Batang Hari, Jambi – Irma Hadisurya Harahap, S.H., Kabid Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Batang Hari, dinilai tidak memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Minggu (06/08/2023).
Pasalnya, saat awak media ini meminta untuk melihat bukti pengajuan yang pernah diajukan oleh pihak Usin di SPTN, Irma tidak memberikan dan berdalih.
“Apa yang sudah diajukan ke dinas menjadi dokumen negara, dindo. Tidak mungkin dikasih kepada orang tapi kalo untuk ditunjukkan boleh dan itu harus izin Kadis, silakan dindo menemui Kadis jika mau lihat,” tulisnya melalui via WhatsApp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa masyarakat merasa aneh atas pernyataan itu, apakah itu berdampak besar kepada negara. Padahal sudah ada UU mengenai keterbukaan informasi publik dan semua orang berhak tahu.
“Aneh, masa itu dokumen negara. Pengajuan oleh masyarakat itu sah-sah saja kalau dilihat oleh yang bersangkutan atau pun orang lain, agar tidak ada prasangka buruk. Terlebih lagi yang bersangkutan merasa tidak pernah mengajukan,” ucap salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.
Akhirnya masyarakat demo karena awalnya tidak ada keterbukaan informasi tadi.
“Ujung-ujungnya memang harus aksi, karena dari sini saja sudah ada unsur tertutup yang dapat menimbulkan prasangka buruk,” jelasnya.
Untuk diketahui, Bab V Informasi yang dikecualikan pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana- yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. Sistem intelijen negara.
d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, Dan model operasi institusi keuangan;
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau Properti;
5. Rencana awal investasi asing;
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan Negosiasi internasional;
2. Korespondensidiplomatik antarnegara;
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri;
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi Dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. nformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Sayangnya, Irma Kabid Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan yang juga merupakan mantan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Batang Hari tidak menjawab saat ditanya, kira-kira dokumen yang sudah diajukan ke Dinas itu termasuk dalam kategori pengecualian tersebut atau tidak. (Red)
