Batang Hari, Jambi – Kegiatan Illegal Drilling di Hutan Taman Rakyat (HTR) Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Batang Hari sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Kebakaran sumur beberapa waktu lalu memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut masih beroperasi, Selasa (20/02/2024).
Akibatnya puluhan hektar HTR hangus terbakar dan memakan korban jiwa. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar juga ikut terdampak.
Salah satu aktivis lingkungan, Usman Yusup ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Peduli Hutan Tahura dan Lingkungan (Kompihtal) angkat bicara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendapat informasi bahwa api di kawasan tahura yang disebabkan oleh meledaknya sumur minyak ilegal sampai saat ini belum bisa dipadamkan. Saat ini sudah berjalan selama dua minggu,” katanya saat ditemui di kantor Kesbangpol Batang Hari.
Ia menuturkan, akan membuat surat laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Saya akan membuat surat laporan ke kementrian KLHK dan semua kementrian terkait kalau perlu sampai ke presiden,” ucapnya berang.
Karena kami lihat aktifitas illegal drilling di kawasan hutan tahura senami seolah olah kebal hukum.
“Semakin hari semakin menjadi, bukannya semakin berkurang. Hal ini tentu saja tak terlepas dari keterkaitan dengan para oknum aparat yang diduga ikut andil dalam aktifitas tersebut,” tegas Usman.
Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari tidak akan sanggup untuk berbuat, apa lagi untuk menghentikan aktivitas tersebut. Selain tak punya kekuatan, personil DLHjuga pasti merasa takut untuk bertindak karena diduga ada para oknum penegak hukum yang bermain.
“Jadi jalan satu satunya kita harus buat laporan ke kementrian dan Mabes POLRI. Karena, aktivitas illegal drilling di kawasan Tahura saat ini bukan hanya soal eksploitasi minyak bumi secara ilegal tetapi juga sudah mengancam kerusakan hutan seperti saat ini puluhan hektar hutan terbakar siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Usman Yusup. (Red)
