Kabag SDA Sebut PT IKU Tidak Mempedomani Amdal

Suaralugas

- Penulis

Kamis, 1 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang Hari, Jambi – Mencuatnya dugaan PT Indo Kebun Unggul (IKU) mengangkangi Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 32 Tahun 1990 yang telah menegaskan bahwa area sempadan sungai tidak boleh ada aktivitas baik pemukiman, perkebunan, industri dan lain sebagainya, Kamis (01/02/2024).

Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Batang Hari Lihayati, di ruang kerjanya menuturkan bahwa saat turun ke PT IKU beberapa bulan yang lalu memang banyak kelapa sawit yang ditanami dekat dengan sungai. Padahal sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada saat mengajukan perizinan penanaman kelapa sawit.

BACA JUGA  Batang Hari Merupakan Kabupaten Pertama Penerapan CSIRT di Provinsi Jambi

“Amdal mengenai Buffer Zone itu memang sudah ada, jadi memang terjadi kesalahan di lapangan. Berarti memang manajemen di lapangan dokumen amdal itu dipedomani, jangan-jangan dokumen itu entah disimpannya di mana,” tuturnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, sungai yang ada di PT IKU itu sungai kecil bukan sungai besar, dengan jarak penanaman 50 meter dari bibir sungai.

BACA JUGA  Wakil Bupati Batang Hari Terima Penghargaan dari Gubernur Jambi

“Kemarin mereka (PT IKU) sudah mengakui itu dan akan menindaklanjuti untuk menghutankan kembali wilayah Buffer Zone itu. Namun, saat ini kita belum memeriksanya dan akan dijadwalkan kapan turun lagi melakukan pemantauan monitoring lagi,” jelasnya.

Lihayati memperkirakan kelapa sawit yang berada di Buffer Zone sudah berusia kurang lebih 10 tahun.

BACA JUGA  Batching Plan PT Abun Sendi Diduga Tidak Menjalankan Ketentuan K3, dan Tidak Mengantongi Izin DPMPTSP

“Untuk sanksi penuntutan ganti rugi dampak lingkungan belum saya fikirkan karena belum ada arahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan pimpinan, yang pasti saat ini masih dalam pembinaan dan fungsi hutannya dikembalikan,” tambahnya.

Perencanaan tahun ini pihak SDA diperintahkan oleh Sekda untuk menjadwalkan monitoring kembali.

“Kita diperintahkan untuk menjadwalkan monitoring kembali Daerah Aliran Sungai, baik yang sudah ditinjau tahun lalu, maupun yang belum,” tutupnya. (Red)

Comments Box

Berita Terkait

Stunting 2024 Turun 14 Persen, Wabup Batang Hari Apresiasi TPPS
Serahkan 58 Sertifikat, Bupati Batang Hari Ingatkan Jangan Diagunkan untuk Kebutuhan Konsumtif
Diduga Korban Pembunuhan, Mayat Seorang Wanita Ditemukan Warga Sudah Terkubur
Sekretaris PN Sarolangun Usir Jurnalis Saat Liputan Dilokasi Tahanan Kabur
LPKNI Minta Polda Jambi Usut Tuntas Perkara Perampasan Kendaraan Roda Empat dan BPKB Palsu
Polsek Muara Tembesi Berhasil Tangkap Pelaku Curat
Kenakan Baju Wartawan, Kapolres Tebo Wawancara Pj Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri
IWO Jambi Apresiasi Polda Jambi Antisipasi Berita Hoax di Pilkada Serentak 2024
Berita ini 95 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:03 WIB

Stunting 2024 Turun 14 Persen, Wabup Batang Hari Apresiasi TPPS

Senin, 15 Juli 2024 - 17:42 WIB

Serahkan 58 Sertifikat, Bupati Batang Hari Ingatkan Jangan Diagunkan untuk Kebutuhan Konsumtif

Senin, 15 Juli 2024 - 17:24 WIB

Diduga Korban Pembunuhan, Mayat Seorang Wanita Ditemukan Warga Sudah Terkubur

Jumat, 12 Juli 2024 - 07:30 WIB

Sekretaris PN Sarolangun Usir Jurnalis Saat Liputan Dilokasi Tahanan Kabur

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:05 WIB

LPKNI Minta Polda Jambi Usut Tuntas Perkara Perampasan Kendaraan Roda Empat dan BPKB Palsu

Senin, 1 Juli 2024 - 19:18 WIB

Kenakan Baju Wartawan, Kapolres Tebo Wawancara Pj Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri

Sabtu, 29 Juni 2024 - 16:57 WIB

IWO Jambi Apresiasi Polda Jambi Antisipasi Berita Hoax di Pilkada Serentak 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 - 11:48 WIB

Pemkab Batang Hari Raih Apresiasi Kategori Penurunan Prefalensi Stunting Tertinggi

Berita Terbaru