah mereka (red: PT LIS) lakukan,” tambahnya.

Mengenai sanksi apa yang akan diberikan, Saipul mengatakan, sesuai dengan pemeriksaan nanti.

“Mengenai sanksi, tergantung hasil pemeriksaan dari setiap OPD yang terkait tersebut. Biasanya, kalau bangunan yang sudah dibangun tanpa izin dari PUTR kemudian izinnya baru keluar, maka akan dikenakan denda,” jelasnya.

Untuk menutup aktivitas perusahaan PT LIS, nantinya tergantung rekomendasi dari pihak terkait tersebut.

Saipul menegaskan, seharusnya perusahaan mengajukan izin terlebih dahulu di dinas DPMTSP sebelum melakukan aktivitas.

“Kemungkinan sanksi yang akan diberikan berupa penyegelan sementara sampai dengan izinnya keluar,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PT LIS sudah bergerak kurang lebih selama tiga bulan, namun diduga belum mengantongi izin dari pemerintah setempat. (Red)

Batang Hari, Jambi – Diduga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Linda Industri Sawit (PT LIS) di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi, belum memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Hari, Jumat (18/08/2023).

Informasi yang didapat, pabrik tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih tiga bulan dan sudah menghasilkan bahan olahan untuk dijual.

Kepala Bidang Perizinan Dinas PMPTSP, Novery membenarkan bahwa perusahaan tersebut belum mengantongi izin.

“Benar perusahaan tersebut belum ada mengajukan izin. Mengenai penindakan itu bukan domain kami, melainkan hak dari Satuan Pol PP Batang Hari,” ucapnya.

Terpisah, Zamzami, S.H., Ketua Iwo Indonesia mengatakan, setiap perusahaan itu wajib memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten melalui pelayanan penanaman modal.

“Karena, jika tidak mengantongi izin dapat merugikan semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Batang Hari terutama dalam PAD,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Lingkungan setempat juga bisa tercemar, termasuk juga polusi udaranya.”

Dengan kejadian itu, Zamzami menegaskan, akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengecek ke lapangan.

“Kita minta pihak terkait untuk turun ke lapangan, guna mengecek kebenarannya. Apakah ada indikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, pihak perusahaan saat dikonfirmasi melalui salah satu karyawannya belum memberikan jawaban. (Red)