Batang Hari, Jambi – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Karunia Batang Hari Berjaya (KBHB) yang berada di Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin XXIV mengakui belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Selasa (03/06/2025).
Hal itu disampaikan oleh Humas PT KBHB Sadli Yusuf saat dikonfirmasi.
“KBHB memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena pada saat pengurusan izin bangunan gedung KBHB belum diberlakukan aturan hukum mengenai PBG,” bebernya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sadli, berdasarkan pasal 346 ayat (2) PP 16 Tahun 2021, Bangunan yang telah memperoleh IMB sebelum berlakunya PP 16/2021 dinyatakan tetap berlaku.
“Dalam pasal 364 ayat 2 PP 16 Tahun 2021 udah dijelaskan bahwa yang sudah memperoleh imb sebelum adanya PBG dinyatakan berlaku,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai adanya gedung baru, Sadli menjawab tidak ada bangunan baru.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP melalui Kabid Perizinan Novery mengatakan bahwa setiap perusahaan itu wajib memiliki PBG dan SLF.
“Bagi pelaku-pelaku usaha yang sudah memiliki IMB, mereka wajib migrasi data ke PBG dan SLF. Enaknya bagi perusahaan yang sudah memiliki IMB mereka tidak perlu lagi membayar retribusi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, “Tetapi kalau ada bangunan baru di luar IMB ia wajib PBG dan SLF dan nantinya ada lagi SBKBG (Surat Bukti Kepemilikan Bangunan dan Gedung).”
Sebelumnya Novery mengaku sudah melakukan sosialisasi terkait aturan yang terbaru tersebut termasuk kepada PT KBHB.
“Kami kemarin sudah mengundang pihak KBHB juga dalam sosialisasi mengenai PP Nomor 16 tahun 2021,” singkatnya.
PBG dan SLF diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Sementara, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. (Red)
