Batang Hari, Jambi – Pembangunan Islamic Centre menjadi sorotan perkumpulan Gerakan Terpadu Anti Korupsi (Gertak). Sementara, terkait dalam proses pekerjaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batang Hari tidak mau transparan kepada publik, Kamis (14/08/2025).
Seyogianya pembangunan untuk tempat ibadah adalah hal yang lumrah untuk diketahui oleh publik. Mulai dari tahapan pertama hingga ke tahapan penyelesaian adalah informasi yang wajar untuk diberikan ke pada masyarakat.
Apalagi pekerjaan tahapan I ini sudah dilaksanakan dan sudah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Jambi. Yang mana, anggaran lebih kurang 20 Miliar itu hanya ditemukan kekurangan volume dalam 7 item pekerjaan dengan total jumlah keseluruhan Rp.153.812.075,15, penyetoran sebagian Rp. 10.000.000,00, sisa nilai temuan Rp. 143.812.075,15
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi mengenai tahapan dan item pekerjaan yang telah dilakukan, merupakan informasi yang sifatnya umum bukan secara teknis.
Sehingga tidak ada asumsi masyarakat kalau pembangunan mesjid menjadi ajang mencari keuntungan pribadi.
Alih-alih mendapatkan informasi yang terbuka, pegawai di Bidang Cipta Karya Dinas PUTR enggan memberikan informasi mengenai proses pekerjaan pembangunan Islamic Centre tahap I yang telah dikerjakan.
“Kalau informasi mengenai pembangunan itu silakan tanyakan langsung ke kepala bidang, karena kami tidak berani memberikan informasi apa pun,” ungkap para pegawai.
Sementara Kepala Bidang Cipta Karya Purwanto tidak pernah bisa dihubungi melalui WhatsApp pribadinya. Setiap ditemui awak media ini, Purwanto selalu tidak berapa di kantornya.
Terlebih lagi Kepala Dinas PUTR yang kemungkinan akan sibuk karena juga merangkap jadi PPK dalam beberapa proyek pembangunan di tahun 2025 ini. Pesan WhatsApp dan telepon pun tidak pernah digubris olehnya.
Dikutip dari media jurnalishukum.com Abdurrahman Sayuti, S. H., M. H., C. L. A Ketua Perkumpulan Gerakan Terpadu Anti Korupsi (Gertak) Jambi menyoroti terkait anggaran pembangunan Islamic Center sebesar Rp20 miliar itu hanya terlihat sebatas timbunan tanah yang selayaknya anggaran sebesar itu tidak hanya dibuat timbunan, akan tetapi pembangunan.
“Kalau di lihat timbunan yang sudah dilakukan itu cukup besar anggarannya, apakah uang sebesar itu hanya dibuat timbunan dan pembelian tiang pancang saja. Kalau begini, habis uang daerah batanghari hanya sebatas memenuhi janji politik, sedangkan hak pegawai dan honorer belum selesai di bayar,” ujarnya. (Red)
