Ketua DPRD Dorong Pemerintah Memberikan Tekanan Atau Teguran Perusahaan yang Tidak Menjalankan TJSL/CSR

Suaralugas

- Penulis

Minggu, 4 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

image_print

Batang Hari, Jambi – Berdasarkan data Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) laporan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Batang Hari tahun 2022 dan 2023, hanya segelintir Perusahaan yang melaksanakan program tersebut, Minggu (04/02/2024).

Dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Batang Hari hanya 7 perusahaan yang melaporkan program CSR di tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 ada 12 perusahaan yang melapor.

BACA JUGA  Disbunnak Batang Hari Gelar Vaksinasi Rabies Gratis

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi PAN, Anita Yasmin mengatakan, memang membutuhkan kesadaran bagi perusahaan untuk melakukan TJSL/ CSR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“CSR sendiri sudah ada aturannya yang mengharuskan pengusaha yang menikmati hasil usahanya baik yang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun lainnya untuk memberikan kepeduliannya dalam konteks apa pun,” ujarnya.

BACA JUGA  Rapat Istimewa Paripurna DPRD Batang Hari bersama Bupati dalam Penyampaian LKPJ 2022

Anita Yasmin juga mengapresiasi untuk perusahaan yang sudah tertib menjalankan TJSL/CSR.

“Dari pantauan kami, memang ada beberapa perusahaan yang sudah patuh dengan CSR. Salah satu perusahaan khususnya di wilayah Kecamatan Batin XXIV yang sudah tertib menjalankan CSR itu dengan memberikan pengembangan dan support apa pun untuk kegiatan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

BACA JUGA  Setelah Kunker Mendag RI, Nasroel Yasier Ajak Masyarakat Jambi Pantau Kenaikan Harga TBS Minggu Depan

Ia menambahkan, “Tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lain, yang sudah menjalankan CSR dan sama-sama untuk peduli memberikan support untuk kegiatan masyarakat.”

Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan tekanan atau teguran bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memberikan tekanan atau teguran bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR,” tutup Anita Yasmin. (Red)

Berita Terkait

Kios Pupuk Subsidi Paseban Tani Mersam Diduga Fiktif
Kepsek Potong Dana PIP Untuk Mushola
GMBK: Kejari Jangan Alihkan Pengungkapan Kasus Korupsi Pupuk Subsidi
Diduga Kepsek Rampas Hak Sertifikasi Guru
Sengketa Informasi Melonjak Satu Kasus Kasasi ke MA
Kepsek Diduga Ancam Berhentikan Guru Honor
Informasi Lelang
Lima Wali Kelas Akui Tanda Tangan Kepala Sekolah Stempel Bukan Asli
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:54 WIB

Kios Pupuk Subsidi Paseban Tani Mersam Diduga Fiktif

Senin, 6 Juli 2026 - 15:58 WIB

Kepsek Potong Dana PIP Untuk Mushola

Kamis, 2 Juli 2026 - 13:58 WIB

GMBK: Kejari Jangan Alihkan Pengungkapan Kasus Korupsi Pupuk Subsidi

Kamis, 2 Juli 2026 - 13:53 WIB

Diduga Kepsek Rampas Hak Sertifikasi Guru

Senin, 29 Juni 2026 - 19:04 WIB

Kepsek Diduga Ancam Berhentikan Guru Honor

Jumat, 26 Juni 2026 - 10:09 WIB

Informasi Lelang

Kamis, 25 Juni 2026 - 07:02 WIB

Lima Wali Kelas Akui Tanda Tangan Kepala Sekolah Stempel Bukan Asli

Rabu, 24 Juni 2026 - 17:24 WIB

Sopir Tangki PT WEP Akui Bawa Minyak Gudang

Berita Terbaru

Screenshot

Batanghari

Kios Pupuk Subsidi Paseban Tani Mersam Diduga Fiktif

Kamis, 9 Jul 2026 - 15:54 WIB

Batanghari

Kepsek Potong Dana PIP Untuk Mushola

Senin, 6 Jul 2026 - 15:58 WIB

{

Karya Ilmiah/Artikel

Pertanian Presisi Dapat Meningkatkan Produktivitas Padi Sawah

Kamis, 2 Jul 2026 - 14:28 WIB

Batanghari

Diduga Kepsek Rampas Hak Sertifikasi Guru

Kamis, 2 Jul 2026 - 13:53 WIB