Kemacetan dan Rusaknya Jalan Nasional, Apakah Bukan Termasuk Gangguan Sosial dan Ekonomi?

Avatar

- Penulis

Rabu, 22 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opini Batang Hari, Jambi – Maraknya kemacetan di wilayah Jalan Nasional Kabupaten Batang Hari yang tidak kunjung usai menjadi polemik dan pertanyaan masyarakat.

Beberapa upaya Gubernur Jambi dinilai tidak efektif, salah satunya membatasi angkutan batu bara sebanyak 4.000, dan jam keluar angkutan dari mulut tambang. Nyatanya masih saja ada kemacetan di wilayah lainnya.

Pembatasan di simpang tiga Muara Tembesi agar tidak menumpuk di sana, nyatanya di wilayah Desa Tanjung Marwo yang terjadi penumpukan sebelum jam keluar angkutan yang sudah ditentukan.

BACA JUGA  Cabjari Muara Tembesi Selesaikan Perkara Restoratif

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kapasitas batu bara yang sudah ditetapkan maksimal 8 ton, nyatanya banyak yang bermuatan 12 ton. Membuat jalan yang sudah diperbaiki menjadi rusak kembali, dan yang rusak semakin rusak.

Apakah hal itu bukan termasuk golongan gangguan sosial dan ekonomi seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara?

Dalam perda tersebut pada Paragraf 4 Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Pasal 28, berbunyi:

BACA JUGA  Pelantikan Kepala Sekolah dan Pengawas Kabupaten Batang Hari

(1) Gubernur dapat menetapkan penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara, dalam hal:

a keadaan kahar:

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan:

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya: dan

d. kondisi sosial dan ekonomi.

(2) Penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

BACA JUGA  Jumat Curhat Kapolsek Muara Tembesi, Keluhan Masyarakat Angkutan Batu Bara Muatan Melintas di Jalan Lingkungan

(3) Penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Jika termasuk dalam gangguan sosial dan ekonomi, maka Gubernur Jambi harus mengambil tindakan tegas berupa penutupan kegiatan tambang sementara. (Red)

Comments Box

Berita Terkait

PSU di Kecamatan Muara Tembesi, Masyarakat: Pengawas TPS Hanya Berfoto-foto
BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem
HTR Terbakar Ulah Illegal Drilling, Usman LSM Kompihtal: Mabes Polri dan KLHK Harus Tindak Tegas
PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai
57 Jiwa Gugur Dalam Pemilu 2024, KPU Siapkan Santunan
PPP Berpotensi Kuasai Kursi DPRD Batang Hari
Fakta Baru Dugaan Permainan Penerimaan PPPK, Bagiamana Nasib Pelamar yang Tidak Mendapatkan Penempatan
Tas Sablon dan Stiker Masuk Dalam Anggaran Darurat Bantuan Banjir
Berita ini 81 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:28 WIB

PSU di Kecamatan Muara Tembesi, Masyarakat: Pengawas TPS Hanya Berfoto-foto

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:54 WIB

BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:23 WIB

HTR Terbakar Ulah Illegal Drilling, Usman LSM Kompihtal: Mabes Polri dan KLHK Harus Tindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 06:30 WIB

PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:52 WIB

57 Jiwa Gugur Dalam Pemilu 2024, KPU Siapkan Santunan

Kamis, 15 Februari 2024 - 15:00 WIB

Fakta Baru Dugaan Permainan Penerimaan PPPK, Bagiamana Nasib Pelamar yang Tidak Mendapatkan Penempatan

Selasa, 6 Februari 2024 - 17:32 WIB

Tas Sablon dan Stiker Masuk Dalam Anggaran Darurat Bantuan Banjir

Selasa, 6 Februari 2024 - 17:15 WIB

Formasi yang Dibuka BKPSDMD Guru PPPK Berbeda Dengan Hasil Seleksi, Diduga Sudah Diatur

Berita Terbaru

Batanghari

BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem

Selasa, 20 Feb 2024 - 22:54 WIB

Batanghari

PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai

Selasa, 20 Feb 2024 - 06:30 WIB

Berita

57 Jiwa Gugur Dalam Pemilu 2024, KPU Siapkan Santunan

Minggu, 18 Feb 2024 - 21:52 WIB