Lukber Pernah Jadi JPU Kasus Politik Uang, Timses Dituntut 36 Bulan Penjara

Avatar

- Penulis

Sabtu, 20 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang Hari, Jambi – Muhammad Lukber Liantama, S.H., M.H., Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi ternyata pernah menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus politik uang (Money Politics) di Kabupaten Lahat Provinsi Palembang pada tahun 2018, Sabtu (20/01/2024).

Dikutip dari news.okezone.com, dalam sidang mengagendakan tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, M. Lukber, didampingi Kasi Pidum Kejari Lahat Kristanto, SH. MH menuntut terdakwa Syahril dihukum 36 bulan penjara dan denda Rp200 juta sesuai Pasal 187a Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.

BACA JUGA  Partisipasi IWO dalam HUT Bhayangkara Polri Ke 77 Sabet Juara Karya Jurnalistik

“Menuntut tersangka Syahril terbukti melakukan pelanggaran sesuai Pasal yang dijeratkan berupa kurungan penjara selama 36 bulan dan denda sebesar Rp200 juta atau subsider 1 bulan penjara,” ungkapnya di ruang Sidang Pengadilan Negeri Lahat, disaksikan oleh puluhan masyarakat di ruang sidang dan langsung menyerahkan berkas tuntutan ke pihak hakim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seusai jaksa membacakan tuntutannya, Syahril berkomentar bahwa ia meminta majelis hakim dan pihak berwenang lainnya untuk mengusut seluruh elemen yang terlibat.

“Saya mengakui kesalahan, tapi maunya saya jangan cuma saya saja yang dihukum ini mana Jukri (Pemberi dana yang merupakan tim sukses Cik Ujang-Haryanto),” ujar tersangka Syahril memberikan pembelaan.

BACA JUGA  Diduga Gratifikasi Proyek oleh Oknum Kadis, Inspektorat Segera Panggil Nf dan Rekanan

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Majlis Persidangan Saiful Brown. SH, Verdian Martin SH Anggota 1, Shely Biveruyanti SH, Panitra Persidangan Mahmud SH.

Diketahui, kasus money politics di Kabupaten Lahat diperkirakan tersebar merata di 24 Kecamatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto. Tim sukses dari Paslon Nomor 4 Bursah Zarnubi-Parhan Berza berhasil mengumpulkan bukti dan saksi dari 18 Kecamatan.

BACA JUGA  Ini Efek Penambangan PT Nanriang yang Dekat Pemukiman Warga

Di perkirakan ada 150 ribu amplop yang disebar untuk menyuap masyarakat agar memilih nomor 3. Kasusnya saat ini tengah ditangani Bawaslu RI, MK dan DKPP.

Sejumlah tokoh nasional antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ariza Patria dan Ketua Perludem Titi Anggraini, serta komjen Susno Duaji mantan kabareskim, secara khusus menyoroti masifnya kasus politik uang di Kabupaten Lahat ini. Mereka kompak mendesak Bawaslu mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan politik uang. (Red)

Sumber: news.okezone.com

Comments Box

Berita Terkait

Tas Pembungkus Sembako Bantuan Banjir Diduga Menjadi Syarat Korupsi
PSU di Kecamatan Muara Tembesi, Masyarakat: Pengawas TPS Hanya Berfoto-foto
BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem
HTR Terbakar Ulah Illegal Drilling, Usman LSM Kompihtal: Mabes Polri dan KLHK Harus Tindak Tegas
PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai
57 Jiwa Gugur Dalam Pemilu 2024, KPU Siapkan Santunan
PPP Berpotensi Kuasai Kursi DPRD Batang Hari
Fakta Baru Dugaan Permainan Penerimaan PPPK, Bagiamana Nasib Pelamar yang Tidak Mendapatkan Penempatan
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:21 WIB

Tas Pembungkus Sembako Bantuan Banjir Diduga Menjadi Syarat Korupsi

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:28 WIB

PSU di Kecamatan Muara Tembesi, Masyarakat: Pengawas TPS Hanya Berfoto-foto

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:54 WIB

BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:23 WIB

HTR Terbakar Ulah Illegal Drilling, Usman LSM Kompihtal: Mabes Polri dan KLHK Harus Tindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 06:30 WIB

PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:19 WIB

PPP Berpotensi Kuasai Kursi DPRD Batang Hari

Kamis, 15 Februari 2024 - 15:00 WIB

Fakta Baru Dugaan Permainan Penerimaan PPPK, Bagiamana Nasib Pelamar yang Tidak Mendapatkan Penempatan

Selasa, 6 Februari 2024 - 17:32 WIB

Tas Sablon dan Stiker Masuk Dalam Anggaran Darurat Bantuan Banjir

Berita Terbaru

Batanghari

BKPSDMD Akui Hanya Menginput Data Kelulusan PPPK Dari Sistem

Selasa, 20 Feb 2024 - 22:54 WIB

Batanghari

PTPN 6 Diduga Tanam Kelapa Sawit Dekat Dengan Bibir Sungai

Selasa, 20 Feb 2024 - 06:30 WIB