Batang Hari, Jambi – Suara kekecewaan meluap keras dari kalangan mahasiswa, tokoh adat, dan masyarakat Desa Sungai Buluh, Kabupaten Batang Hari. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Batang Hari justru memunculkan polemik baru, Selasa (02/06/2026)
Kehadiran Tim Pengawasan dan Pengendalian (TIMDU) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai penengah. Sebaliknya, tim tersebut dituding berpihak penuh pada perusahaan dan secara sepihak mematahkan seluruh laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan warga.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, S.E.,Dihadiri manajemen PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) – bagian dari Wings Group. Pimpinan JDR Jambi Ihsan, DC Bulian Pedrik beserta rombongan, dari pemerintah pihak Terkait Dan Anggota Komisi 2 DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi masyarakat, hadir langsung Boy Marsukun, S.E (Ketua PLK.SP.J.BMJ Desa Sungai Buluh), Ketua Aliansi Masyarakat, perwakilan organisasi mahasiswa HMI dan GMNI, serta tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan para Tuo Tengganai (tokoh adat).
Alih-alih menemukan titik terang, pertemuan ini justru menegaskan kecurigaan warga. TIMDU yang seharusnya mengawal agar aturan berjalan benar, dinilai bersikap seolah menjadi juru bicara perusahaan. Seluruh operasional PT JDR dinyatakan berjalan 100% benar oleh tim tersebut, sementara semua tudingan dan laporan pelanggaran warga dianggap tidak berdasar—fakta ini bahkan diakui secara terbuka dalam forum rapat.
“Kami sangat kecewa. TIMDU yang kami harapkan hadir memberi solusi, malah menuding kami masyarakat ini salah dan tak tahu arah. Itu yang tak kami terima. Kami memang masyarakat kecil, tapi kami tahu hak kami. Pemerintah seharusnya menengahi, tapi di forum RDP justru terlihat seolah menjadi mulut dan juru bicara perusahaan. Semua kegiatan disebut benar, sementara dugaan kami ditolak mentah-mentah begitu saja,” ungkap Boy Marsukun dengan nada tinggi dan penuh emosi mewakili warga.
Dalam forum tersebut, warga membeberkan sederet masalah pelik yang dialami warga setempat yang bekerja di perusahaan itu. Tuntutan utama mereka sangat jelas: bukan mengusir perusahaan, melainkan menuntut keadilan dan kepatuhan hukum. Dua poin besar menjadi sorotan tajam: pemotongan gaji yang tak wajar dan praktik intimidasi yang mencekik karyawan.
Warga menceritakan ironi pahit yang terjadi di lapangan: dengan gaji pokok yang relatif kecil, para pekerja kerap mengalami pemotongan yang nilainya fantastis—mulai dari ratusan ribu hingga mencapai jutaan rupiah—tanpa dasar perhitungan atau alasan hukum yang jelas.
Belum lagi praktik tekanan psikologis, ancaman, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Bahkan disebutkan ada warga yang baru saja kembali bekerja, tiba-tiba dipecat dengan dalih yang mengada-ada. Ancaman pembubaran tim kerja atau pemecatan kerap dilontarkan jika ada yang berani menyuarakan keluhan.
“Bagaimana kami mau hidup nyaman? Kami orang tua harus menyaksikan anak-anak kami bekerja keras membanting tulang, tapi haknya dirampas begitu saja. Kalau ada yang berani bersuara, ancaman pemecatan langsung diterima. Ini namanya penindasan, bukan tempat bekerja,” tegas perwakilan Aliansi Masyarakat.
Ketidakberpihakan TIMDU ini pun disorot tajam oleh sejumlah anggota dewan lainnya. H. Hendro mempertanyakan kehadiran CV Bariang yang dipimpin Imroni (rekanan bongkar muat) yang tak dihadirkan dalam pembahasan, namun TIMDU sudah terkesan mengambil keputusan sepihak.
Puncak ketegangan terjadi saat Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Amin Hudori, menyuarakan sikap tegasnya di hadapan ruang rapat. Ia menilai keberadaan TIMDU yang dulunya dibentuk di bawah pimpinan Zamhuri dari Badan Kesbangpol adalah langkah yang keliru karena sepihak dan jelas-jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, TIMDU justru berubah menjadi pembela kepentingan pengusaha.
“RDP ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Kami pihak DPR harus turun mengecek langsung ke lokasi. Karena TIMDU yang dibentuk kemarin itu adalah sepihak. Mereka tidak berpihak ke masyarakat, tapi malah jadi juru bicara perusahaan. Ini harus diluruskan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tegas Amin Hudori memecah kebisuan forum.
Merespons reaksi keras dari anggota dewan dan masyarakat, pimpinan rapat Muhammad Firdaus akhirnya menyepakati penundaan pembahasan lebih lanjut. RDP mengenai dugaan pelanggaran di PT Jambi Distribusindo Raya ini akan dilanjutkan kembali setelah para anggota dewan melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional perusahaan. Jadwal pertemuan ulang pun akan disusun secepatnya.
Bagi warga Sungai Buluh, keputusan penundaan ini adalah awal langkah, bukan akhir perjuangan. Mereka mengingatkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten agar tidak bersikap sepihak. Jika wakil rakyat gagal berpikir objektif, maka nasib masyarakat kecillah yang bakal terancam masa depannya.
“Kami punya pesan keras untuk Bapak Bupati: jika jajarannya tidak beres atau bermain mata, tolong segera ditindak. Kalau dibiarkan terus seperti ini, hancurlah kami. Adik-adik kami kehilangan hak, abang-abang kami tak bisa kerja karena sistem yang tak relevan dan melanggar aturan,” seru Boy Marsukun menegaskan posisi warga.
Dengan tegas mereka menyatakan, tak ada kata berhenti sebelum keadilan benar-benar dirasakan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi lebih rinci dari pihak manajemen PT Jambi Distribusindo Raya maupun TIMDU terkait tudingan pemotongan gaji dan praktik intimidasi tersebut. Redaksi tetap berkomitmen mengedepankan prinsip keseimbangan dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang terlibat. (Red)
