Batang Hari, Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menanggapi dengan santai terkait statement yang keluar dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi.
Sebelumnya, pada beberapa waktu yang lalu Safwan ansori menggelar reses dengan mengundang seluruh insan pers di daerah pemilihannya, tepatnya di Kota Muara Bulian. Saat reses, Safwan sempat berstatemen dan menjadi kontroversial terkait kinerja DPRD Batanghari. Salah satu statemen Safwan, saat dirinya menjelaskan terkait retribusi terminal Muara Bulian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bahwasanya DPR itu harus menggali, sesuai dak penetapan terminal tadi dengan jumlah mobil yang membayar retribusi di Terminal kita tadi. Jadi penetapannya harus dikaji pemerintah dan berdasarkan uji petik. Jadi kalau DPR tidak mau kerja, tidak mau turun kelapangan, memantau, menghitung, lebih baik tidak usah menjadi anggota dewan,” kata Safwan.
“Itulah tugas kita menggali, menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Batang Hari. jangan kita mengiyakan apa yang disampaikan oleh OPD tekhnis terkait, jadi kita harus dengan logika dan hasil daripado kito turun kelapangan,” sebutnya.
Sementara itu pihak DPRD Batang Hari, melalui Ketua Anita Yasmin didampingi Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin dan anggota lainnya, santai menanggapi pernyataan tersebut.
“Namanya statement, pendapat, masukkan sah-sah be yang dilakukan siapapun orangnya, mau dia DPR Provinsi, RI maupun tokoh masyarakat disekeliling kita, kalau bicara masalah PAD, hal-hal yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang Hari kami pikir sudah cukup, dan kami mengapresiasi kinerja pemerintah daerah,” kata Anita Yasmin di Ruang Komisi I DPRD Batanghari, Senin (13/03/2023).
Terkait penetapan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah membuat komitmen. Bahkan melalui salah satu kepala bidang berkenaan dengan pendapatan, pemerintah daerah telah membuat komitmen dengan pihak DPRD terkait PAD.
“Dan kami pernah meminta komitmen waktu itu di ruang Banggar, komitmennya antara lain yaitu ialah peningkatan PAD ini harus sesuai dengan realisasi. Bahkan komitmen itu juga melibatkan Kabid pendapatan (salah satu Kepala Bidang berkenaan dengan PAD), saya pikir upaya DPRD sudah cukup. Cuma kalau memang ada masukkan dan lain sebagainya itu sah-sah be, karena DPRD ini lembaga untuk menyampaikan aspirasi. Kalau memang dirasakan cukup berarti kita harus ‘more’ lebih,” beber Anita
Anita juga menambahkan bahwa kenaikan PAD yang terjadi untuk saat ini khusus retribusi terminal Muara Bulian cukup baik, pasalnya terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. itupun mereka (DPRD) pertanyakan, apa dasar menaikkan PAD.
“Kita tidak mau pendapatan-pendapatan semu, makanya muncullah komitmen kepada TAPD, ketika kita tetapkan PAD tinggi, kita harus bisa merealisasikan. Cara merealisasikannya bergulirlah sampai hari ini, baik dari Kabid pendapatan, DPRD, kalau itu sepakat, sepaham saya dengan yang disampaikan pak Safwan, sah-sah saja. Cuma, kalau menjustifikasi bahwa ini bekerja, ini tidak bekerja, kan salah,” jelas Anita. (Red)
