DLH Batang Hari Dinilai Tidak Serius Tangani Bufferzone PT IKU

Avatar

- Penulis

Senin, 3 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang Hari, Jambi – Beberapa waktu yang lalu pernah diberitakan tentang dugaan PT Indo Kebun Unggul (IKU) mengangkangi Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan melanggar Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Senin (03/06/2024).

Keppres RI Nomor 32 menegaskan bahwa area sempadan sungai tidak boleh ada aktivitas baik pemukiman, perkebunan, industri dan lain sebagainya.

PT IKU sendiri telah menanam kelapa sawit di daerah aliran sungai kecil yang disinyalir juga mengangkangi UU penataan ruang. Memanfaatkan tata ruang tidak tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak dipungkiri, PT IKU juga mengubah zonasi wilayah yang seharusnya dilindungi, menjadi tempat tumbuhnya kelapa sawit untuk keuntungan pribadi.

BACA JUGA  Tiga Kali Tender Gagal, Pekerjaan Revitalisasi Danau Sipin BWSS VI Dilakukan Secara Penunjukan Langsung

Sayangnya, Pemkab Batang Hari melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Sekda Batang Hari tidak serius menyelesaikan permasalahan ini, masih saja memberikan sanksi administratif dan pembinaan.

Diduga pemberian sanksi administratif tersebut tidak mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.

Yang mana, pengenaan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data dan informasi yang dilakukan oleh polisi kehutanan, pejabat pengawas lingkungan hidup, pejabat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dan kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Selanjutnya, juga tidak melibatkan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI atau bidang Tata Ruang, untuk memantau berapa panjang aliran sungai yang telah ditanami oleh PT IKU.

BACA JUGA  Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari Zamzami tidak memberikan tanggapan.

Diketahui, Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Batang Hari Lihayati, di ruang kerjanya menuturkan bahwa saat turun ke PT IKU beberapa bulan yang lalu memang banyak kelapa sawit yang ditanami dekat dengan sungai. Padahal sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada saat mengajukan perizinan penanaman kelapa sawit.

BACA JUGA  Polres Batang Hari Adakan Lomba Menembak Peringati HUT Bhayangkara ke 77

“Amdal mengenai Buffer Zone itu memang sudah ada, jadi memang terjadi kesalahan di lapangan. Berarti memang manajemen di lapangan dokumen amdal itu dipedomani, jangan-jangan dokumen itu entah disimpannya di mana,” tuturnya.

Menurutnya, sungai yang ada di PT IKU itu sungai kecil bukan sungai besar, dengan jarak penanaman 50 meter dari bibir sungai.

“Kemarin mereka (PT IKU) sudah mengakui itu dan akan menindaklanjuti untuk menghutankan kembali wilayah Buffer Zone itu. Namun, saat ini kita belum memeriksanya dan akan dijadwalkan oleh sekda kapan turun lagi melakukan pemantauan monitoring lagi,” jelasnya. (Red)

Comments Box

Berita Terkait

Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66
Polsek Bathin II Tangkap Pelaku Begal
Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah
Lembaga Adat Tali Tigo Sepilin Batin XXIV Pasang Papan Merek Tanah Sengketa
Mendadak Tes Urin, Bupati Batang Hari Bakal Copot Pejabat Pemakai Narkoba
Polsek Batin XXIV Kembali Ungkap Kasus Perkara Curat
Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani
Pemkab Batang Hari Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan PT NGKS, Padahal Belum Ada Izin
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 11:48 WIB

Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66

Senin, 17 Juni 2024 - 08:38 WIB

Polsek Bathin II Tangkap Pelaku Begal

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:01 WIB

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:17 WIB

Lembaga Adat Tali Tigo Sepilin Batin XXIV Pasang Papan Merek Tanah Sengketa

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:15 WIB

Mendadak Tes Urin, Bupati Batang Hari Bakal Copot Pejabat Pemakai Narkoba

Senin, 10 Juni 2024 - 16:47 WIB

Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani

Senin, 10 Juni 2024 - 09:27 WIB

Pemkab Batang Hari Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan PT NGKS, Padahal Belum Ada Izin

Minggu, 9 Juni 2024 - 19:21 WIB

Jalan Pemda Batang Hari yang Mulus Terancam Rusak Kembali Ulah Angkutan Galian C

Berita Terbaru

Batanghari

Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:48 WIB

Berita

Polsek Bathin II Tangkap Pelaku Begal

Senin, 17 Jun 2024 - 08:38 WIB

Batanghari

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah

Kamis, 13 Jun 2024 - 14:01 WIB