MoU Dewan Pers Dengan Polri, Persoalan Jurnalistik Ditangani oleh Dewan Pers

Avatar

- Penulis

Sabtu, 12 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jawa Tengah, suaralugas.com – POLRI melakukan pertemuan dengan Dewan Pers (DP) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait laporan terhadap wartawan hanya ditangani Dewan Pers.

Ini langkah konkret terkait menjamin kerja-kerja jurnalistik teman-teman pers, di mana selama ini sering kali menjadi persoalan ketika teman-teman melakukan kegiatan jurnalistik, kemudian dari tulisannya dianggap merugikan para pihak bisa perorangan lembaga, institusi, kemudian diadukan ke kepolisian”, kata, M. Agung Dharmajaya, Plt Ketua Dewan Pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini.

BACA JUGA  Kapolsek Muara Tembesi Tinjau Pilkades Pematang Lima Suku

M. Agung mengatakan, kini kasus apapun yang dilaporkan terhadap kerja jurnalistik tak lagi ditangani Bareskrim Polri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus seperti itu ditangani penuh oleh Dewan Pers. Ini sudah konkret, Bareskrim menjelaskan, dalam perjanjian kerja sama”, ujar Agung. 

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menambahkan, surat perjanjian kerja sama antara Dewan Pers (DP) dan Bareskrim Polri itu ditandatangani Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan dirinya sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Pers. Dalam PKS itu”, katanya.

Intinya menegaskan kembali dan mendetailkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sebelumnya pernah ada. 

BACA JUGA  Cabjari Salurkan Bantuan Kepada Anak Yatim

“MoU itu sudah ada dari zamannya Pak Sigit sebelumnya, Dewan Pers juga ada Pak Azyumardi Azra, Pak Nuh itu gambaran besarnya ya tentang perlindungan”, ungkap Arif.

Arif menuturkan dalam perjanjian, kedua instansi sepakat bila ada pengaduan masyarakat kepada pers menyangkut kerja jurnalistik itu harus dikembalikan ke Dewan Pers.

Dia menegaskan polisi tidak boleh menangani kasus tersebut. Dia menyebut Dewan Pers akan memeriksa untuk memastikan karya jurnalistik itu sesuai tidak dengan yang tercantum di undang-undang. 

Jika benar merupakan karya jurnalistik dan ada pelanggaran etis itu diselesaikan di Dewan Pers lewat mekanisme etis.”Yaitu minta maaf, memuat hak jawab, bahkan sampai tahap tertentu mungkin men-take down (menurunkan) sebuah berita, tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers”, jelas Arif.

BACA JUGA  Cabjari Tembesi Gelar Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana

MoU ini disebut berlaku tiga tahun. MoU akan ada perubahan setiap tiga tahun. Nantinya, setiap perubahan akan disampaikan ke publik

Dalam agenda ini Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto tak memberikan keterangan. Hanya Dewan Pers yang doorstop dengan awak media usai perjanjian kerja sama dilakukan. (Red)

Comments Box

Berita Terkait

Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66
Polsek Bathin II Tangkap Pelaku Begal
Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah
Lembaga Adat Tali Tigo Sepilin Batin XXIV Pasang Papan Merek Tanah Sengketa
Mendadak Tes Urin, Bupati Batang Hari Bakal Copot Pejabat Pemakai Narkoba
Polsek Batin XXIV Kembali Ungkap Kasus Perkara Curat
Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani
Pemkab Batang Hari Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan PT NGKS, Padahal Belum Ada Izin
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 11:48 WIB

Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66

Senin, 17 Juni 2024 - 08:38 WIB

Polsek Bathin II Tangkap Pelaku Begal

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:01 WIB

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:17 WIB

Lembaga Adat Tali Tigo Sepilin Batin XXIV Pasang Papan Merek Tanah Sengketa

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:15 WIB

Mendadak Tes Urin, Bupati Batang Hari Bakal Copot Pejabat Pemakai Narkoba

Senin, 10 Juni 2024 - 16:47 WIB

Bupati Batang Hari Serahkan Alsintan dan Penghargaan Kelembagaan Petani

Senin, 10 Juni 2024 - 09:27 WIB

Pemkab Batang Hari Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan PT NGKS, Padahal Belum Ada Izin

Minggu, 9 Juni 2024 - 19:21 WIB

Jalan Pemda Batang Hari yang Mulus Terancam Rusak Kembali Ulah Angkutan Galian C

Berita Terbaru

Batanghari

Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:48 WIB

Berita

Polsek Bathin II Tangkap Pelaku Begal

Senin, 17 Jun 2024 - 08:38 WIB

Batanghari

Polsek Mersam Ungkap Perkara Kasus Pembobolan Rumah

Kamis, 13 Jun 2024 - 14:01 WIB