Sebut Apa yang Sudah Diajukan ke Dinas Adalah Dokumen Negara, Irma Dinilai Tidak Paham UU KIP

Avatar

- Penulis

Minggu, 6 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang Hari, Jambi – Irma Hadisurya Harahap, S.H., Kabid Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Batang Hari, dinilai tidak memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Minggu (06/08/2023).

Pasalnya, saat awak media ini meminta untuk melihat bukti pengajuan yang pernah diajukan oleh pihak Usin di SPTN, Irma tidak memberikan dan berdalih.

“Apa yang sudah diajukan ke dinas menjadi dokumen negara, dindo. Tidak mungkin dikasih kepada orang tapi kalo untuk ditunjukkan boleh dan itu harus izin Kadis, silakan dindo menemui Kadis jika mau lihat,” tulisnya melalui via WhatsApp.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa masyarakat merasa aneh atas pernyataan itu, apakah itu berdampak besar kepada negara. Padahal sudah ada UU mengenai keterbukaan informasi publik dan semua orang berhak tahu.

“Aneh, masa itu dokumen negara. Pengajuan oleh masyarakat itu sah-sah saja kalau dilihat oleh yang bersangkutan atau pun orang lain, agar tidak ada prasangka buruk. Terlebih lagi yang bersangkutan merasa tidak pernah mengajukan,” ucap salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.

Akhirnya masyarakat demo karena awalnya tidak ada keterbukaan informasi tadi.

“Ujung-ujungnya memang harus aksi, karena dari sini saja sudah ada unsur tertutup yang dapat menimbulkan prasangka buruk,” jelasnya.

Untuk diketahui, Bab V Informasi yang dikecualikan pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

BACA JUGA  Sekda Batang Hari Melalui Kabag SDA Adakan Rapat Bersama OPD Bahas PT LIS

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

 

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana- yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;

 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

 

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

BACA JUGA  Tanggapi Jawaban Bambang Wuryanto Diminta Menegakkan UU Perampasan Aset, Najwa Shihab: Wakil Rakyat atau Juragan

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. Sistem intelijen negara.

 

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

 

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, Dan model operasi institusi keuangan;

3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau Properti;

5. Rencana awal investasi asing;

6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

 

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

BACA JUGA  Komite Pungut Dana Marching band, Kepsek Sebut Dapat Dukungan Pengawas

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan Negosiasi internasional;

2. Korespondensidiplomatik antarnegara;

3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri;

 

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi Dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

 

h. nformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

 

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Atau pengadilan;

 

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

Sayangnya, Irma Kabid Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan yang juga merupakan mantan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Batang Hari tidak menjawab saat ditanya, kira-kira dokumen yang sudah diajukan ke Dinas itu termasuk dalam kategori pengecualian tersebut atau tidak. (Red)

Comments Box

Berita Terkait

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah
Lembaga Adat Tali Tigo Sepilin Batin XXIV Pasang Papan Merek Tanah Sengketa
Mendadak Tes Urin, Bupati Batang Hari Bakal Copot Pejabat Pemakai Narkoba
Polsek Batin XXIV Kembali Ungkap Kasus Perkara Curat
Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani
Pemkab Batang Hari Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan PT NGKS, Padahal Belum Ada Izin
Jalan Pemda Batang Hari yang Mulus Terancam Rusak Kembali Ulah Angkutan Galian C
Kades Teluk Melintang Diduga Salahgunakan Wewenang
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:01 WIB

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:17 WIB

Lembaga Adat Tali Tigo Sepilin Batin XXIV Pasang Papan Merek Tanah Sengketa

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:15 WIB

Mendadak Tes Urin, Bupati Batang Hari Bakal Copot Pejabat Pemakai Narkoba

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:56 WIB

Polsek Batin XXIV Kembali Ungkap Kasus Perkara Curat

Senin, 10 Juni 2024 - 16:47 WIB

Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani

Minggu, 9 Juni 2024 - 19:21 WIB

Jalan Pemda Batang Hari yang Mulus Terancam Rusak Kembali Ulah Angkutan Galian C

Minggu, 9 Juni 2024 - 09:44 WIB

Kades Teluk Melintang Diduga Salahgunakan Wewenang

Sabtu, 8 Juni 2024 - 11:29 WIB

Kacabjari Hentikan Perkara Penggelapan Motor Melalui Restoratif

Berita Terbaru

Batanghari

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah

Kamis, 13 Jun 2024 - 14:01 WIB

Batanghari

Polsek Batin XXIV Kembali Ungkap Kasus Perkara Curat

Rabu, 12 Jun 2024 - 10:56 WIB