Batang Hari, Jambi – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari T.A 2022, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan masukan, Senin (12/06/2023).
Dalam sambutannya, ketua Fraksi PKB Patoni memberikan apresiasi kepada Pemkab atas diraihnya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disamping itu Patoni juga menyampaikan masukan-masukan kepada Pemkab Batang Hari untuk diperbaiki.
“Yang pertama, pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial untuk dimaksimalkan pendapatannya dan kalau bisa over target. Kedua, jalan menuju pusat desa masih banyak yang rusak dan tidak didanai dari APBD. Maka kami minta di scrab dengan alat berat milik Pemda melalui swakelola,” ucapnya.
Ia menambahkan, yang ketiga, pembangunan islamic center kami berharap pembangunannya segera dilaksanakan karena ini merupakan ikon Kabupaten. Keempat, relokasi warga orang Kayo Hitam yang masih tersisa untuk segera dipindahkan.
“Kelima, agar pemerintah Kabupaten Batang Hari memprioritaskan pembangunan kantor lurah terusan, sejak diresmikan belum punya kantor. Keenam, ruang terbuka hijau di depan rumdis Bupati sangat kami apresiasi karena ramai dikunjungi warga apalagi malam Minggu masyarakat haus hiburan. Apalagi kalau parkirannya gratis, tapi yang sebelahnya itu tidak gratis,” jelas Patoni.
Ketujuh, Patoni meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk membuatkan sertifikat lapangan bola yang ada di wilayahnya.
“Agar Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan dengan sungguh-sungguh tempat pembuangan sampah yang ditaruh di pinggir jalan cor beton itulah, sedangkan alat berat disitu ada dua tidak digunakan. Sampah itu dikeruk diletakkan pada tempatnya,” tutup Patoni.
Kegiatan Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Batang Hari, Forum Unsur Pemerintahan seperti Kapolres, Kajari, Perwira penghubung TNI, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Kabupaten Batang Hari, Forkompinda dan Para Kepala Desa beserta BPD. (Red)
