Batang Hari, Jambi – Menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batang Hari, Ajrisa Windra, yang menyatakan kesiapannya terbuka dan tidak anti-kritik, aktivis anti-korupsi memberikan respons keras.
Windra sebelumnya menegaskan bahwa dalam menjalankan amanah, pihaknya harus memenuhi unsur kehati-hatian. “Kami sangat terbuka dan tidak anti-kritik. Namun, dalam menjalankan amanah, kami harus memenuhi unsur kehati-hatian. Ini semata-mata karena apa yang kami kerjakan menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut ditanggapi kritis oleh Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A., dari Perkumpulan Gerakan Terpadu Anti Korupsi (GERTAK). Ia menilai sikap Dinas PUTR justru bertolak belakang dengan pernyataan keterbukaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejak awal kami menilai Kadis PUTR Kabupaten Batang Hari ini tertutup. Pernyataan terbuka itu hanya gimik (rekayasa) saja. Mereka mungkin takut nanti terbongkar praktik korupsinya,” tegas Sayuti.
Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan sorotan publik terhadap proyek Islamic Centre Batanghari. Menurutnya, wajar masyarakat menyoroti pembangunan tersebut karena menelan anggaran besar dari APBD Murni Kabupaten Batanghari.
“Banyak kepentingan masyarakat lain yang diabaikan dengan adanya proyek ini. Sumber dananya adalah APBD murni, jadi harus benar-benar transparan dan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Abdurrahman Sayuti.
