Honorarium pada Bappeda Batang Hari Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar 228 Juta

Suaralugas

- Penulis

Sabtu, 13 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang Hari, Jambi – – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, menemukan honorarium pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Batang Hari tidak sesuai ketentuan sebesar 228 Juta tetapi tidak direkomendasikan untuk pengembalian, Sabtu (13/08/2022).

BPK memaparkan, honorarium itu ada pada sembilan kegiatan di Bappeda. Yakni, Penyusunan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021-2026 sebesar Rp. 82.455.113. Monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan dan sosial Rp. 3.117.500. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan dan sosial Rp. 1.296.750. Penyusunan LKP Rp. 38.977.500.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 19.174.400. Penyusunan RKPD perubahan tahun 2021 Rp. 16.434.100. Penyusunan buku memori jabatan Bupati Batang Hari periode 2016-2021 Rp. 12.357.500. Penyusunan dan penelitian naskah pidato kepala daerah Rp. 45.585.000. Honorarium melebihi batasan jumlah SK tim yang dapat dibayarkan Rp. 9.159.290. Dengan total keseluruhan Rp. 228.557.154.

BACA JUGA  Asisten I Hadiri Musrenbang Kecamatan Mersam RKPD TA 2025

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masih dalam LHP BPK, beberapa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Kepres nomo 33  tahun 2020 tentang standar harga satuan regional bahwa satuan biaya honororium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana dibayarkan berdasarkan jenis jabatan pada tim tersebut dan dibayarkan dengan satuan orang/bulan.

Dan berdasarkan Perbup Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Bappeda.

Menurut BPK, permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bappeda tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya.

BPK merekomendasikan Bupati Batang Hari agar memerintahkan sekretaris daerah untuk menyusun rancangan regulasi standar harga satuan biaya pada pemkab Batang Hari yang berpedoman standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA  Usai Melantik Kepala Sekolah, Bupati Batang Hari Langsung Tanggapi Protes dari Lukman

Menginstruksikan Kasubag Komunikasi pimpinan Setda agar menjalankan harga sesuai tugas dan fungsinya yaitu menyusun naskah Pidato Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.

Kepala Bappeda lebih optimal dalam mengawasi anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, menginstruksikan PPTK pada masing-masing lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan dan menginstruksikan PPTK pada masing-masing perangkat daerah lebih optimal dalam memverikasi meneliti kelengkapan keabsahan pembayaran.

Tetapi dalam LHP tersebut, tidak ada rekomendasi BPK untuk melakukan pengembalian.

Tanggapan Kepala Bappeda dalam LHP BPK, menyatakan tidak mengetahui perihal terbitnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan akan mengusulkan komponen standar biaya dalam penyusunan revisi SK Bupati Batang Hari agar sesuai Perpres.

BACA JUGA  Oknum Mahasiswa Rampok dan Bunuh Driver Maxim Dengan Karet Ban

Mulawarmansyah Kepala Bappeda saat di konfirmasi melalui via WhatsApp membenarkan hal tersebut, sesuai pada laporan akhir BPK.

“Untuk tahun 2022, hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021, tidak ada temuan BPK di Bappeda, karena sampai hari ini tidak ada pemberitahuan tertulis dari Inspektorat ke Bappeda,” katanya.

Menurutnya, jika tidak ada surat dari inspektorat dan/atau surat dari Bupati kepada Bappeda tentang tindak lanjut temuan BPK, maka dapat disimpulkan bahwa di Bappeda tidak ada temuan.

“Memang beberapa temuan diperintahkan atau direkomendasikan dikembalikan ke kas daerah, beberapa hanya perbaikan administrasi, perbaikan regulasi/peraturan. InsyAllah Bappeda tidak diperintahkan mengembalikan uang,” ucap kepala Bappeda. (Red)

Comments Box

Berita Terkait

Kenduri Swarnabhumi 2024, Festival Suku Batin IX dan Lomba Masak Brengkes Ikan
Stunting 2024 Turun 14 Persen, Wabup Batang Hari Apresiasi TPPS
Serahkan 58 Sertifikat, Bupati Batang Hari Ingatkan Jangan Diagunkan untuk Kebutuhan Konsumtif
Diduga Korban Pembunuhan, Mayat Seorang Wanita Ditemukan Warga Sudah Terkubur
Sekretaris PN Sarolangun Usir Jurnalis Saat Liputan Dilokasi Tahanan Kabur
LPKNI Minta Polda Jambi Usut Tuntas Perkara Perampasan Kendaraan Roda Empat dan BPKB Palsu
Polsek Muara Tembesi Berhasil Tangkap Pelaku Curat
Kenakan Baju Wartawan, Kapolres Tebo Wawancara Pj Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 06:05 WIB

Kenduri Swarnabhumi 2024, Festival Suku Batin IX dan Lomba Masak Brengkes Ikan

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:03 WIB

Stunting 2024 Turun 14 Persen, Wabup Batang Hari Apresiasi TPPS

Senin, 15 Juli 2024 - 17:42 WIB

Serahkan 58 Sertifikat, Bupati Batang Hari Ingatkan Jangan Diagunkan untuk Kebutuhan Konsumtif

Senin, 15 Juli 2024 - 17:24 WIB

Diduga Korban Pembunuhan, Mayat Seorang Wanita Ditemukan Warga Sudah Terkubur

Jumat, 12 Juli 2024 - 07:30 WIB

Sekretaris PN Sarolangun Usir Jurnalis Saat Liputan Dilokasi Tahanan Kabur

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:19 WIB

Polsek Muara Tembesi Berhasil Tangkap Pelaku Curat

Senin, 1 Juli 2024 - 19:18 WIB

Kenakan Baju Wartawan, Kapolres Tebo Wawancara Pj Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri

Sabtu, 29 Juni 2024 - 16:57 WIB

IWO Jambi Apresiasi Polda Jambi Antisipasi Berita Hoax di Pilkada Serentak 2024

Berita Terbaru